by

Entaskan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Kuningan, Mungkinkah?

-Opini-36 views

 

 

 

Oleh Lilis Maryati,S.P, Pegiat Literasi dan Pengelola Home Schooling Mandiri

________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di negeri ini sangat tidak layak ada orang miskin. Di negeri ini sangat tidak layak ada orang kelaparan. Negeri ini adalah minyak di atas minyak

Demikian beberapa kutipan yang diambil dari pernyataan Cendekiawan Muslim Ismail Yusanto di Chanel Rayah TV, 30 September 2021 yang membincangkan tentang ditemukannya tambang emas Wabu.

Hal ini menggambarkan bahwa negeri ini sangat kaya raya. Sumber daya alam sangat melimpah. Namun mengapa fenomena kemiskinan menjadi potret kehidupan yang terus ada di negeri ini.

Isu kemiskinan tak pernah kehabisan daya tarik untuk membahasnya. Terlebih-lebih saat menghadapi pemilu, isu kemiskinan menjadi materi yang paling seksi. Tak berhenti sampai di situ, isu kemiskinan tetap hangat diperbincangkan dalam berbagai forum diskusi kalangan para akademisi.

Menariknya perumusan definisi kemiskinan, pengkatagorian kemiskinan, hingga pengelompokkan kemiskinan, selalu terdapat perbedaan, sehingga kerap terjadi penolakan dari pihak pemerintah ketika daerah pemerintahannya dikategorikan daerah miskin. Ada yang bilang kemiskinan memang dipelihara di negeri ini.

Baru sepi dari pemberitaan Kuningan sebagai kabupaten termiskin di Jawa Barat, kini muncul lagi. Kuningan diberitakan menjadi salah satu kabupaten terkategori daerah kemiskinan ekstrim tinggi dari lima kabupaten di Jawa Barat.

Hal ini mendapat perhatian khusus pemerintah pusat. Tercatat kemiskinan ekstrim di Kuningan mencapai 6,36%, dengan jumlah penduduk miskin ekstrim 69.090 jiwa sebagaimana dilansir detikNews.com (1/10/2021).

Nampaknya kemiskinan ekstrim ini tidak hanya melanda Kabupaten Kuningan dan 4 kabupaten lainnya di Jabar, melainkan melanda hampir seluruh daerah di negeri ini. Di antaranya Jatim, Jateng, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Semua mendapat sorotan khusus pertama dari pemerintah pusat.

Hal ini menjadikan pemerintah segera menempuh berbagai langkah mengatasinya. Menurut Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, pemerintah telah membuat roadmap mempercepat penurunan kemiskinan ekstrim dengan program-program yang relevan. Di antaranya mencakup pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan program yang fokus pada wilayah-wilayah kantung kemiskinan. Hal ini disampaikannya pada acara CIMB Niaga “Forum Indonesia Bangkit vol 3 : Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022 seperti dikutip viva.co.id (29/9/2021).

Hanya berselang satu hari, sebagaimana diberitakan radarcirebon.com pada 30 September 2021, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum membahas khusus strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim dengan para bupati dari lima kabupaten di Jabar, dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan dipimpin langsung oleh Wapres RI Ma’ruf Amin secara virtual pada Rabu, 29 September 2021.

Apa yang direkomendasikan dari pertemuan ini adalah pentingnya berkolaborasi seluruh pemerintah daerah untuk mengeluarkan 480.000 jiwa di Jabar dari kemiskinan ekstrim. Hal ini dilakukan dengan prinsip sinergis, kolaborasi, dan intervensi.

Bupati Kabupaten Kuningan pun H. Acep Purnama segera mengambil langkah cepat pada hari itu juga berkordinasi langsung dengan seluruh elemen, setelah sebelumnya menyatakan bahwa dirinya diminta langsung presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan keharusan memperhatikan aspek kebijakan dan memastikan data faktual, real, dan konkret. Demikian beliau sampaikan pada saat diwawancara di Gedung DPRD Kuningan Kamis 30, September 2021. (detikNews, 30/9/2021).

Berbagai upaya mengentaskan kemiskinan bukanlah hal yang baru di negeri ini. Sudah bertahun-tahun dilakukan, namun hingga kini belum selesai. Alih-alih tuntas dan selesai, yang ada malah muncul katagori baru dalam istilah kemiskinan, yaitu kemiskinan ekstrim.

Khusus untuk menghadapi kemiskinan ekstrim, pemerintah menargetkan 0℅ di tahun 2030. Namun banyak yang meragukannya. Bahkan Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai hal itu seperti mimpi di siang bolong. Bagi kaum akademisi, target itu kontroversial, pasalnya pertumbuhan ekonomi hanya 5%, terlebih ada hantaman pandemi Covid 19.

Senada dengannya, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy merasa kurang yakin dengan target tersebut, mengingat minimnya anggaran akibat hantaman pandemi Covid 19.

Ya, sangatlah wajar terdapat keraguan melihat itu semua. Pasalnya begitu komplek persoalan di negeri ini. Persoalan ekonomi dengan utang negara yang sangat ribawi telah menjadikan kas negara terkuras habis untuk membayar cicilan bunganya.

Negara menyerahkan aset-aset strategis milik rakyat sebagai kompensasi dari pembayaran utang. Negara banyak memangkas biaya untuk kepentingan publik, mencabut subsidi berbagai kebutuhan publik, dan menyerahkannya kepada swasta.

