RADARINDONESIANEWS.VOM, JAKARTA — Gas bumi kian menempati posisi strategis dalam agenda ketahanan dan transisi energi nasional. Namun, keterbatasan infrastruktur, ketidakpastian pasokan hulu, serta perubahan skema pembiayaan jaringan gas rumah tangga dinilai masih menjadi tantangan utama percepatan pemanfaatan gas bumi di Indonesia.
Isu tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional INDEF bertajuk Menakar Arah Industri Gas Bumi Nasional: Refleksi Tata Kelola dan Prospek Ketahanan Energi ke Depan Sesuai Kebijakan Energi Nasional yang digelar di Jakarta, Senin (23/12/2025).
Sebagaimana disampaikan Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, tekanan terhadap ketahanan energi nasional saat ini bersumber dari penurunan produksi minyak domestik, keterbatasan kapasitas kilang, serta tingginya ketergantungan pada impor BBM dan LPG.
“Disparitas antara harga keekonomian dan harga jual energi memperbesar beban subsidi dan meningkatkan risiko gangguan pasokan. Dalam konteks transisi energi, gas bumi menjadi penopang penting stabilitas energi nasional,” ujarnya.
Hingga September 2025, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik tercatat mendekati 70 persen, dengan sektor industri sebagai konsumen terbesar. Ke depan, pemerintah mendorong penurunan ekspor LNG dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui percepatan eksplorasi, peningkatan produksi, serta penguatan infrastruktur pipa dan regasifikasi.
Ketua Indonesian Gas Society, Aris Mulya Azof, menyoroti perubahan lanskap energi global. Menurut dia, permintaan minyak diperkirakan mulai melandai pada 2030-an, sementara permintaan gas—terutama LNG—terus meningkat hingga pertengahan 2040-an, dengan Asia sebagai motor pertumbuhan.
“Gas bumi tidak lagi sekadar energi transisi, tetapi telah menjadi elemen strategis dalam sistem energi global,” kata Aris.
Namun, dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan antarwilayah menjadi tantangan tersendiri. Sumber gas baru yang banyak berasal dari laut dalam juga menuntut monetisasi berbasis LNG dengan kebutuhan investasi besar dan waktu pengembangan yang panjang.
Dari sisi infrastruktur hilir, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Gas Negara (PGN), Mirza Mahendra, menegaskan gas bumi diproyeksikan tetap menjadi bagian penting bauran energi nasional hingga 2060.
Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan energi akibat elektrifikasi sektor industri, transportasi, dan rumah tangga.
“Integrasi jaringan pipa, LNG, dan skema beyond pipeline menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan pasokan antarwilayah,” ujarnya.
PGN, lanjut Mirza, mengusung strategi jangka panjang Grow, Adapt, dan Step-Out yang mencakup optimalisasi aset eksisting, ekspansi infrastruktur gas, serta pengembangan bisnis rendah karbon seperti biomethane dan hidrogen.
Program jaringan gas rumah tangga juga diarahkan untuk menekan impor LPG dan beban subsidi, meski masih menghadapi tantangan keekonomian dan keterbatasan dukungan fiskal.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial Pertamina Hulu Energi (PHE), Edi Karyanto, menekankan peran sektor hulu migas dalam menjaga keandalan pasokan energi selama masa transisi. PHE saat ini mengelola sekitar 27 persen wilayah kerja migas nasional.
“Fokus kami pada eksplorasi berdampak tinggi, pengembangan lapangan, serta penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR) dan chemical EOR untuk menjaga keberlanjutan produksi,” kata Edi.
Di sisi lain, Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan INDEF, Abra Talattov, menyoroti kesenjangan struktural antara target dan realisasi produksi gas bumi nasional.
Menurut dia, meski target pemanfaatan gas dalam Kebijakan Energi Nasional terus meningkat, tren produksi gas justru cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.
“Ketidaksinkronan antara target dan realisasi ini mencerminkan persoalan sistemik di sisi hulu, mulai dari penambahan cadangan hingga keberlanjutan produksi,” ujar Abra.
Ia juga menekankan bahwa keterbatasan jaringan pipa transmisi dan distribusi memperbesar risiko ketidaksesuaian antara lokasi pasokan dan pusat permintaan.
Tekanan permintaan gas diperkirakan semakin meningkat, terutama dari sektor ketenagalistrikan dan industri pupuk, seiring rencana penambahan pembangkit berbasis gas dalam RUPTL 2025–2034 dan revitalisasi pabrik pupuk nasional.
Abra menilai, tanpa percepatan produksi, penguatan infrastruktur, serta integrasi perencanaan supply–demand secara menyeluruh, Indonesia berisiko menghadapi defisit gas bumi berkepanjangan.
“Penguatan peran negara melalui penugasan BUMN, insentif fiskal, dan kepastian regulasi jangka panjang menjadi kunci menjaga swasembada energi nasional,” imbuhnya.[]
Comment