by

Fara Al Mucharomah*: Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh Tak Semulus Yang Direncanakan

-Opini-31 views

 

 

RADARINDONESIANEWS.COM, — Sejak pandemi Covid-19 merambah ke Indonesia, pemerintah membuat kebijakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dari Sekolah Dasar (SD) hingga universitas agar tetap mengupayakan terlaksananya target pembelajaran. Namun, pelaksanaan PJJ ini tidak semulus yang direncanakan. Alih-alih mengatasi permasalahan penyebaran Covid-19 dengan sistem daring, PJJ ini justru menyulitkan berbagai pihak terkait, siswa, orang tua dan para guru.

Dan dari persoalan tidak adanya sarana pembelajaran, kuota internet, sinyal yang sulit didapat, beban tugas, penguasaan materi pembelajaran dan lain sebagainya.

Di tengah melonjaknya kasus Covid-19 ini, pemerintah telah mengizinkan beberapa sekolah yang berada di zona kuning-hijau melakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap melakukan protokol kesehatan.

Tercatat hingga tulisan ini dibuat kasus Covid-19 mencapai angka 137 ribu kasus, namun permasalahan masyarakat dalam kegiatan PJJ dan dengan dibukanya sekolah tatap muka menjadi tuntutan dan harapan banyak pihak akan tercapainya target pembelajaran dan angin segar atas banyaknya persoalan yang dialami selama PJJ dengan sistem daring.

Dikutip dari GridHITS.id – Mendikbud Nadiem Makariem mengumumkan bahwa SMK dan perguruan tinggi di seluruh zona sudah diperbolehkan untuk melakukan sekolah secara tatap muka.

Namun Nadiem tetap menegaskan bahwa protokol kesehatan harus tetap dilakukan secara ketat. Meski demikian, untuk pembelajaran teori harus diminta tetap secara online.

Sementara untuk jenjang lain seperti SD, SMP dan SMA yang berada di zona kuning dan zona hijau, pembelajaran tatap muka juga dapat dilakukan, dengan sistem rotasi serta adanya persetujuan antara pihak sekolah dan orang tua dalam melakukan pembelajaran tatap muka. Hal tersebut ia ungkapkan dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (7/8/2020).

Adapun di sisi lain, tentang kuota internet bagi siswa yang melakukan PJJ dengan sistem daring, kini pemerintah mengizinkan penggunaan dana BOS untuk keperluan internet siswa dan guru di sekolah. Namun solusi tersebut belum terselesaikan bagi siswa yang berada di pelosok dengan keterbatasan sinyal internet.

Seperti yang kita tahu, tidak semua masyarakat Indonesia siap atas sarana dan prasarana dalam menunjang PJJ sistem daring ini dan menimbulkan masalah-masalah baru yang bermunculan, seperti bunuh diri, tindak kriminal dan lain sebagainya. Belum lagi persoalan dana BOS yang anggarannya rawan melanggaran aturan.

Lalu bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi ini semua?

Semua fakta kebijakan di atas menunjukkan lemahnya pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan. Bisa jadi dikarenakan tersanderanya kebijakan tersebut dengan kepentingan ekonomi serta tidak adanya jaminan pendidikan sebagai kebutuhan publik yang wajib dijamin penyelenggaraannya oleh negara.

Untuk itu perlunya kesadaran pemerintah akan tanggung jawab terhadap rakyat terutama dalam pemerataan pendidikan di kota, di desa, hingga pelosok negeri ini, karena amanah tersebut kelak akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan yang Maha Kuasa. []

*Mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =

Rekomendasi Berita