by

Hukum Kebiri Agar Pelaku Jera, Berani  Bicara Data?

-Opini-82 views

 

 

Oleh: Ummi Cahaya*

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Tandatangan presiden menjadi segel atas resminya PP No 7 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan hukuman kebiri.

Hukuman ini pertama kali diterapkan di Indonesia untuk mengadili kasus Aris, seorang pedofil yang merusak masa depan 9 (belakangan diketahui jumlahnya 11) orang anak.

Sejak pertama kali hukuman ini dicanangkan, banyak pihak yang mengaku kontra. Efektivitasnya dipertanyakan baik dari kacamata pelaku maupun korban.

Boleh dikatakan ini masih ‘trial-error’ mengikuti solusi negara-negara maju yang telah menerapkannya lebih dulu. Seperti Amerika, Inggris, Ukraina, Korea, Rusia dan beberapa negara lain dengan angka kekerasan seksual yang tinggi.

Beberapa negara Barat telah menerapkan hukum kebiri sejak tahun 90-an. Namun hingga kini tak ada rilis data pasti mengenai keberhasilannya.
Meski Korsel dan Jerman disebut-sebut sebagai ‘negara contoh’, tetap angka kejahatan seksual di sana hingga kini masih tinggi.

Kasus pemerkosaan misalnya, tak semua kasus bersedia diangkat agar tak diketahui khalayak. Bahkan beberapa kasus predator anak sempat diangkat ke layar lebar meski dengan menyamarkan nama dan lokasi kejadian.

Komnas Perempuan, Siti Aminah pun angkat bicara.

Kasus yang mereka tangani tentang kekerasan seksual ada beragam jenisnya. Menurutnya Laporan yang masuk tak hanya tentang penetrasi langsung. Tapi ada yang menggunakan tangan atau alat yang pada intinya menunjukkan tindak asusila kepada perempuan.

“Ketika disuntik kimia libido pelaku turun, tapi cara pandangnya sama, kasus kekerasan seksual masih terjadi” tegasnya.

Dokter Menjadi Eksekutor?

Pihak IDI bahkan masih keberatan dengan praktik ini. Di satu sisi dokter dihadapkan pada mandat UU dan juga sumpah dokter.

Sebagai ahli di bidangnya, tentu mereka yang lebih tahu efek samping dari pemberlakuan kebiri ini bagi seseorang. Mulai dari perubahan hormon yang berdampak pada fisik seseorang, tulang keropos, jantung koroner, dan masih banyak kemungkinan lain yang bisa menjadi efek samping jangka panjang.

Penelitian dari New South Wales dan jurnal Medical Ethic menjadi alasan IDI keberatan dengan penerapan ini. Alih-alih ingin menyelesaikan masalah yang satu, malah muncul masalah baru.

Buang-buang Dana Saja

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga menyebut pelaksanaan kebiri kimia membutuhkan biaya yang mahal mulai dari pelaksanaan kebiri itu sendiri, serta rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik bagi terpidana.

Dikutip oleh detikhealth, Ketua umum Ikatan Dokter Indonesia dr Daeng Mohammad Faqih mengungkapkan dalam sebuah diskusi terungkap biaya untuk sekali suntik kebiri kimia sekitar Rp 5 juta. Pemberian obat ini harus diberikan setiap tiga bulan sekali, dan sesuai undang undang maksimal hingga dua tahun.

“Artinya, harus delapan kali diberikan dengan total biaya sekitar Rp 40 juta,” ungkapnya.

Ini baru biaya suntik. Belum lagi biaya rehabilitasi dan anggaran lain. Ini semakin menambah beban negara pada sesuatu yang bersifat tidak pasti. Dari aspek korban sendiri, perhatian khusus yang harus negara tanggung pun belum tentu maksimal terpenuhi.

Akankah pelaku jera? Akankah korban mampu melanjutkan hidup normal seperti biasa? Sampai detik ini belum ada data pasti yang khusus menyajikannya.

Ketahuilah, Ini Bukan Jalan Buntu

Seolah tak ada lagi hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan seksual. Kebiri menjadi opsion karena terinspirasi dari negara luar. Indonesia seharusnya juga boleh mengambil inspirasi dari aturan agama Islam mengingat sebagai pemeluk mayoritas bukan?

Jika melihat kasus Aris ‘sang predator anak’ yang menjadi sebab di-sah-kannya hukum kebiri ini.

Beliau mengakui dalam proses penyidikan bahwa sesungguhnya ia orang normal yang menyukai wanita dan terdorong melakukannya akibat pengaruh film dewasa.

Astaghfirullah, ibu mana yang tak merinding mendengar ucapannya? Sesungguhnya ia ingin berzina, namun karena lebih mudah dilakukan kepada anak-anak maka ia melakukan aksi brutalnya cukup dengan membekap tubuh mungil korban yang tak punya daya untuk melawan.

Islam memandang serius perbuatan keji seperti ini. Bagi pezina yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk dan bagi yang sudah menikah dihukumi rajam hingga wafat.

Terlebih pelaku telah mengakui setiap detil perbuatannya. Tidak ada alasan bagi negara untuk bersikap lunak padanya.

Belum lagi ini dilakukan kepada anak-anak (laki-laki dan perempuan) hingga menyebabkan luka pada organnya. Ini perbuatan hina yang tak dapat lagi ditolerir.

Jika melakukan kebiri kimia (tidak permanen), tentu tak ada jaminan pelaku tak lagi melakukan hal yang sama saat terbebas dari hukuman. Hal ini juga diungkapkan oleh dr.Daeng dari IDI. Bisa saja karena ada rasa dendam akan menjadikan pelaku berbuat yang jauh lebih brutal lagi di kemudian hari.

Maka solusi yang dihadirkan untuk menjaga kelestarian manusia yang beradab, haruslah dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah. Negara harus melarang setiap tayangan pengumbar syahwat. Menerapkan aturan sistem pergaulan pria dan wanita. Berikut sistem sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku maupun yang menyaksikan.

Selain itu negara wajib menciptakan suasana keimanan dengan berbagai upaya. Hingga ketakwaan individu, kontrol sosial, dan kekuasaan negara melalui hukumnya dapat menjauhkan masyarakat dari berbagai tindak kriminal.

Hal ini pernah diterapkan pada era keemasan Islam. Tak perlu trial-error lagi, keberhasilannya terbukti, kita hanya tinggal mengimitasi.
[]

*Penulis adalah usahawan

____

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat menyampaikan opini dan pendapat yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Setiap Opini yang ditulis oleh penulis menjadi tanggung jawab penulis dan Radar Indonesia News terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan dalam opini ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawab terhadap tulisan opini tersebut.

Sebagai upaya menegakkan independensi dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Redaksi Radar Indonesia News akan menayangkan hak jawab tersebut secara berimbang

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 11 =

Rekomendasi Berita