by

Inna Indigo Hakim, S.Pd*: Pembukaan Sekolah Di Masa Pandemi Ancam Keselamatan Anak

-Opini-16 views

 

RADARINDONESIANEES.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah menyatakan, Tahun Ajaran Baru 2020/2021 akan tetap dilaksanakan pada 13 Juli 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, menegaskan pihaknya tidak akan memundurkan kalender pendidikan ke bulan Januari. Salah satu alasannya, dimulainya Tahun Ajaran Baru berbeda dengan tanggal dimulainya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk tatap muka.

“Tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran baru, tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Metode belajar akan tergantung perkembangan kondisi daerah masing-masing,” jelas Hamid seperti dikutip dari laman Kemendikbud (28/5). (Kumparan.com)
Namun Keputusan Kemendikud menuai respon, untuk mengkaji ulang keputusannya. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) mengkaji kembali langkah pembukaan sekolah pada 13 Juli 2020.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus super hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan membuka sekolah. Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama saat pemerintah hendak memgambil kebijakan menyangkut anak,” katanya.

Retno menambahkan pemerintah juga perlu melibatkan IDAI dan ahli epidemiologi sebelum membuka sekolah pada tahun ajaran baru. Rencana ini perlu dipersiapkan dan dipikirkan secara matang karena menyangkut keselamatan guru, anak-anak, dan pegawai sekolah. Persiapan pembukaan harus matang, sehingga sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran corona. (Okezone.com).

Pandemi corona masih belum berakhir. Tak hanya orang dewasa, virus corona juga menyerang anak-anak. Langkah pembukaan sekolah dikhawatirkan mengancam kesehatan anak karena penyebaran virus corona (Covid-19) belum menurun.

Bahkan kasus Covid-19 pada anak di Indonesia cukup besar dibandingkan negara lain. Hampir 1000 anak terinfeksi covid, baik karena tertular ortunya atau lingkungannya. Maka rencana Tahun ajaran baru dengan sekolah new normal akan menghadapi kerawanan masalah tersendiri.

Penolakan pun muncul dari masyarakat. Di laman Change.org muncul Petisi Tunda Masuk Sekolah Selama Pandemi yang digagas oleh Watiek Ideo, seorang penulis buku anak yang juga ibu dari seorang pelajar kelas 6 SD. Petisi tersebut telah ditandatangani 95.720 orang.

Saat diwawancara Basra pada Minggu 31 Mei 2020, Watiek menceritakan awal mula dirinya membuat petisi berawal dari banyaknya curhatan para orang tua dan guru-guru yang tak siap bila proses belajar tatap muka dilakukan di tengah pandemi.

Watiek memberi gambaran, bila anak-anak masuk ke sekolah saat pandemi bisakah anak-anak tertib memakai maskernya sepanjang waktu di sekolah, dan bisakah orang tua menjamin anak-anak akan disiplin mengganti masker tiap empat jam pemakaian atau setiap kotor dan basah.

“Bisakah kita benar-benar percaya kalau anak-anak tidak akan mengucek mata atau memegang hidung dan mulutnya selama di sekolah? Bisakah kita memastikan anak akan tetap jaga jarak 1,5 meter saat jam istirahat karena mereka sedang excited ketemu satu sama lain? Lalu siapkah gru-guru mengawasinya?” kata Watiek. (Haibunda.com).

Belum usai drama mudik dan pulang kampung yang dilematis, antara dilarang dan diperbolehkan, kini muncul lagi wacana pembukaan sekolah di tengah pandemi. Sontak mengundang keraguan dari berbagai pihak. Terutama para orang tua siswa yang mengkhawatirkan keamanan kesehatan anak-anak mereka.
Sulit rasanya untuk menyambut optimis atas kebijakan pemerintah membuka sekolah lagi pada pertengahan Juli. Mengapa demikian?

