RADARINDONESIANEWS .COM, JAKARTA — Wacana reformasi Polri kembali mendapat sorotan tajam setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri dinilai ragu mengajukan rekomendasi penambahan anggaran operasional bagi institusi kepolisian. Keraguan ini dianggap sebagai bentuk “ketakutan politik” yang dapat menggagalkan seluruh agenda pembenahan institusi.
Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Heintje Mandagie, menilai Komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tersebut justru terjebak pada kenyamanan ruang rapat, tanpa keberanian menyentuh akar persoalan di tingkat operasional paling bawah.
Mandagie menyebut Komisi selama ini lebih banyak menerima curahan kritik dari aktivis, LBH, ormas, hingga organisasi pers, namun tidak dibarengi langkah konkret memperbaiki kondisi dasar yang membelit anggota kepolisian di lapangan.
Mandagie menilai berbagai tudingan terhadap Polri, mulai dari pelanggaran HAM hingga dugaan korupsi, hanyalah gejala dari persoalan yang lebih mendasar: kemiskinan struktural.
Menurutnya, banyak Polsek di Indonesia bekerja dengan anggaran operasional yang sangat minim. Ia mengutip pengakuan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti yang mengungkap adanya Polsek hanya menerima anggaran Rp200 juta per tahun, jumlah yang disebut hanya cukup untuk empat bulan operasional.
Kondisi ini memaksa anggota mencari “pendanaan alternatif” untuk menutup kekurangan biaya BBM, kertas, penyelidikan, hingga kegiatan patroli. Situasi tersebut melahirkan pungutan liar yang kemudian dipersepsikan sebagai budaya koruptif.
“Ketika negara membiarkan Polsek bekerja dengan anggaran tak masuk akal, negara ikut menciptakan lahan subur bagi pungli,” tulis Mandagie.
Pungli sebagai “Survival Kit” Aparat
Minimnya anggaran membuat sejumlah pelayanan publik tak berjalan optimal. Mandagie mencontohkan kasus viral di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, ketika seorang warga yang melapor pelecehan seksual justru mengadu ke petugas pemadam kebakaran karena laporan ke polisi diabaikan.
Tekanan biaya operasional membuat laporan ringan (Tipiring) hingga aduan masyarakat sering kali terhambat atau disertai biaya tambahan. Di titik inilah, pungli berubah dari pelanggaran menjadi mekanisme bertahan hidup bagi aparat di lapangan.
Reformasi yang Tak Sentuh Anggaran Dinilai Palsu
Mandagie menilai reformasi Polri yang dicanangkan sejak 1998 belum menyentuh elemen paling penting: anggaran dan kesejahteraan.
Menurutnya, negara menuntut integritas tinggi dari Polri tetapi tidak memberi dukungan anggaran memadai, terutama di tingkat Polsek yang menjadi pintu terdepan pelayanan negara.
“Anggaran bukan hadiah. Itu syarat minimum reformasi,” ujarnya.
Ia mendorong Komisi untuk mengajukan paket reformasi anggaran terintegrasi kepada Presiden, termasuk memastikan layanan publik, khususnya laporan dan penyidikan Tipiring, berjalan cepat dan gratis.
Komisi Dinilai Elitis dan Tak Mau Turun ke Akar Persoalan
Mandagie mengkritik pendekatan Komisi yang dianggap hanya menerima masukan dari elit dan aktivis nasional di Jakarta tanpa melihat langsung kondisi Polsek di daerah.
Menurutnya, Komisi terjebak pada isu-isu viral dan analisis kebijakan makro, tetapi abai terhadap kondisi nyata anggota Polri yang bekerja dengan fasilitas minim dan beban tugas tinggi.
“Komisi hanya mendengar kebisingan, tetapi gagal menyentuh denyut nadi persoalan,” tegasnya.
Pungli SIM/STNK dan Penegakan Hukum Narkoba: Nyawa Jadi Taruhan
Ia juga menyoroti praktik koruptif dalam layanan pembuatan SIM dan STNK melalui jasa “kilat”, yang meloloskan pengemudi tanpa kompetensi. Mandagie menilai pungli pada sektor ini setara mempertaruhkan nyawa.
Data Korlantas Polri pada akhir 2024 menunjukkan 1.150.000 kecelakaan terjadi sepanjang tahun dengan 27.000 korban jiwa, atau 3–4 orang meninggal setiap jamnya.
Di sisi lain, kasus narkoba yang seharusnya dijerat pasal berat dan denda besar, justru kerap menjadi ruang pemerasan. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba sepanjang 2024.
Desakan untuk Keberanian Politik Komisi
Mandagie menegaskan bahwa tanpa keberanian politik Komisi, reformasi Polri hanya akan menjadi jargon.
Ia mengingatkan bahwa generasi muda—yang sangat kritis di media sosial—dapat melihat ketakutan Komisi sebagai bagian dari elitisme yang jauh dari realitas rakyat.
“Jika Komisi terus takut pada cibiran politik Jakarta, maka reformasi polisi hanya akan menjadi sandiwara,” pungkas Mandagie.[]
Comment