RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute menggelar diskusi terbuka di Universitas Paramadina pada Sabtu, 23 Mei 2026. Forum itu membahas secara kritis angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen year on year (YoY) yang dirilis Badan Pusat Statistik, sekaligus menyoroti kerentanan struktural ekonomi nasional.
Angka pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2012 di luar masa pandemi Covid-19. Namun, kajian Teuku Riefky dan Ikhsan pada 2026 menemukan adanya inkonsistensi internal dalam data BPS.
Salah satunya terlihat dari kontraksi sektor listrik sebesar 0,99 persen di tengah pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,04 persen.
Kajian itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis berada pada kisaran 4,4 hingga 5,2 persen apabila inkonsistensi data dikoreksi.
Ekonom Wijayanto Samirin mengatakan kepastian menjadi faktor penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini.
“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor membutuhkan kepastian, termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpa itu, kepercayaan akan hilang dan krisis ekonomi sering kali muncul karena hilangnya trust,” kata Wijayanto.
Diskusi dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama membahas kondisi makroekonomi Indonesia pada kuartal I 2026, mulai dari kualitas pertumbuhan ekonomi, depresiasi rupiah, hingga ruang fiskal pemerintah yang dinilai semakin sempit.
Ekonom Teuku Riefky menilai angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen perlu disikapi hati-hati karena belum mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi nasional.
“Penurunan kelas menengah, melemahnya daya beli masyarakat, dan stagnasi produktivitas sektoral masih menjadi persoalan besar yang belum terselesaikan. Salah membaca angka PDB dapat berisiko melahirkan kebijakan yang keliru dan menunda reformasi yang diperlukan,” ujarnya.
Kepala Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Vid Adrison, juga mengingatkan bahwa tingginya belanja negara pada awal tahun tidak otomatis menunjukkan kesehatan fiskal pemerintah.
Menurut dia, pola front-loading belanja pada kuartal pertama berpotensi menciptakan ilusi fiskal yang sehat.
“Tekanan pada kuartal II hingga kuartal IV 2026 perlu diwaspadai karena ruang gerak fiskal makin sempit, transfer ke daerah menurun, dan munculnya program populis yang tidak berbasis produktivitas,” kata Vid.
Sementara itu, peneliti Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies, Dwiwulan, menilai pelemahan rupiah mencerminkan rendahnya kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Ketergantungan terhadap arus modal asing dan kebijakan yang tidak konsisten membuat rupiah rentan. Kebijakan moneter hanya bersifat sementara jika tidak diikuti kebijakan fiskal dan ekonomi yang realistis, disiplin, serta transparan,” ujarnya.
Pada segmen kedua, diskusi menyoroti isu perdagangan internasional, termasuk konflik Iran–Amerika Serikat dan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS yang diteken pada 19 Februari 2026.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, menilai perjanjian ART berpotensi menimbulkan beban ekonomi asimetris bagi Indonesia.
“ART dapat menggerus kedaulatan kebijakan ekonomi Indonesia. Bahkan biaya menolak ART dinilai lebih murah dibanding menerima perjanjian tersebut,” katanya.
Peneliti LPEM FEB UI, M. Dian Revindo, mengingatkan pemerintah agar fokus pada solusi yang efektif dan tidak membebani iklim usaha.
Menurut dia, pembentukan lembaga baru berpotensi menambah birokrasi dan rente ekonomi apabila tidak dibarengi reformasi tata kelola. “Perbaikan sebaiknya difokuskan pada pengawasan, disiplin aparatur, dan pemanfaatan teknologi,” ujarnya.
Ketua Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Sahara, menilai ART juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,41 persen dan memperburuk neraca perdagangan.
Ia menilai komitmen pembelian komoditas dari AS seperti daging sapi, jagung, dan apel dapat memicu retaliasi dari negara pemasok tradisional lain yang selama ini menawarkan harga lebih kompetitif.
“Ini bukan hanya soal tarif, tetapi juga tentang siapa yang mengendalikan rantai pasok pangan dan energi Indonesia dalam jangka panjang,” kata Sahara.
Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang disuarakan Aliansi Ekonom Indonesia sejak 29 September 2025.
Gerakan itu mendorong perbaikan tata kelola ekonomi nasional, deregulasi birokrasi, pemulihan independensi institusi negara, hingga pengambilan kebijakan berbasis bukti.[]
Comment