RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA — Universitas Paramadina, Jakarta Timur, menjadi ruang refleksi sejarah dan demokrasi dalam peringatan Peristiwa Malari 15 Januari 1974 yang dirangkai dengan Hari Ulang Tahun INDEMO ke-26.
Acara ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi forum refleksi atas kondisi demokrasi Indonesia hari ini.
Tokoh sentral Malari 1974, Dr. Hariman Siregar, menilai situasi nasional saat ini menunjukkan pola yang pernah terjadi sebelumnya. Ia menyebut kondisi demokrasi Indonesia kini mengulang fase rapuh seperti awal era reformasi.
“Keadaan hari ini mengulang suasana sekitar tahun 2000,” ujar Hariman dalam pernyataannya di Universitas Paramadina, Jakarta Timur, Kamis (15/1/2026).
Hariman mengakui peran Presiden ke-3 RI B.J. Habibie yang membuka kran kebebasan pasca-Orde Baru, mulai dari kebebasan pers hingga kebebasan berserikat. Namun menurutnya, kebebasan tersebut belum sepenuhnya diiringi kesadaran konstitusional dan etika publik.
“Kebebasan itu dibuka, tapi harus disertai pemahaman konstitusi dan etika,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa etika dan kesadaran hukum, kebebasan justru berpotensi disalahgunakan dan menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Dalam konteks bernegara, Hariman menekankan pentingnya membangun negara yang kuat melalui institusi yang kuat, bukan melalui konsentrasi kekuasaan.
“Kepastian hukum harus melindungi masyarakat, bukan melindungi kekuasaan,” katanya.
Selain itu, Hariman menyoroti lunturnya rasa malu dalam praktik kekuasaan. Menurutnya, rasa malu merupakan pilar moral penting ketika hukum melemah dan etika publik tergerus.
“Tanpa rasa malu, korupsi menjadi hal biasa dan pelanggaran hukum dianggap normal,” ujarnya.
Ia juga menyerukan perang total terhadap korupsi, dengan penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi.
“Harus ada penindakan hukum yang masif terhadap pelanggaran hukum dan korupsi,” kata Hariman.
Peringatan HUT INDEMO ke-26 dalam momentum ini, menurut Hariman, menjadi bukti bahwa masyarakat sipil masih hidup dan berperan sebagai penyangga demokrasi.
“Pertemuan ini membuktikan masyarakat sipil tetap ada dan eksis,” pungkasnya.
Peringatan Malari 1974, kata Hariman, bukan sekadar mengenang sejarah, melainkan peringatan agar bangsa tidak mengulang kesalahan yang sama ketika keadilan diabaikan dan hukum kehilangan keberpihakannya pada rakyat.[]
Comment