RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Para ibu PRT yang sudah berjuang sejak 2004 gundah karena gosip RUU PPRT tidak disahkan tetapi dilimpahkan ke DPR periode 2024-2029. Koalisi sudah membayangkan tantangan tidak lebih mudah karena 60% anggota DPR baru dan Ketuanya tetap Puan Maharani yang terkesan enggan mendukung RUU PPRT.
Di saat yang sama, di sisi Pemerintah juga strukturnya baru – Kemenakertrans, KPPA, Kemenkumham dan Kemensos juga dikomandani para menteri yang baru. Selama ini KSP pro aktif membantu termasuk membentuk Pokja RUU PPRT yang melibatkan 30 lembaga negara.
Sementara, energi teman-teman PRT sudah berada di puncak kelelahan fisik, hati dan pikiran karena PHP DPR yang berkepanjangan selama 20 tahun. Para PRT menuntut keberpihakan para pimpinan DPR periode ini.
“Koalisi berharap, seminggu terakhir DPR ini mereka akan gas pol sehingga RUU PPRT bisa disahkan, dan tidak perlu dilimpahkan,” kata Jumisih dari Jala PRT.
Koalisi merasa tidak adil diperlakukan oleh DPR karena RUU PPRT tidak pernah diprioritaskan hanya karena tidak ada dampak penguatan ekonomi dan politik bagi kaum elit.
“Kalau memproses RUU untuk kepentingan elit partai dan pemerintah mereka bisa kilat bahkan dalam hitungan hari misalkan UU Pemerintah Jakarta yang materi baru, hanya 4 hari. Tetapi untuk RUU PPRT dipersulit, diulur-ulur hingga injury times. Menyakitkan bagi kami kaum perempuan miskin,” kata Fanda dari GMNI.
Pada Hari Senin, 23 September 2024, Koalisi Sipil melanjutkan aksi Harian di Depan DPR pukul 10-11 WIB seperti biasanya. Ada kemungkinan, aksi akan bersamaan dengan aksi massa petani perempuan yang memperingati Hari Tani Nasional.
“Koalisi akan berkolaborasi dengan para petani perempuan karena PRT juga merupakan dampak makin sulitnya para perempuan untuk mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan wilayah pedesaan. Jadi isu PPRT beririsan dengan isu petani perempuan,” kata Karti dari SPRT Sapulidi
Pada aksi hari Senin, akan hadir para PRT dari Jala PRT, SPRT Sapulidi, Sindikasi Jakarta, dan GMNI.[]
Comment