RADARINDONESIANEWS.COM, BOGOR – Kantor Hukum ABRI menilai berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto telah berjalan sesuai dengan kaidah hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Penilaian tersebut disampaikan Aktivis dan Advokat H. Nur Kholis selaku Ketua Kantor Hukum ABRI, setelah melakukan kajian terhadap sejumlah kebijakan strategis yang dilaksanakan Pemkab Bogor dalam beberapa sektor utama, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat.
Menurut Nur Kholis, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada percepatan, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas, transparansi, dan manfaat langsung bagi masyarakat Bogor.
“Kami melakukan kajian dari perspektif hukum, dan sejauh ini program-program yang dijalankan Pemkab Bogor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip good governance,” ujar Nur Kholis dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Infrastruktur dan Penanggulangan Bencana
Di sektor infrastruktur, Pemkab Bogor dinilai berhasil mendorong pemerataan pembangunan, khususnya pada perbaikan jalan, irigasi, serta prasarana dasar di berbagai wilayah, termasuk Cibinong dan kawasan pedesaan.
Selain itu, upaya pengendalian bencana melalui normalisasi sejumlah sungai dan situ pada Agustus 2025, seperti Kali Cibarengkok di Rancabungur dan Kali Cibeuteung di Kemang, disebut telah mengikuti standar keselamatan serta ketentuan lingkungan hidup.
Kantor Hukum ABRI juga menyoroti rencana pemekaran Kabupaten Bogor Barat dengan Cigudeg sebagai calon ibu kota, yang dinilai telah melalui tahapan hukum sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Layanan Publik dan Kesehatan
Di bidang kesehatan, peresmian Gedung Public Safety Center (PSC) 119 di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, pada Mei 2025, menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat layanan darurat terpadu di Kabupaten Bogor.
PSC 119 yang terintegrasi dengan Command Center 112 tersebut dinilai meningkatkan kecepatan respon layanan kesehatan darurat bagi masyarakat.
Selain itu, peningkatan akses layanan kesehatan juga dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta, termasuk serah terima Puskesmas Pembantu (Pustu) PPLI Nambo, yang telah diatur melalui perjanjian resmi.
Kesejahteraan, Ekonomi, dan UMKM
Program kesejahteraan masyarakat seperti makan bergizi gratis, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta pembentukan Rumah Cegah Stunting disebut menjadi prioritas Pemkab Bogor dan telah dijalankan secara transparan.
Dalam pengendalian inflasi, Pemkab Bogor menjalankan program “Saung Inflasi” guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
Sementara di sektor ekonomi, pembinaan toko modern melalui kebijakan etalase khusus produk UMKM lokal, serta rencana pembangunan kawasan ekonomi kolaboratif, dinilai sejalan dengan regulasi perdagangan yang berlaku.
Pendidikan, Pariwisata, dan Lingkungan
Pada sektor pendidikan, Pemkab Bogor menekankan peningkatan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di daerah terpencil.
Di bidang pariwisata, upaya penertiban pungutan liar serta rencana perbaikan jalur wisata seperti kawasan Puncak dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan iklim wisata yang lebih ramah dan berkelanjutan.
Sementara itu, komitmen terhadap lingkungan hidup ditunjukkan melalui pembentukan Kampung Ramah Lingkungan (KRL), pengoperasian bus listrik, serta penataan ruang publik yang lebih tertib.
Kepedulian Sosial Antar Daerah
Pemkab Bogor juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Oktober 2025. Bantuan tersebut meliputi bahan makanan, obat-obatan, dan material bangunan.
Nur Kholis menilai langkah ini menunjukkan kepedulian sosial Pemkab Bogor yang tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga nasional.
Kesimpulan Kajian
Berdasarkan kajian yang dilakukan, Kantor Hukum ABRI menyimpulkan bahwa pembangunan Kabupaten Bogor di era kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto menunjukkan kemajuan yang signifikan dan merata.
Kantor Hukum ABRI menyatakan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya stabilitas hukum dan keamanan demi terwujudnya Kabupaten Bogor yang kondusif, aman, dan sejahtera.[]
Comment