Fraksi Golkar dan PKS menolak Interpelasi

RADARINDONESIANEWS.COM, KOTABARU – Tuntutan Demonstran ‘ KAPAK’  ke  Dewan akhirnya berujung di gunakannya Hak Interpelasi oleh  DPRD Kabupaten Kotabaru.

Setelah sebelumnya beberapa perwakilan ‘Kapak’ menyampaikan tuntutannya dalam forum dialog bahkan mereka berniat bermalam digedung wakil rakyat jika permintaan mereka untuk segera bentuk pansus dan gunakan hak interpelasi oleh Dewan tidak dipenuhi.

Untuk Ketua DPRD Hj Alfisah mengatakan setelah melakukan rapat tertutup beberapa menit , memutuskan bahwa DPRD siap untuk memberikan rekomendasi kepada Kepolisian untuk menulusuri dan mengungkap dugaan ijazah palsu Bupati .

“DPRD juga siap untuk menggunakan hak interpelasi menindaklanjuti tuntutan Kapak  menggelar demo,” Kata Alfisah .Senin ( 23/1)

Lebih lanjut Alfisah menegaskan bahwa ,DPRD tidak akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) seperti keinginan pendemo yang diwakili ‘Kapak’ .

“Pemberian rekomendasi dan bukan membentuk Pansus tersebut sesuai dengan hak DPRD sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Rekomendasi hanya akan disampaikan kepada Kepolisian Daerah (Polda) dengan tembusan Polres Kotabaru, Mabes Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan yang terkait lainnya.

Akan tetapi DPRD setuju menggunakan hak interpelasi tersebut dimana dua fraksi yaitu Golkar dan PKS memutuskan tidak menggunakan Haknya

DPRD Kotabaru akan menggelar sidang paripurna terkait rencana menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Sayed Jafar, yang dijadwalkan bulan Februari 2017.( arh)