 |
| Fahira Idris, Wakil Ketua Komite III DPD RR |
RADARINDONESIANEWS.COM, BOGOR – Wakil Ketua Komite III
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Fahira Fahmi
Idris mengapresiasi sikap Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo yang
membolehkan prajurit wanita TNI mengenakan jilbab saat berdinas.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Fahira Fahmi
Idris mengapresiasi sikap Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo yang
membolehkan prajurit wanita TNI mengenakan jilbab saat berdinas.
“Saya sangat mengapresiasi keputusan Panglima TNI, setelah sempat
menjadi wacana yang menguat pada 2015 lalu, akhirnya prajurit wanita TNI
boleh mengenakan jilbab saat bertugas atau saat mengenakan pakaian
dinas,” katanya saat dihubungi Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/7).
menjadi wacana yang menguat pada 2015 lalu, akhirnya prajurit wanita TNI
boleh mengenakan jilbab saat bertugas atau saat mengenakan pakaian
dinas,” katanya saat dihubungi Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/7).
Menurutnya, sejak awal ia berkeyakinan bahwa prajurit wanita TNI boleh berjilbab saat bertugas, hanya persoalan waktu saja.
“Dulu saat di kepolisian juga seperti itu, sempat ditunda beberapa
kali sebelum resmi diperbolehkan lewat keputusan Kapolri,” imbuhnya.
kali sebelum resmi diperbolehkan lewat keputusan Kapolri,” imbuhnya.
Ia menambahkan, Panglima TNI sangat memahami semua muslimah bahwa jilbab adalah bentuk ibadah.
“Bagi semua Muslimah tak perduli profesinya apa, mengenakan jilbab
adalah bentuk ibadah, dan UUD 1945 menjamin warga negara Indonesia untuk
menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing,” ujarnya.
adalah bentuk ibadah, dan UUD 1945 menjamin warga negara Indonesia untuk
menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing,” ujarnya.
Di beberapa negara yang minoritas Muslim seperti di Hungaria, Swedia,
Inggris, Denmark, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, polisi
serta tentara wanita Muslimah diperbolehkan mengenakan jilbab saat
bertugas.
Inggris, Denmark, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, polisi
serta tentara wanita Muslimah diperbolehkan mengenakan jilbab saat
bertugas.
“Jadi keputusan Panglima TNI sangat tepat. Hanya keputusan ini
alangkah baiknya ditindaklanjuti dengan surat keputusan, termasuk
didalamnya juga mengatur hal-hal teknis dalam mengenakan jilbab misalnya
warna dan sebagainya,” ujarnya.
alangkah baiknya ditindaklanjuti dengan surat keputusan, termasuk
didalamnya juga mengatur hal-hal teknis dalam mengenakan jilbab misalnya
warna dan sebagainya,” ujarnya.
Ketua Umum Yayasan Anak Bangsa itu juga mengatakan, di Indonesia
sudah tidak ada halangan lagi bagi muslimah untuk mengenakan jilbab
sesuai profesinya masing-masing, selain di jamin konstitusi mengenakan
jilbab adalah hak asasi.
sudah tidak ada halangan lagi bagi muslimah untuk mengenakan jilbab
sesuai profesinya masing-masing, selain di jamin konstitusi mengenakan
jilbab adalah hak asasi.
“Tetapi kita memang harus tetap bersuara, jika menemukan kasus
pelarangan mengenakan jilbab. Saya berharap, kita tidak mendengar lagi
ada pelarangan-pelarangan mengenakan jilbab,” tambahnya.(MINA)
pelarangan mengenakan jilbab. Saya berharap, kita tidak mendengar lagi
ada pelarangan-pelarangan mengenakan jilbab,” tambahnya.(MINA)
Comment