RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA— Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan fiskal yang digelontorkan pemerintah belum mampu menjawab persoalan stagnasi ekonomi. Masalah utama justru terletak pada lemahnya sektor riil yang masih dibayangi iklim usaha tidak kondusif, permintaan domestik melemah, dan rendahnya kepercayaan pelaku ekonomi.
Direktur Indef, DR. Eisha Maghfiruha Rachhbini, mengatakan bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan untuk menambah likuiditas tidak serta-merta mendorong pertumbuhan.
“Likuiditas bukan masalah utama, melainkan lemahnya permintaan kredit akibat daya beli masyarakat yang tertekan,” ujarnya, Minggu (28/9/2025).
Dia menambahkan, sejumlah indikator menunjukkan pelemahan ekonomi. Penjualan kendaraan bermotor pada Januari–Juni 2025 turun tajam, masing-masing wholesale 8,6 persen dan retail 9,5 persen. Indeks manufaktur (PMI) berada di zona kontraksi sepanjang triwulan II-2025. Penanaman modal asing (FDI) juga melemah, dari Rp217,3 triliun pada 2024 menjadi Rp202,2 triliun tahun ini.
Di sisi domestik, lanjutnya, konsumsi rumah tangga melambat. Inflasi Januari–Juli 2025 mencapai 2,37 persen, naik dari 1,07 persen pada periode yang sama 2024. Sementara itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat 32 persen pada semester I 2025, yang semakin menekan daya beli.
“Indeks Keyakinan Konsumen juga turun dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni 2025. Ekspektasi penghasilan masyarakat melemah, dari 135,4 menjadi 133,2.”
Eisha menekankan, perbankan nasional sebenarnya tidak mengalami masalah likuiditas. Loan to Deposit Ratio (LDR) per Juli 2025 tercatat 87 persen, masih jauh di bawah batas aman OJK sebesar 94 persen. Kredit tumbuh 6,7 persen, nyaris seimbang dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 6,6 persen.
“Undisbursed loan tumbuh 9,51 persen pada Juni 2025, bahkan mencapai 20,9 persen di bank-bank persero. Ini mencerminkan tingginya ketidakpastian dunia usaha,” kata Eisha.
Sementara itu, posisi operasi moneter Bank Indonesia per September 2025 mencapai Rp991 triliun, naik dari Rp904 triliun setahun sebelumnya. Sebagian besar likuiditas perbankan justru ditempatkan di surat berharga negara (SBN) dan SRBI karena imbal hasil lebih menarik.
Indef menilai kebijakan fiskal semestinya diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Stimulus berupa insentif pajak dan bantuan sosial dinilai hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan masalah mendasar.
“Tanpa reformasi struktural di sektor riil dan investasi, injeksi likuiditas justru berpotensi memperdalam kesenjangan antara sektor moneter dan riil. Pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi dan kepastian usaha agar pelaku usaha terdorong berekspansi,” imbuh Eisha.[]
Comment