 |
| Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.[Gofur/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk membatalkan niatnya
membeli 6 pesawat patroli. Dari pada membeli pesawat pengintai, ia pun
meminta Susi untuk menggunakan anggaran yang ada untuk program
pemberdayaan nelayan.
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk membatalkan niatnya
membeli 6 pesawat patroli. Dari pada membeli pesawat pengintai, ia pun
meminta Susi untuk menggunakan anggaran yang ada untuk program
pemberdayaan nelayan.
“Lebih baik dibatalkan dan dialihkan untuk program pemberdayaan
nelayan yang saat ini hidupnya susah karena berbagai kebijakan menteri
kelautan dan perikanan yang tidak berpihak pada nelayan. Menteri
melarang nelayan menggunakan jenis pukat tertentu, tapi tidak membantu
nelayan mendapatkan jenis pukat yang diizinkan,” ujar Mahfudz di Gedung
DPR, Rabu (15/6).
nelayan yang saat ini hidupnya susah karena berbagai kebijakan menteri
kelautan dan perikanan yang tidak berpihak pada nelayan. Menteri
melarang nelayan menggunakan jenis pukat tertentu, tapi tidak membantu
nelayan mendapatkan jenis pukat yang diizinkan,” ujar Mahfudz di Gedung
DPR, Rabu (15/6).
Selain itu, Mahfudz melihat Susi terlalu gampang menghitung besaran
anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan pesawat-pesawat tersebut saja.
Padahal menurutnya, untuk bisa mengoperasikan pesawat itu membutuhkan
komponen-komponen biaya lainnya seperti pelatihan SDM dalam hal ini
pilot, biaya sewa tempat, biaya operasional lainnya dan banyak lagi.
anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan pesawat-pesawat tersebut saja.
Padahal menurutnya, untuk bisa mengoperasikan pesawat itu membutuhkan
komponen-komponen biaya lainnya seperti pelatihan SDM dalam hal ini
pilot, biaya sewa tempat, biaya operasional lainnya dan banyak lagi.
“Untuk tugas survelence pencurian ikan menggunakan pesawat saat ini
hal itu juga tidak effektif karena sudah ada teknologi satelit yang bisa
dimanfaatkan untuk memantau laut. Jadi kalau mau survelence tidak perlu
dengan pesawat yang biayanya tinggi.TNI saja yang sudah memiliki segala
pangkalan, pilot yang terlatih tidak sanggup melakukan tugas tersebut.
Cost perawatannya tinggi sekali. Kalau tetap dipaksakan, patut
dipertanyakan ada apa dengan niat Susi ini,” tambah Mantan Ketua Komisi I
ini.
hal itu juga tidak effektif karena sudah ada teknologi satelit yang bisa
dimanfaatkan untuk memantau laut. Jadi kalau mau survelence tidak perlu
dengan pesawat yang biayanya tinggi.TNI saja yang sudah memiliki segala
pangkalan, pilot yang terlatih tidak sanggup melakukan tugas tersebut.
Cost perawatannya tinggi sekali. Kalau tetap dipaksakan, patut
dipertanyakan ada apa dengan niat Susi ini,” tambah Mantan Ketua Komisi I
ini.
Mahfudz pun khawatir jika program pengadaan pesawat pengintai
tersebut direalisasikan maka akan timbul lagi tumpang tindih dengan
lembaga lainnya seperti Badan KeamananLLaut atau Bakamlah yang memang
memiliki tugas seperti halnya coast guard di negara-negara lainnya.
tersebut direalisasikan maka akan timbul lagi tumpang tindih dengan
lembaga lainnya seperti Badan KeamananLLaut atau Bakamlah yang memang
memiliki tugas seperti halnya coast guard di negara-negara lainnya.
“Kalau mau Susi bisa melakukan survelence dengan menyewa satelit.
Kalau kemudian memang ada kapal-kapal pencuri ikan yang terdeteksi, maka
hal itu bisa dikoordinasikan dengan angkatan laut, polairud atau
Bakamla. Jika Susi memaksakan membeli pesawat itu juga melanggar tupoksi
Kementerian KKP karena tugas mengkontrol laut bukan menjadi tugas KKP.
Tugas KKP itu adalah bagaimana mengembangkan sumber daya laut dan
perikanan,” tegasnya.
Kalau kemudian memang ada kapal-kapal pencuri ikan yang terdeteksi, maka
hal itu bisa dikoordinasikan dengan angkatan laut, polairud atau
Bakamla. Jika Susi memaksakan membeli pesawat itu juga melanggar tupoksi
Kementerian KKP karena tugas mengkontrol laut bukan menjadi tugas KKP.
Tugas KKP itu adalah bagaimana mengembangkan sumber daya laut dan
perikanan,” tegasnya.
Dia pun mengingatkan Susi bahwa jika program tersebut dipaksakan
apalagi seperti pemaparan Susi program tersebut akan dilaksanakan
multiyear. ”Ini program nekad karena kemenkeu sampai sekarang tidak
meloloskan program multi years seperti ini. Saya harap BPKP mau
melakukan pre audit dulu karena selain program ini multi years juga ada
potensi tumpang tindih dengan instansi lain yang sangat
besar,”tandasnya.
apalagi seperti pemaparan Susi program tersebut akan dilaksanakan
multiyear. ”Ini program nekad karena kemenkeu sampai sekarang tidak
meloloskan program multi years seperti ini. Saya harap BPKP mau
melakukan pre audit dulu karena selain program ini multi years juga ada
potensi tumpang tindih dengan instansi lain yang sangat
besar,”tandasnya.
Sebelumnya dalam rapat kerja di DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti mengemukanan niatnya untuk membeli 6 pesawat pengintai
dan satu kapal sejenis kapal induk. Hal ini menurutnya bertujuan untuk
memperkuat pengawasan di laut.
Susi Pudjiastuti mengemukanan niatnya untuk membeli 6 pesawat pengintai
dan satu kapal sejenis kapal induk. Hal ini menurutnya bertujuan untuk
memperkuat pengawasan di laut.
“Kapal induk tersebut juga akan didesain untuk memiliki beberapa
fungsi untuk menunjang kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.Dengan
adanya kapal ini pejabat KKP dan stafnya bisa berada di lautan
berkeliling. Kapal markas (induk) ini bisa berkeliling ke daerah
melakukan bakti sosial, pengobatan ataupun demo pemberdayaan nelayan,”
kata Susi saat Rapat Kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta,
Selasa (14/6). (Denny/bb)
fungsi untuk menunjang kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.Dengan
adanya kapal ini pejabat KKP dan stafnya bisa berada di lautan
berkeliling. Kapal markas (induk) ini bisa berkeliling ke daerah
melakukan bakti sosial, pengobatan ataupun demo pemberdayaan nelayan,”
kata Susi saat Rapat Kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta,
Selasa (14/6). (Denny/bb)
Comment