by

Hanya Sistem Yang Tepat Lahirkan Pemerintahan Yang Sehat

-Opini-15 views

 

 

Oleh: Risma Choerunnisa, S.Pd, Praktisi Pendidikan

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Kenaikan harga pangan semakin menyusahkan rakyat. Mulai dari minyak goreng, tahu dan tempe, daging sapi, daging ayam, cabai, bawang merah, hingga gula pun kompak naik harga. Belum lagi harga energi, mulai dari BBM hingga LPG non subsidi naik sejak Februari lalu. Pajak pertambahan nilai (PPN) pun turut naik menjadi 11 persen sejak 1 April. Bahkan kenaikan harga ini sampai menyentuh harga kerupuk kaleng eceran di ibu kota, dari Rp. 1.000 menjadi Rp. 2.000 per buah mulali 6 Mei 2022.

Menurut Kemah Mahmud, Juru Bicara Ikatan Pengusaha Kerupuk DKI Jakarta sebagaimana dikutip can Indonesia.com (20/4/2022), mereka terpaksa menaikkan harga kerupuk karena terjepit mahalnya harga minyak goreng. Akibatnya, biaya produksi naik 100 pesen.

Menurut data Badan Ketahanan Pangan (BKP) pada 2021 menunjukkan, banyak keluarga yang menghabiskan lebih dari 65 persen pengeluarannya untuk kebutuhan makanan. Sedangkan pangsa rumah tangga dengan pengeluaran pangan yang dominan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan suatu kota atau kabupaten.

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasludin seperti dilansir mediaindonesia.com (4)4/2022) memaparkan, ada sekitar 115 juta kelas menengah terguncang dengan lonjakan harga sehingga pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak, ledakan kemiskinan akan tidak terkendali.

Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), memproyeksikan kenaikan harga bahan pangan akan berlanjut sampai akhir Lebaran. Karea disrupsi rantai pasok dan naiknya biaya produksi. Jika seperti itu, maka jumlah orang miskin akan bertambah sepanjang 2022.

Dia menambahkan,  Jika komponen garis kemiskinan naik, apalagi pangan paling dominan menyumbnag 73 persen garis kemiskinan, ya yang jatuh miskin main banyak.

Selain itu, lonjakan harga pangan terjadi ketika masih banyak masyarakat yang belum keluar dari kemiskinan akibat kemerosotan ekonomi selama pandemi. menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2021, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,71%. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin bertambah 1,72 juta orang dibandingkan periode yang sama pada 2019.

Kebijakan yang lahir dari sistem kapitalisme ini, nyatanya tidak mampu menyelesaikan kemiskinan. Sebab sistem inilah sejatinya yang menyebabkan tidak terjaminnya kebutuhan pangan rakyat. Karena pengelolaan kepemilikan rakyat diserahkan kepada swasta.

Penguasa seolah tak mampu melihat kesengsaraan masyarakat dengan naiknya BBM, mahalnya minyak goreng, hingga naiknya pajak. Penguasa seolah terpisah dari rakyatnya.

Dengan demikian, jangan pernah berharap permasalahan ekonomi, khususnya kemiskinan akan selesai dengan sistem ala kapitalisme ini. Harus dicarikan sistem alternatif baru yang mumpuni.

Alternatif satu satunya adalah kembali kepada sistem Islam yang dibangun berdasarkan aqidah dan aturan Islam. Dalam ilmu fiqih kenegaraan, sistem ini dikenal dengan nama Khilafah. Khilafah oleh as Syari’ ditetapkan sebagai institusi periayah (pengurus) kebutuhan rakyat. Maka dalam sistem ekonominya, jaminan kesejahteraan rakyat mampu memenuhi kebutuhan mereka secara ahsan dan layak menjadi visi ekonomi khilafah.

Dalam kaitan ekonomi, Islam memiliki beberapa langkah strategis. Pertama, memosisikan negara sebagai penanggung jawab seluruh kebutuhan warganya. Penguasa adalah pelayan yang siap memenuhi seluruh kebutuhan sang tuan (rakyat).

Kedua, Islam telah menjamin kebutuhan primer manusia. Jangankan pangan, kebutuhan sandang, papan,  kesehatan, pendidikan, dan peradilan pun dijamin negara.

Ketiga, Islam mengatur kepemilikan berdasarkan syariat, sehingga sumber daya yang dibutuhkan publik tidak dikuasai swasta.

Keempat, Islam menciptakan lapangan kerja yang dengan itulah kepala keluarga bisa menafkahi keluarganya.

Kelima, kekuatan Baitul Maal, sebagai sumber kas negara yang diambil dari zakat dan kekayaan rakyat untuk kebutuhan rakyat juga.

Dengan melimpahnya pemasukan kas negara, yaitu Baitul Maal, akan mempermudah negara menjalankan program dan memberi suntikan dana kepada rakyat yang membutuhkan.

Kebijakan kebijakan strategis inilah yang kemudian menjadi power dan abilitas Islam menjadi tool yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Islam merupakan aturan dan sistem yang proporsional dan stabil. Penguasa Dalam Islam adalah orang-orang yang amanah dan berdedikasi tinggi Dan bertanggung jawab kepada Allah sebagai penguasa absolut. Mereka memiliki satu tujuan, yaitu megurusi dan melindungi umat dan rakyat agar kesejahteraan dan ketenteraman senantiasa menyelimuti umat manusia di muka bumi ini.

Sosok pemimpin yang amanah seperti itu mustahil akan lahir dari sistem kapitalisme yang tidak mensyaratkan seorang pemimpin atau penguasa memerintah dengan hukum Allah Taala. Hanya sistem yang tepat lahirkan kepemimpinam yang sehat. Wallahualam.[]

Comment

Rekomendasi Berita