by

Hasriati, S.Pi*: Pemenuhan Kebutuhan Rumah Di Tengah Pandemi 

-Opini-91 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA —  Hastag di Rumah Aja (#dirumahaja) sempat menjadi trending topic nomor satu di Twitter Indonesia selama pandemi Covid -19. Pemerintah pun mengimbau stay at home alias tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah. Sampai-sampai sholat idul fitri pun dirumah, serta pemerintah mengeluarkan larangan untuk mudik . Semua aktivitas dari rumah telah diaruskan sejak awal Maret 2020, hingga hari ini.

Tak dapat dipungkiri bahwa rumah merupakan kebutuhan sangat dasar bagi setiap individu yang harus terpenuhi, disamping pangan dan sandang. Karena rumah menjadi pelindung dari ancaman luar baik dari hujan, angin, hujan, binatang ataupun virus covid-19 yang sedang mewaah saat ini.

Rumah pun sebagai tempat beristirahat, tempat aktifitas bersama anggota keluarga.

Di tengah wabah dan seruan stay at home tentu harapan setiap masyarakat bisa tetap tinggal di rumah bila kebutuhan pokok bisa terpenuhi. Namun berapa banyak warga Indonesia dapat memiliki rumah, berapa banyak yang tidak memiliki rumah.

Sehingga bagi yang tidak memiliki rumah mesti tinggal dikontrakan/sewa yang memungkinkan diusir bila tak kuat membayar kontrakan. Terlebih dalam masa wabah virus corona tidak hanya kerugian dari sisi kesehatan tetapi juga memberi dampak terhadap ekonomi, dimana kondisi ekonomi rakyat makin terpuruk. Bagi yang tidak memiliki rumah mungkin tinggal di rumah bebas sewa yang tak ada jaminan hingga kapan mereka bisa numpang di tempat tinggal tersebut , bahkan ada yang hidup di emperan toko, di kolong jembatan atau di bawah langit dan di atas tanah.

Status kepemilikan tempat tinggal akan berpengaruh terhadap rasa aman keberlangsungan hidup penghuninya. Badan Pusat Statistik telah mencatat dalam Publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, pada tahun 2018 persentase rumah tangga berdasarkan status pemilikan rumah tempat tinggal yang dikelompokkan tempat tinggal milik sendiri, kontrak/sewa/bebas sewa/dinas dan lainnya.

Di mana secara nasional pada tahun 2018 rumah tangga yang tinggal di tempat tinggal milik sendiri sebesar 80,02 persen, kontrak /sewa/bebas sewa/dinas 19,66 persen dan lainnya 0,32 persen.

Rumah tangga yang tinggal di kontran/sewa/dinas di wilayah perkotaan, paling tinggi adalah DKI Jakarta mencapai 52,07 persen, sedangkan tempat tinggal milik sendiri 47,85 persen, dan lainnya 0,09 persen.
Kasus warga terusir dari kontrakan pun mudah didapati dalam berbagai pemberitaan.

Dimuat dalam laman tempo.co tertanggal 6 Mei 2020 bahwa Direktur Eksekutif Lembaga Rujak Center for Urban Studies telah menerima 71 pengaduan dalam 4 hari, pada tanggal 20 – 24 April 2020 terkait kesulitan mencicil uang sewa kontrakan selama pandemi di sejumlah wilayah.

Pengaduan pun datang dari kalangan pedagang kaki lima, buruh harian, pensiunan, mahasiswa, ibu rumah tangga, buruh cuci, pegawai toko, pengemudi taxi dan terapi online.

Keadaan yang semakin sulit ini, seharusnya menyentuh naluri kemanusian kita, memunculkan rasa empati, untuk menolong antar sesama yang didorong keimanan kepada Sang Pencipta.

Sikap pemerintah tentu seharusnya, tidak hanya menghimbau, namun dengan realisasi perlindungan bagi masyarakat miskin terutama yang tidak memiliki tempat tinggal/rumah.

Karena pemerintah memiliki kemampuan jauh lebih besar dari individu, dan juga penguasa sebagai pengatur urusan kepentingan rakyat, yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Sang Pencipta.

Dengan demikian penderitaan rakyat bisa sirna, apalagi ditengah wabah yang harus menjalani social distancing. Wallahu Alam.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − fourteen =

Rekomendasi Berita