RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Akademisi dan pemerhati pendidikan, Dr. H. J. Faisal menilai maraknya kritik, perdebatan, dan polemik di ruang publik Indonesia merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi yang dianut pasca-Reformasi 1998.
Menurut pensyarah Prodi PAI UNIDA Bogor ini, demokrasi pada dasarnya membuka ruang kebebasan berpendapat sehingga berbagai kritik terhadap pemerintah maupun penyelenggara negara merupakan hal yang wajar.
“Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang sunyi dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan pendapat secara produktif,” kata Faisal dalam tulisan yang diterima redaksi, Senin (16/6/2026).
Dr. Faisal yang menjabat sebagai Director of Logos Institute for Education and Sociology Studies (LIESS) berpendapat bahwa kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, data, dan argumentasi yang kuat seharusnya diterima sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial. Menurutnya, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen perbaikan kebijakan publik.
“Kritik bukan tanda permusuhan, melainkan tanda kepedulian terhadap kebenaran dan perbaikan keadaan,” ujar Faisal yang juga anggota Persaudaran Jurnalis Muslim ini kepada Radar Indonesia News, Senin (15/6/2026).
Faisal juga mengaitkan tradisi kritik dengan sejarah Islam. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa pada masa Rasulullah Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin yang menunjukkan keterbukaan terhadap masukan dan koreksi.
Menurut dia, praktik musyawarah dan penerimaan terhadap kritik telah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak masa awal. Karena itu, kritik yang konstruktif merupakan bagian dari semangat amar ma’ruf nahi munkar.
Selain membahas demokrasi, Faisal menyoroti posisi mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam kehidupan berbangsa. Ia menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
“Mahasiswa bukan sekadar mesin akademis yang menghafal teori, tetapi insan akademis yang harus menguji teori dengan realitas sosial,” katanya.
Faisal menilai keberanian mahasiswa menyampaikan kritik sering kali lahir dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan yang mereka saksikan, mulai dari ketimpangan sosial, korupsi, hingga kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat.
Menurut dia, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa berulang kali menjadi katalis perubahan sosial dan politik. Karena itu, kritik mahasiswa semestinya dipandang sebagai bagian dari partisipasi demokratis yang sah.
“Mahasiswa adalah penjaga nurani bangsa. Mereka belajar teori, menguji realitas, lalu menyuarakan kebenaran,” ujarnya.
Meski demikian, Faisal mengingatkan bahwa kritik tidak boleh berhenti pada aksi protes semata. Ia mendorong kalangan mahasiswa untuk turut menghadirkan solusi dan gagasan alternatif bagi penyelesaian berbagai persoalan bangsa.
“Mahasiswa harus belajar bahwa kritik bukan hanya protes, tetapi juga solusi. Kritik harus berkembang menjadi gagasan dan tindakan yang membawa perubahan,” kata dia.
Faisal menegaskan bahwa demokrasi memerlukan kritik agar tetap hidup dan berkembang. Menurutnya, ruang dialog yang terbuka merupakan salah satu indikator kedewasaan sebuah bangsa dalam menjalankan sistem demokrasi.
“Demokrasi tanpa kritik adalah air yang tidak mengalir. Kritik adalah energi yang menjaga demokrasi tetap hidup dan relevan bagi kepentingan rakyat,” Imbuhnya.[]
Comment