Hal ini disebabkan ketidakjelasan pemerintah menangani wabah corona hingga saat ini. Meski diberlakukan PSBB, jumlah rakyat yang terpapar virus masih terus bertambah. Bahkan hal ini juga mengundang kebingungan kepala negara menghadapinya.

Sikap pesimis yang ditunjukkan para pejabat negeri menggambarkan pada publik bahwa ide sekolah dibuka kembali lebih sebagai upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi tanpa melihat aspek keamanan dan dilakukan tanpa diiringi  suatu kepastian bahwa virus tidak lagi menyebar dan mereka yang terinfeksi sudah diisolasi.

Faktanya untuk memastikan siapa saja yang terinfeksi melalui tes massal dan PCR saja belum dilakukan. Pemerintah selalu beralasan kekurangan alat. Jika rakyat mau melakukan tes secara mandiri, biaya harus ditanggung sendiri dan tak murah. Jelas semakin menambah kesulitan rakyat di tengah pandemi.

Kebijakan Khalifah Cepat Tanggap Tangani Wabah

Solusi tuntas menangani pandemic virus ini adalah dengan menerapkan islam secara kaffah. Rasullullah SAW telah mencontohkan bagaimana strategi dan mekanisme penanganan cepat menghentikan wabah penyakit diikuti oleh para khalifah setelahnya dan Salah satunya adalah Umar bin Khattab Ra.

Kebijakan yang diambil khalifah tidak melulu mengandalkan kecerdasan dan kemampuan manusiawinya saja tapi juga disandarkan pada apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi saw.

Terdapat  sinergi yang kuat antara negara sebagai pelaksana undang-undang yang diemban oleh seorang pemimpin berkarakter mulia dan rakyat yang mudah menerima amar makruf nahi mungkar.

Negara tampil terdepan dalam setiap keadaan. Tidak menyerahkan urusan rakyatnya pada pihak lain. Bahkan tidak akan tega mengorbankan nasib rakyatnya atas dasar pertimbangan ekonomi. Dalam diri pemimpinnya tidak ada keraguan untuk mengambil kebijakan berdasarkan norma yang paling mendasar, karena merupakan wahyu Allah yang Mahabenar. Bukan hasil uji coba kecerdasan akal semata. Tidak plin-plan dan ragu-ragu mengambil langkah sebagai solusi menghadapi wabah.

Apalagi berkali-kali bingung dalam memutuskan setiap kebijakan yang harus segera diimplementasikan pada rakyatnya.

Seperti dicontohkan para pejabat negeri ini, sikap yang ditunjukkan antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda menyikapi wabah corona. Tercermin bahwa dalam keputusan yang mereka ambil tidak menyelesaikan dan justru menambah masalah sehingga  publik makin gamang.

Jangankan untuk mengikuti atau taat terhadap aturan yang diberlakukan pemerintah, untuk menerimanya dengan akal sehat pun sulit bagi rakyat. Mengapa demikian?

Jawabnya simpel, rakyat telanjur pesimis dengan setiap kebijakan yang tidak konsisten. Cenderung tak percaya dan menimbulkan keraguan mendalam di hati mereka.

Memastikan ekonomi rakyat agar tetap baik selama pandemi saja tak mampu konon lagi memberikan rasa aman terkait kesehatan dan ketenangan hidup. Hanya kata “mustahil terwujud” yang tepat sebagai jawaban.

Maka masyarakat berharap besar pada sistem Islam yang mampu melahirkan pemimpin yang memiliki sikap tegas dan percaya diri, tidak gagap dan ragu menghadapi wabah. Kebijakan pemerintah pusat dengan daerah pun berjalan dengan baik, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Hingga mampu memastikan situasi terkendali dan dapat segera memulihkan keadaan.

Rakyat takkan terus diliputi rasa cemas dan khawatir karena mereka hidup dalam pengurusan seorang pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab dan ditopang oleh sistem yang terbaik dengan konsep Islam.Wallahu a’lam bish shawab.[]

*Praktisi pendidikan

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − four =

Rekomendasi Berita