“Kapitalisme menjanjikan kesejahteraan, namun yang ia wariskan adalah ketimpangan—segelintir kaya berlimpah, mayoritas berjuang sekadar bertahan.” (Furqon Bunyamin Husein)
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Kapitalisme kerap dipromosikan sebagai sistem ekonomi paling rasional, modern, dan efisien. Ia dijanjikan mampu menciptakan pertumbuhan, kesejahteraan, serta kebebasan individu.
Namun, di balik narasi tersebut, banyak ilmuwan justru menunjukkan bahwa kapitalisme mengandung cacat struktural serius yang melahirkan ketimpangan, eksploitasi, krisis sosial, dan kerusakan moral sebuah bangsa.
Untuk memahami kritik ini secara utuh, penting menelusuri terlebih dahulu asal-usul kapitalisme, para perintisnya, serta konteks sejarah yang membentuk watak dasar sistem ini.
Akar Sejarah Pertumbuhan Kapitalisme
Kapitalisme tidak lahir secara tiba-tiba. Sejarawan ekonomi seperti Immanuel Wallerstein menjelaskan bahwa kapitalisme modern mulai tumbuh pada abad ke-15 hingga ke-16, bersamaan dengan runtuhnya feodalisme di Eropa. Dalam sistem feodal, tanah dan produksi dikuasai bangsawan, sementara rakyat terikat secara sosial dan politik.
Perubahan besar terjadi ketika perdagangan internasional meningkat, kota-kota dagang berkembang, dan kelas borjuis—pedagang serta pemilik modal—muncul sebagai kekuatan ekonomi baru. Fase ini dikenal sebagai kapitalisme dagang (merchant capitalism), di mana akumulasi modal diperoleh melalui perdagangan lintas benua.
Namun, perlu ditegaskan bahwa pertumbuhan awal kapitalisme sangat bergantung pada kolonialisme.
Sejarawan Eric Hobsbawm menilai bahwa penjajahan Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjadi mesin utama akumulasi modal Eropa melalui perampasan sumber daya alam, tenaga kerja murah, dan pasar paksa.
Dengan demikian, kapitalisme sejak kelahirannya telah dibangun di atas ketimpangan global dan penderitaan bangsa-bangsa terjajah.
Para Perintis Pemikiran Kapitalisme
Tokoh yang paling sering disebut sebagai bapak kapitalisme klasik adalah Adam Smith (1723–1790).
Dalam karyanya The Wealth of Nations (1776), Smith mengemukakan gagasan tentang pasar bebas, kepemilikan individu, dan konsep invisible hand—keyakinan bahwa kepentingan pribadi akan secara otomatis menciptakan kesejahteraan umum.
Pemikiran Smith kemudian diperkuat oleh tokoh-tokoh lain seperti David Ricardo, dengan teori keunggulan komparatif, John Stuart Mill, pendukung kebebasan ekonomi,
Thomas Malthus, dengan teori populasi yang kerap digunakan untuk membenarkan kemiskinan.
Sosiolog Max Weber menambahkan dimensi kultural dengan menjelaskan bahwa kapitalisme tumbuh seiring etika Protestan yang menekankan kerja keras, disiplin, dan akumulasi kekayaan sebagai tanda keberhasilan moral.
Namun, banyak ilmuwan modern menilai bahwa para perintis kapitalisme terlalu optimistis dan mengabaikan ketimpangan kekuasaan dalam pasar. Asumsi “pasar yang adil” sering kali tidak sejalan dengan realitas sosial.
Kapitalisme sebagai Sistem Eksploitasi Struktural
Karl Marx, dalam Das Kapital, menyebut kapitalisme sebagai sistem yang secara inheren bersandar pada eksploitasi nilai lebih (surplus value). Keuntungan pemilik modal diperoleh dari selisih antara nilai kerja buruh dan upah yang dibayarkan.
Pemikir kontemporer seperti David Harvey menyebut kapitalisme modern berkembang melalui accumulation by dispossession—akumulasi kekayaan melalui perampasan, privatisasi aset publik, dan penggusuran rakyat.
Dalam konteks negara berkembang, pola ini tampak pada penguasaan lahan oleh korporasi besar, pah buruh yang ditekan,
Privatisasi sektor strategis seperti energi, air, dan pangan.
