Harga Telur Membumbung dan Tata Kelola Pangan Kapitalisme

Opini1546 Views

 

Oleh: Jumiran, S.H, Pemerhati Publik

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Belum lama ini harga bahan pokok kembali merangkak naik. Misalnya saja telur, sumber protein hewani yang selalu diburu-buru oleh emak-emak kian meroket tajam. Ditambah lagi dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022, menambah penderitaan rakyat yang mau tidak mau harus menanggungnya.

Bagai menenggak pil yang belum pasti akan menyehatkan tubuh. Begitulah kiranya gambaran untuk saat ini, rakyat yang kian tercekik menanggung berbagai penderitaan.

Dari data di laman Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Kementerian Perdagangan, harga telur ayam ditingkat pengecer naik sebesar 6,83% hingga 26 Agustus 2022. Bahkan dibeberapa daerah di luar Jawa menyentuh angka Rp. 35.000.00 per kilogram.

Pelaksana tugas dari Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perday (Syailendra) mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan harga telur ayam naik. Pertama, karena jumlah peternak ayam petelur turun sekitar 30%. Kedua, harga pakan naik, baik yang berasal dari lokal maupun impor. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, harga pakan menyentuh Rp. 6.800.00.00 hingga Rp. 7.200.00 per kilogram, (Kompas.com, 13 September 2022).

Miris melihat kondisi negeri ini. Negeri yang kaatanya subur, tongkat dan kayu bisa jadi tanaman, sebagaimana lirik lagu Koes Plus dengan sumber daya alam melimpah ruah, malah justru sulit mencari sumber pangan.

Bahkan masih sangat melekat dalam ingatan, bagaimana masyarakat dibuat sulit mencari minyak goreng. Tak hanya sulit dicari, namun harganya kian meroket tajam. Belum lagi gas yang menjadi andalan para emak-emak nampaknya sulit dicari, harganya pun naik. Sesak terasa dada ini ketika menyaksikan penderitaan rakyat yang semakin menjadi jadi.

Ditambah lagi dengan kenaikan BBM yang bersama dengan telur dan gas elpiji. Perlu diketahui bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada harga barang lainnya. Baik harga sandang, pangan, papan dan lainnya tentunya akan menyusul.

Kenapa? Karena, semuanya memerlukan transportasi ketika memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Transportasi ini akan berjalan ketika ada BBM. Maka hal inilah yang harus menjadi pertimbangan pemerintah ketika hendak mencabut subsidi BBM.

Sistem kapitalisme sekuler  menempatkan pemerintah hari ini hanya sebagai regulator saja. Tidak ikut terlibat secara langsung menjadi pelaksana. Tugasnya hanya menghimbau dan mengatur tanpa ada solusi pasti di setiap permasalahannya yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Termasuk juga dalam aspek penentuan kebijakan. Kebijakan yang hanya menguntungkan para kapital dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Inilah fakta yang terjadi di negeri kita saat ini. Artinya, semua itu patut diduga bahwa sistem ini telah menyingkirkan peran dan fungsi pemerintah untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya.

Berbeda dengan Islam. Keimanan dan ketakwaan yang kuat dalam diri akan mencetak pribadi yang jujur, amanah, berani dan mampu membedakan antara yang hak dan batil. Pemimpin yang memiliki keimanan tertancap kuat dalam dirinya akan berhati-hati dalam menentukan setiap kebijakan untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

Karena mereka yakin akan dimintai pertanggung-jawaban di akhirat kelak. Termasuk juga dalam hal pemenuhan dan menjaga keseimbangan harga pangan tentu harus dilakukan, karena ini menyangkut hajat hidup manusia.

Negara bersungguh-sungguh mengelola seluruh sumber daya alam yang ada di negerinya untuk kebutuhan Seluruh manusia juga hewan ternak.

Oleh karena itu, Islam melakukan monitoring pasar agar senantiasa menjaga kestabilan harga pasar. Islam menjaga produksi dalam negeri dengan memanfaatkan dan mengelolanya sumber daya alam yang ada. Tidak bergantung kepada impor.

Maka, negara secara independen memenuhi kebutuhan rakyat sehingga tidak ada intervensi harga dari luar. Para korporat pun tidak punya tempat untuk mengatur masalah dalam negeri negara.

Demikian itu, setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga pasar dan bahan pokok, yaitu menghilangkan aktivitas penimbunan, impor, intervensi harga dan sebagainya, itu yang pertama. Kedua, menjaga keseimbangan ketersediaan produk dan pengaturan distribusinya dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan memantau penyaluran hasil produksi ke tengah-tengah masyarakat.

Semua itu dilakukan karena pemerintah sadar akan peran dan fungsinya sebagai pelayan bagi rakyat. Termasuk juga melindungi dan mengayomi dengan baik. Dengan begitu kenaikan harga BBM, minyak goreng, gas elpiji dan sebagainya jika terdata dengan rapi dan pengaturan yang baik dan benar maka persoalan ini tidak akan berulang.

Sudah saatnya kita beralih pada sistem yang memanusiakan manusia. Tak lain agar yang benar tak bercampur dengan kesalahan. Tak lain agar ridha Allah bisa kita dapatkan dan keberkahan  mendekat kepada kita.

Semoga peran dan fungsi negara dapat kembali seperti adanya, menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Wallahu’alam bish-shawab.[]

Comment