Impor Beras Mengancam Kedaulatan Pangan

Opini128 Views

 

Oleh: D Budiarti Saputri, Tenaga Kesehatan

__________

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Pemerintah kembali akan melakukan impor pangan. Beras yang menjadi makanan utama masyarakat Indonesia kali ini akan diimpor sebanyak 3 juta ton dari India. Alasan pemberlakuan impor beras kali ini adalah mengatasi dampak El Nino yang akan terjadi pada tahun ini.

Dikutip dari detik.com, Zulkifli Hasan sebagai Mentri Perdagangan mengatakan, “Beras kita memang harus ambil (impor) walaupun kadang-kadang enggak populer, ya, tapi kita harus ambil inisiatif karena nanti kalau El Nino berat keadaannya kita enggak boleh bertaruh beras kurang, kan.”

Zulkifli Hasan juga mengungkapkan bahwa sudah ada kesepakatan harga antara pemerintah Indonesia dengan India. “Jika sewaktu-waktu butuh, kita bisa beli. Kita sudah pesan satu juta ton,” ungkap Zulkifli Hasan seperti ditulis Katadata (17-6-2023).

Rencana impor satu juta ton beras ini berbeda dengan penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog untuk melakukan impor beras dua juta ton sepanjang 2023 sebagai upaya memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dengan demikian, total impor beras tahun ini adalah tiga juta ton dan sudah terealisasi sebanyak 415 ribu ton.

El Nino adalah fenomena alam yang lazim terjadi dan bisa diprediksi. Bukan fenomena alam yang datang secara tiba-tiba. Seharusnya pemerintah sudah bisa mengantisipasi terkait dengan fenomena ini. Para pemangku kebijakan sejatinya sudah mempersiapkan diri sejak setahun sebelumnya atau bahkan lebih untuk membuat kebijakan sehingga bisa memenuhi stok kebutuhan pangan.

Impor beras mungkin akan memberikan jaminan stok beras bagi rakyat untuk jangka pendek. Tetapi, dapat berakibat negatif pada para petani. Di saat panen raya sedang terjadi, justru pemerintah memilih impor.

Hal ini akan berdampak pada kerugian bagi petani. Selain akan membuat harga gabah anjlok juga akan membuat petani kapok untuk menanam padi karena dalam prosesnya banyak diintervensi pemerintah dan memilih mata pencaharian lain.

Petani sudah mengeluarkan biaya besar untuk pupuk, perairan, membayar pekerja, benih dan lain sebagainya. Tetapi, harga gabah tidak sesuai dengan modal yang mereka keluarkan. Untuk jangka panjang, generasi muda enggan berprofesi sebagai petani karena tidak menjanjikan keuntungan yang cukup.

Hal ini bisa berbahaya bagi kedaulatan pangan Indonesia. Jika pemerintah tetap lakukan impor, Indonesia akan tergantung kepada negara lain dalam hal pengadaan pangan.

Begitulah ketika sistem kehidupan dalam naungan kapitalis-liberal. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah hanyalah solusi tambal sulam.

Berbeda dengan Islam, di mana Islam mewajibkan negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk pangan. Pemenuhan ini berdiri di atas asas akidah Islam dan bersandar pada syariat Islam. Oleh karenanya, pengadaan pangan tidak berlangsung secara liberal, tetapi sesuai aturan syara’.

Dalam Islam negara tidak boleh tergantung kepada impor pangan karena nantinya akan dikuasai oleh negara lain. Sebaliknya, negara mewujudkan kedaulatan pangan dengan mengoptimalkan pertanian di dalam negeri.

Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut; Pertama, ekstensifikasi pertanian, misalnya dengan menghidupkan tanah mati. Kedua, intensifikasi pertanian, misalnya dengan penggunaan alat pertanian berteknologi canggih hasil karya dalam negeri. Ketiga, penelitian untuk menghasilkan bibit unggul dan alat-alat pertanian modern. Keempat, bantuan pupuk, benih, dan saprotan lainnya. Kelima, memastikan tidak ada gangguan dalam pasar, seperti monopoli, penimbunan, dan penipuan.

Semuanya ini hanya bisa diwujudkan oleh pemimpin. Karena posisi pemimpin dalam Islam sebagai raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggungjawab) rakyat. Pemerintah bekerja untuk melayani rakyat, bukan justru membuat rakyat menderita. Wallahualam bissawab.[]

Comment