Ketimpangan Ekonomi sebagai Cacat Bawaan
Ekonom Prancis Thomas Piketty melalui riset empiris jangka panjang membuktikan bahwa kapitalisme cenderung melahirkan ketimpangan ekstrem. Ketika keuntungan modal tumbuh lebih cepat daripada ekonomi riil, kekayaan akan terkonsentrasi pada segelintir elite.
Di Indonesia, ekonom Kwik Kian Gie sejak lama mengkritik penerapan kapitalisme liberal yang menurutnya hanya memperkaya kelompok kecil, sementara rakyat dijadikan buruh murah dan konsumen pasif.
Ketimpangan kepemilikan aset, dominasi konglomerasi, dan ketergantungan pada utang menjadi bukti nyata.
Kerusakan Sosial dan Krisis Kemanusiaan
Dari perspektif sosiologi, Émile Durkheim menyebut bahwa sistem ekonomi yang menuhankan pasar berpotensi melahirkan anomie—kekosongan nilai. Kapitalisme menggeser solidaritas sosial menjadi relasi transaksional, di mana manusia dinilai berdasarkan produktivitas dan daya beli.
Psikolog sosial Erich Fromm menilai kapitalisme modern menciptakan manusia yang terasing dari dirinya sendiri dan dari sesama. Tekanan ekonomi, kompetisi ekstrem, dan ketimpangan hidup memicu meningkatnya kriminalitas, konflik keluarga, hingga krisis kesehatan mental.
Kapitalisme dan Kejahatan Ekologis
Ilmuwan lingkungan Naomi Klein menegaskan bahwa krisis iklim global bukan kegagalan individu, melainkan akibat langsung dari sistem kapitalisme yang berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas. Alam diperlakukan sebagai komoditas, bukan amanah.
Di Indonesia, konflik agraria, deforestasi, dan pencemaran lingkungan menunjukkan bagaimana kepentingan modal sering kali mengalahkan keselamatan rakyat dan keberlanjutan bangsa.
Kapitalisme dan Korupsi Sistemik
Peraih Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz menyebut bahwa kapitalisme neoliberal mendorong rent-seeking behavior—keuntungan diperoleh melalui manipulasi kebijakan, bukan produktivitas. Kolusi antara pemodal dan penguasa melahirkan korupsi struktural, melemahkan hukum, dan merusak demokrasi.
Dalam situasi ini, negara kehilangan kedaulatannya, dan kebijakan publik lebih berpihak pada kepentingan modal dibanding kesejahteraan rakyat.
Kritik Ilmiah demi Masa Depan Bangsa
Dari sudut pandang ilmiah, kapitalisme bukan sistem netral. Ia membawa logika nilai yang menempatkan akumulasi modal di atas keadilan sosial, solidaritas, dan kemanusiaan. Karl Polanyi menegaskan bahwa pasar bebas bukan hukum alam, melainkan konstruksi politik dan sosial yang harus tunduk pada nilai kemanusiaan.
Ekonom Indonesia Mubyarto mengingatkan bahwa bangsa yang besar tidak boleh menyerahkan nasib rakyatnya sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir, nilai harus ditegakkan, dan ekonomi harus diarahkan untuk kesejahteraan manusia.
Tanpa koreksi nilai dan sistem, kapitalisme akan terus melahirkan kejahatan yang terselubung rapi di balik jargon pertumbuhan, investasi, dan efisiensi.[]
Daftar Rujukan
Smith, Adam.
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.
Marx, Karl.
Capital: A Critique of Political Economy, Volume I.
Hamburg: Otto Meissner Verlag, 1867.
Weber, Max.
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.
London: Routledge, 1905.
Polanyi, Karl.
The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time.
Boston: Beacon Press, 1944.
Hobsbawm, Eric.
Industry and Empire: The Birth of the Industrial Revolution.
London: Penguin Books, 1968.
Wallerstein, Immanuel.
The Modern World-System.
New York: Academic Press, 1974.
Harvey, David.
The New Imperialism.
Oxford: Oxford University Press, 2003.
Piketty, Thomas.
Capital in the Twenty-First Century.
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014.
Stiglitz, Joseph E.
The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future.
New York: W. W. Norton & Company, 2012.
Klein, Naomi.
This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate.
New York: Simon & Schuster, 2014.
Durkheim, Émile.
The Division of Labor in Society.
New York: Free Press, 1893.
Fromm, Erich.
The Sane Society.
New York: Rinehart & Company, 1955.
Kwik Kian Gie.
Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
Mubyarto.
Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan.
Jakarta: LP3ES, 2004.
Comment