RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA — Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Dr. Dudung Amadung Abdullah dari LBH Hidayatullah atas dedikasinya dalam memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat dhuafa dan fakir miskin.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Malam Apresiasi Penegakan Hukum yang menjadi bagian dari rangkaian Mudzakarah Hukum Nasional Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Malam apresiasi mengusung tema “Penguatan Misi Keumatan dan Sinergitas MUI dengan Penegak Hukum untuk Advokasi dan Perlindungan Hukum bagi Kelompok Dhuafa dan Masyarakat Miskin.”
Kegiatan ini menjadi forum untuk memberikan penghargaan kepada individu maupun lembaga yang dinilai memiliki dedikasi dan kontribusi nyata dalam memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Dr. Dudung Amadung Abdullah terpilih sebagai salah satu dari 10 Penerima Apresiasi Penegakan Hukum Terbaik. Selain dirinya, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah tokoh dan institusi yang dinilai konsisten mengawal keadilan bagi masyarakat, di antaranya Dr. H. M. Busyro Muqoddas, Dr. Ike Farida, Polda Sumatera Selatan, dan PBH PERADI Balikpapan, bersama sejumlah penerima lainnya dari unsur penegak hukum, akademisi, dan lembaga bantuan hukum.
Pemberian penghargaan tersebut menjadi simbol keseriusan MUI bersama para pemangku kepentingan dalam mendorong terbangunnya negara hukum yang berkeadilan.
MUI memandang bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dhuafa merupakan bagian penting dari misi keumatan yang harus diperkuat melalui sinergi antara ulama, pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi profesi, serta lembaga bantuan hukum.
Momentum ini juga menjadi bentuk dukungan moral bagi para advokat dan pejuang bantuan hukum yang selama ini mendampingi masyarakat miskin memperoleh hak-haknya di hadapan hukum.
Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa perjuangan menghadirkan akses keadilan bagi masyarakat kecil tidak dilakukan sendirian, melainkan mendapat dukungan dari berbagai elemen bangsa.
Bagi masyarakat dhuafa yang tengah menghadapi persoalan hukum, penghargaan tersebut diharapkan menjadi angin segar.
Semakin banyaknya pihak yang menunjukkan kepedulian terhadap isu bantuan hukum diyakini akan memperluas akses masyarakat miskin untuk memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum secara adil.
Malam Apresiasi Penegakan Hukum dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh nasional, di antaranya Menteri Agama, Kapolri, Ketua Umum MUI, serta Ketua BAZNAS RI.
Selain penyerahan penghargaan, acara juga diisi dengan pembacaan hasil penilaian penerima apresiasi serta sambutan dari para pemangku kepentingan di bidang hukum dan keagamaan.
Usai menerima penghargaan, Dr. Dudung Amadung Abdullah menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga dirinya masuk dalam jajaran penerima apresiasi nasional tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengusulkan saya sebagai nominator. Terima kasih kepada DPP Hidayatullah yang memberikan rekomendasi, jaringan Hidayatullah di seluruh Indonesia, Muslimat Hidayatullah, Pemuda Hidayatullah, LBH Hidayatullah, Muslimat Dewan Dakwah, MUI Papua Barat Daya, IKADI Maluku Utara, STIE Hidayatullah, Cordova Peradaban Mulia Tangerang, Kibar Cendekia Muda Bandung, Ulil Amri Kupang, Ma’had Aisyah, Serikat Pekerja Nasional, serta para tokoh di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para dai dan guru di berbagai daerah yang terus memberikan doa dan dukungan terhadap kiprahnya dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat.
“Terima kasih juga kepada para dai dan guru di seluruh Indonesia yang telah mendoakan. Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tetapi menjadi amanah untuk terus memperjuangkan keadilan bagi masyarakat dhuafa dan mereka yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses bantuan hukum,” kata Dudung.
Melalui penyelenggaraan Mudzakarah Hukum Nasional dan Malam Apresiasi Penegakan Hukum ini, MUI berharap semakin banyak elemen bangsa yang bersinergi membangun sistem penegakan hukum yang adil, humanis, serta memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Indonesia.[]
Comment