Kasus Caleg Gagal, Saat Ekspektasi Tak Sesuai Prediksi

Opini174 Views

 

 

Penulis:  Irohima | Pegiat Literasi

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Pengorbanan adalah hal yang lazim  dan menjadi sebuah syarat mutlak untuk mencapai sebuah tujuan. Segala sesuatu diperhitungkan termasuk hasil akhir yang tak sesuai harapan. Mengikhlaskan segalanya dan berlapang dada adalah hal yang ideal dan kerap dilakukan untuk mengatasi kekecewaan.

Namun apa jadinya, jika harapan yang tak sesuai kenyataan disikapi dengan kemarahan, putus asa bahkan sikap kekanak-kanakan? Apa lagi terkait dengan perkara keinginan menjabat di pemerintahan yang tidak kesampaian. Sungguh miris dan menggelikan.

Pasca pemilu kemarin, fenomena caleg gagal yang depresi dan berulah kembali terjadi. Mental yang tak siap menghadapi kegagalan membuat sebagian dari mereka bertindak di luar nalar dan mengejutkan.

Meski sejak awal telah diprediksi, namun tetap saja fenomena ini menjadi persoalan tersendiri. Pada tahun ini, bukan hanya caleg gagal yang mengalami stres, tim sukses mereka pun ikut mengalami depresi bahkan bunuh diri, seperti yang terjadi di Desa Sidomukti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.

Adalah Wagino alias Gundul, salah seorang timses calon legistatif yang ditemukan tewas gantung diri. Wagino seperti ditulis mediaindonesia (19/2/2024) diduga depresi karena caleg yang diusungnya kalah dalam pemilihan.

Begitu pula di Subang, Jawa Barat tak kalah heboh dan membuat kita mengurut dada. Seorang caleg gagal seperti okenews (25/02/2024) diketahui telah membongkar jalan yang sebelumnya ia bangun dan menyalakan petasan di sejumlah titik yang perolehan suaranya anjlok hingga berakibat seorang warga meninggal dunia terkena serangan jantung.

Fenomena caleg gagal dibarengi dengan timses yang kecewa – mulai dari yang depresi hingga bunuh diri bahkan menarik kembali apa yang telah diberikan pada masyarakat telah menggambarkan betapa lemahnya kondisi mental para caleg dan tim suksesnya.

Secara mental mereka hanya siap menang dan tak siap untuk kalah. Fenomena ini juga menggambarkan betapa jabatan begitu sangat didambakan karena berpotensi mendatangkan keuntungan. Mereka rela mengeluarkan modal sangat besar demi membeli suara rakyat dan mengeluarkan segala bentuk ‘pemberian’ dengan kedok kesejahteraan dan perbaikan, bersikap bak pahlawan dengan memberi bantuan sembako di tengah kelangkaan barang.

Semua dilakukan dengan pamrih, demi mendapat simpati dan suara rakyat sebagai penentu kemenangan. Tak peduli meski suara rakyat diperoleh dengan cara mengobral janji untuk kemudian dikhianati.

Pemilihan penguasa maupun wakil rakyat di parlemen melalui pemilu ala demokrasi liberal saat ini membutuhkan biaya tinggi untuk keperluan kampanye dan lain-lain. Sengitnya persaingan meraih kekuasaan dan mahalnya biaya kampanye, serta keterbatasan finansial membuat setiap calon peserta pemilu berusaha mencari dana dari mana dan dari siapa pun, termasuk pengusaha.

Dalam upaya pencarian dana, banyak terjadi berbagai kesepakatan antara pemberi dan penerima dana, kesepakatan yang tentu akan menguntungkan bagi keduanya, seperti berbagai kemudahan yang akan didapatkan pengusaha jika yang menerima dana berhasil lolos dalam pemilihan.

No free lunch, tidak ada makan siang gratis. Sebuah istilah yang sangat lazim dalam sistem saat ini, begitulah potret buruk demokrasi liberal ala Barat. Ambisi mengejar posisi demi materi, membuat para peserta kerap tak peduli akan nasib rakyat. Mereka pertaruhkan demi kepentingan diri mereka sendiri. Rakyat diperlakukan selayaknya mesin suara, sementara kemenangan mereka dedikasikan untuk para pengusaha. Sangat wajar jika hingga kini, kesejahteraan dan keadilan yang merata hanya akan menjadi sebuah wacana.

Jika dalam demokrasi jabatan dianggap sebagai sebuah sarana untuk meraih banyak materi dan kekuasaan, berbeda halnya dengan Islam. Dalam pandangan Islam, jabatan adalah amanah besar yang akan dipertanggung jawabkan kelak di hadapan Allah Swt.

Islam juga menetapkan cara menduduki sebuah jabatan dengan landasan yang sesuai dengan ketentuan syara. Besarnya tanggung jawab memikul amanah, terlebih lagi bagi seorang pemimpin rakyat membuat para individu tidak akan berlomba – lomba meraih kekuasaan karena hawa nafsu.

Pemimpin dalam Islam benar-benar dipilih dengan seleksi ketat dan sesuai ketentuan syara. Pemilihan pemimpin dalam Islam tidaklah membutuhkan biaya mahal dan serumit demokrasi liberal ala Barat ini.

Islam memiliki cara pemilihan yang sederhana, mudah, cepat dan murah. Syarat untuk bisa menjadi penguasa pun terbilang umum, cukuplah jika ia laki-laki, muslim, baligh, merdeka, berakal, adil dan memiliki kapasitas.

Calon pemimpin dalam Islam  menjalankan amanah sebagai dorongan keimanan bukan keuntungan. Pemilu dalam Islam berjalan dengan fair dan bersih. Segala bentuk kecurangan tidak akan ditolerir.

Bila faktor keimanan telah menjadi dorongan bagi setiap calon pemimpin menduduki jabatan tertentu, maka bisa dipastikan pemilihan berlangsung tanpa kecurangan, tenang dan cepat. Peserta yang menang akan berlaku amanah, sementara yang kalah akan berlapang dada. Mereka tidak kecewa apa lagi depresi, bunuh diri atau menarik kembali pemberian ke masyarakat seperti yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Hanya Islam yang mampu menghasilkan individu-individu amanah dan berlapang dada serta hanya mengharap ridha Allah semata. Individu yang tetap kuat berdiri meski memiliki ekspektasi yang tak sesuai prediksi.

Bertahun-tahun lamanya kita selalu dihadapkan dengan sistem pemilihan ala Barat yang selalu berbuah masalah.  Sudah saatnya kita kembali ke aturan sebenar-benarnya yaitu aturan yang berasal dari Allah SWT. Wallahu a’lam bishawab.[SP]

Comment