RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup, Ir. M. Jumhur Hidayat, M.Si., menegaskan bahwa pembangunan nasional saat ini harus berbasis lingkungan. Menurut dia, peran Kementerian Lingkungan Hidup menjadi sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan investasi, pengelolaan sumber daya alam, hingga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Seluruh kegiatan pembangunan pada akhirnya berbasis lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup menjadi penentu dapat atau tidaknya suatu kegiatan beroperasi. Mulai dari pengelolaan karbon, sampah, mangrove, hingga perizinan berbagai sektor strategis yang dapat menarik investor dan menggerakkan ekonomi nasional,” kata Jumhur saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Series Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Selasa (28/7)2026).
Ia mengatakan, terdapat ratusan perusahaan pertambangan yang aktivitasnya bergantung pada persetujuan di sektor lingkungan. Karena itu, menurutnya, pembangunan ekonomi harus tetap berjalan dengan prinsip menjaga kelestarian lingkungan.
“Silakan berusaha, tetapi harus patuh terhadap aturan dan tidak merusak lingkungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jumhur juga menyinggung arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang, menurutnya, tengah membangun fondasi ekonomi nasional agar tidak didominasi kepentingan liberal yang hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya.
Ia menilai praktik penguasaan sumber daya alam oleh kelompok tertentu harus dihentikan. Menurut Jumhur, pengelolaan kekayaan alam harus kembali berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan daerah penghasil.
“Daerah harus diberdayakan. Kabupaten dapat memperoleh porsi kepemilikan secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Selain itu, Jumhur menyampaikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, termasuk sebagai agen penyalur berbagai program subsidi pemerintah, seperti pupuk dan kebutuhan pokok masyarakat.
Ia mengakui masih ada kelompok yang bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun, menurutnya, sejumlah persoalan lingkungan mulai menunjukkan perbaikan meski masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan.
Seminar bertajuk “Perspektif Kritis Membedah Arah Kebijakan Pemerintah Prabowo Menanggulangi Kerusakan Lingkungan” itu menghadirkan sejumlah panelis, yakni Prof. Dr. Melati Ferianita Fachrul, Prof. Dr. Herman Hidayat, Dr. M. Joni, S.H., Dr. H.M.S. Kaban, M.Si., Dr. Fachruddin Mangunjaya, dan Dr. Ade Indriani Zuhri. Acara dimoderatori oleh Dr. Irma Indriani.
Sementara itu, Ketua Panitia, Associate Professor Dr. Tb. Massa Djafar, mengatakan seminar tersebut menjadi bagian dari upaya Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional dalam memperkuat kajian lingkungan dan kebijakan publik.
Menurutnya, program doktor tersebut juga berencana membentuk lembaga riset multidisiplin yang mengintegrasikan kajian ilmu politik dan lingkungan hidup guna memperkuat hubungan antara riset akademik dan perumusan kebijakan publik. Lembaga tersebut direncanakan akan diluncurkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, M. Jumhur Hidayat.
Seminar yang digelar di Kampus Pascasarjana Universitas Nasional, Jalan Sawo Manila, Pejaten, Jakarta Selatan, itu turut dihadiri sejumlah akademisi, peneliti, mahasiswa, dan tokoh masyarakat, antara lain Slamet Ginting, Alfan Alfian, Eddy Guridno, Prof. Helmi, Thomas, Safrizal, Sidik, Legisan, dan Hadi.[]
Comment