Semua ini menjadikan begitu banyak pungutan kepada masyarakat. Pungutan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, pungutan pajak pada hampir seluruh kepemilikan masyarakat, dan lain-lain. Hingga negara rela menjadi pelaku riba kepada masyarakat.

Hal ini membuat negara tidak memiliki posisi tawar dalam berbagai hal di mata dunia. Negara hanya bisa menjadi pengabdi para kapitalis dunia. Negara tidak berdaya dengan berbagai pendiktean kaum kapitalis dunia.

Negara menurut saja untuk membuka keran impor perdagangan luar negeri. Negara manut untuk mengkavling-kavling wilayahnya hingga pelosok demi kepentingan para kapitalis dengan berbagai kebijakan pembangunan infrastukturnya.

Negara menjadikan wilayahnya sebagai pasar bagi para kapitalis. Inilah penyebab kemiskinan tetap ada di negeri ini. Alih-alih selesai, yang ada kemiskinan lestari dan terus bertambah.

Inilah wajah sistem kapitalis sekuler yang sudah lama dijalankan di negeri ini. Jika sistem ini tetap dipakai, maka target 0℅ kemiskinan adalah mimpi di siang hari bolong. Itu sangat mustahil.

Hal itu sangat berbeda dengan sistem Islam. Islam menetapkan berbagai kebijakannya secara komprehensif dalam mengatasi kemiskinan.

Berangkat dari pandangan mendasarnya bahwa kemiskinan merupakan perkara asasi yang menjadi biang berbagai persoalan negara. Oleh karena itu Islam sangat memerangi kemiskinan.

Berbagai kebijakan yang ditetapkan Islam, sebagai berikut: pertama, kebijakan politiknya menetapkan bahwa pemimpin adalah sebagai pemegang amanah riayah (pengurus) bagi rakyat.

Pemimpin diamanahi untuk mengurus berbagai kepentingan rakyat. Pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan pelayan para kapitalis sebagaimana sistem kapitalis sekuler. Pemimpin fokus mengatasi berbagai persoalan rakyat. Pemimpin memandang masalah besar, jika satu saja rakyat tidak terurusi.

Kedua, negara akan menerapkan kebijakan ekonomi yang bertumpu pada tujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Negara menjadikan masalah distribusi kekayaan sebagai masalah krusial. Negara akan mengatur seluruh kekayaan untuk berjalan dan teralokasi pada sasaran yang tepat.

Negara  menjalankannya sesuai pembagian kepemilikan yang ditetapkan Islam. Dalam hal kepemilikan individu, negara akan memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses semua proses untuk mendapatkan kepemilikannya.

Negara memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengembangkan kepemilikan dan menjaga hak milik individu.

Dalam kepemilikan umum, negara mengelola semua kepemilikan umum, dari berbagai sumber daya alam strategis (air, minyak, gas, batubara, padang gembalaan, barang-barang tambang, sungai, laut, gunung, dan lain-lain) dengan baik, dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat.

Negara akan mengalokasikannya untuk membiayai pendidikan masyarakat, kesehatan, keamanan, dan penerangan. Negara juga mengalokasikannya untuk membangun berbagai infrastuktur yang dibutuhkan demi memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan dan memenuhi hak-haknya.

Terkait kepemilikan negara, negara memelihara dan mengelolanya hanya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat.

Negara juga akan memantau dan memastikan berjalannya hukum jalur nafkah yang ditetapkan syari’ah. Negara memberikan edukasi pada masyarakat tentang masalah ini, khususnya kewajiban nafkah dan konsekuensinya.

Negara mengedukasi masyarakat tentang jalur nafkah yang harus dijalankan, yaitu nafkah merupakan kewajiban suami, anak laki-laki, bapak dari suami dan seterusnya ke atas dan ke bawah. Adik laki-laki suami ke bawah, dan kakak laki-laki suami ke atas. Islam akan mengontrol dan memastikan jalur ini berjalan.

Negara melakukan edukasi ke tengah-tengah masyarakat untuk membudayakan infaq shodaqoh, dan memiliki kepekaan khususnya pada masalah kemiskinan.

Dalam masalah utang luar negeri, negara tidak akan melakukannya. Negara memandang haram hal itu. Bahkan negara mengharamkan dirinya melakukan berbagai hal yang sifatnya memohon bantuan kepada pihak asing. Segala hal yang menjadi sebab dominasi asing pada negaranya.

Terakhir negara menerapkan sistem mata uang emas dan perak dalam kebijakan moneternya. Emas dan perak yang memiliki nilai intrinsiknya sangat tahan dari inflasi dan tidak akan mudah dimainkan, sebagaimana terjadi pada flat money. Emas dan perak juga tidak akan ada masalah dalam kurs pertukaran.

Negara akan menerapkan kebijakan perdagangan luar negerinya dengan mengutamakan membangun ketahanan berbagai hal dalam negeri m dari ketahanan pangan, pakaian, perkakas, hingga ketahanan aset-aset strategis.

Negara akan memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis dalam negeri untuk mengekspor komoditas ekonominya, sebaliknya negara akan menyeleksi para pelaku ekspor dari luar negeri.

Demikianlah berbagai kebijakan yang ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan.Wallahua’lam bishshawab.[]

Comment

Rekomendasi Berita