Penulis: Siti Nurhidayah Alfiah, S.Pd | Guru
RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA — Gelombang dinamika politik global kembali menjadi sorotan setelah berbagai peristiwa penting meletup hampir bersamaan pada 3–4 Oktober 2025.
Di Maroko, demonstrasi besar yang dipimpin kelompok Generasi Z 212 memasuki hari keenam, menuntut pembubaran pemerintah yang dinilai gagal memenuhi hak-hak sosial rakyat—khususnya akses kesehatan dan pendidikan yang kian timpang.
Rangkaian protes ini memperlihatkan akumulasi ketidakpuasan yang mendalam. Kebijakan pemerintah Maroko dianggap tidak mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakat, terutama generasi muda yang semakin kritis terhadap ketidakadilan struktural.
Pada saat yang sama, aksi solidaritas terhadap Palestina terus meluas di berbagai negara Eropa setelah Israel mencegat armada bantuan Global Sumud Flotilla dan menangkap lebih dari 400 aktivis asing.
Insiden ini semakin menegaskan bahwa Two State Solution tidak mampu memberikan perlindungan kemanusiaan, tidak menghentikan blokade, dan tidak meredakan penindasan yang telah berlangsung puluhan tahun.
Ketidakjelasan nasib para sandera, serta langkah-langkah politik AS, Israel, dan sekutunya, menunjukkan bahwa konflik lebih sering dipertahankan demi kepentingan geopolitik.
Pada waktu yang berdekatan, terungkap pula bahwa Amerika Serikat diam-diam mengalirkan bantuan sebesar Rp 3,8 triliun kepada aparat keamanan Lebanon. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Washington agar tidak mengirim rudal Tomahawk ke Ukraina.
Semua ini memperkuat kesimpulan bahwa upaya penyelesaian konflik yang hanya bertumpu pada kekuatan politik tidak akan pernah menghasilkan kedamaian yang sejati. Diplomasi, transparansi, dan keberpihakan pada kemanusiaan adalah fondasi yang seharusnya diperkuat.
Dalam konteks Maroko, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang jujur dan setara dengan Gen Z. Sementara itu, negara-negara Eropa dan Timur Tengah dituntut memperjuangkan jalur kemanusiaan yang lebih efektif, dan pihak-pihak yang berkonflik wajib menjaga proses perdamaian dengan komitmen yang nyata.
Melihat keseluruhan dinamika tersebut, tampak jelas bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah perubahan global.
Penolakan Gen Z terhadap Two State Solution bukan sekadar sikap politis, tetapi ekspresi kesadaran moral bahwa tidak mungkin ada perdamaian tanpa keadilan yang sesungguhnya.
Gen Z—yang tumbuh bersama arus informasi global—memikul tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran, membela kemanusiaan, dan menolak solusi yang dianggap tidak adil.
Akhirnya, dialog, kemanusiaan, dan transparansi harus menjadi kunci menjaga stabilitas dunia. Tidak ada kepentingan politik apa pun yang lebih berharga daripada keselamatan manusia dan upaya merawat hubungan antarbangsa.
Empati, keadilan, dan kepedulian adalah nilai-nilai yang semestinya menjadi kompas setiap keputusan yang menyangkut masa depan umat manusia.[]
Comment