RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di tengah momentum libur akhir tahun, perekonomian Indonesia justru dihadapkan pada tekanan fiskal yang semakin nyata. Kebutuhan belanja negara yang meningkat, ruang fiskal yang kian terbatas, serta ketidakpastian global akibat perang dagang dan dinamika geopolitik menempatkan pemerintah pada dilema antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan memastikan keberlanjutan fiskal.
Isu tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk “Catatan Akhir Tahun INDEF: Liburan di Tengah Tekanan Fiskal” yang digelar di Jakarta, 29 Desember 2025.
Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, menjelaskan bahwa perekonomian global sepanjang 2025 memang menunjukkan resiliensi di tengah ketidakpastian global. Namun, perlambatan ekonomi dan tekanan inflasi diperkirakan masih menjadi tantangan serius pada 2026.
Menurutnya, ekonomi global belum sepenuhnya kembali ke tren pra-pandemi dan cenderung melambat tahun depan.
Kebijakan perdagangan, perang tarif, serta ketegangan geopolitik global, kata Eisha, turut memengaruhi arus perdagangan dan investasi ke kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. Dampaknya terasa pada perekonomian domestik melalui tekanan nilai tukar dan perlambatan sektor riil.
“Dinamika global membuat perekonomian domestik sangat rentan terhadap gejolak perdagangan dan kebijakan ekonomi negara-negara besar. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, disertai reformasi struktural, sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan,” ujar Eisha.
Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menyoroti bahwa sebagian besar asumsi dasar ekonomi makro 2025 tidak tercapai sesuai perencanaan. Pemulihan ekonomi domestik dinilainya belum sepenuhnya solid, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran 5 persen.
Dari sisi fiskal, Esther menilai perlambatan terjadi baik pada pendapatan negara maupun belanja pemerintah. Ia juga menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, yang menuntut tata kelola dan pengawasan ketat agar tidak menambah risiko fiskal.
“Belanja negara harus benar-benar diarahkan pada kegiatan produktif dan berdampak nyata. Jangan hanya besar secara nominal, tetapi minim kualitas,” tegas Esther.
Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, menambahkan bahwa kebijakan moneter 2025 yang cenderung ekspansif melalui penurunan BI Rate belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Lemahnya transmisi kebijakan moneter, menurutnya, disebabkan oleh tertahannya penyaluran kredit ke sektor riil.
Likuiditas perbankan justru banyak terserap ke instrumen yang dinilai lebih aman, seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara target pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit.
“Selama likuiditas perbankan terserap ke instrumen aman seperti SBN dan SRBI, kebijakan moneter tidak akan efektif mendorong akselerasi sektor riil,” ujar Eko.
Adapun Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah, menyoroti paradoks industrialisasi Indonesia. Pertumbuhan output industri, kata dia, tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
Struktur industri nasional masih timpang, dengan subsektor padat modal tumbuh tinggi namun minim penyerapan tenaga kerja, sementara industri padat karya justru mengalami kontraksi.
Di sisi lain, kontribusi investasi asing terhadap produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren penurunan, yang mencerminkan melemahnya daya tarik Indonesia sebagai basis produksi global.
“Indonesia masih terlalu membanggakan diri sebagai pasar besar, bukan sebagai negara produsen dengan fondasi industri dan produktivitas yang kuat,” kata Imaduddin.[]
Comment