Laju Impor Gula Mengkhawatirkan, Apa dan Bagaimana Solusinya?

Opini366 Views

 

 

Oleh: Honesta Jocelyn, Pengajar

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Idul Fitri tinggal menghitung hari, kebutuhan gula diprediksi akan meningkat tajam. Untuk mengantisipasi kekurangan persediaan gula, pemerintah telah menunjuk BUMN pangan, ID FOOD dan PTPN Holding untuk mendatangkan gula dari luar sebanyak 99.000 ton pada Maret hingga Mei ini. Dengan target sebesar 215.000 ton selama 2023.

Untuk produksi bahan pangan gula dalam negeri sendiri berdasarkan prediksi Badan Pronogsa Neraca Pangan Nasional untuk tahun n ini hanya akal mencapai 2,6 juta ton, sedangkan keperluan domestik mencapai 3,4 juta ton. Melihat angka ini jelas Indonesia akan mengalami kekurangan suplai gula domestik. Lalu benarkah impor gula menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini?

Sungguh sangat disayangkan, sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mempunyai potensi besar untuk mandari dalam pengadaan pangan nasional. Namun, justru pasokan gula dalam negeri kian tahun kian menurun. Pada tahun 1930an Indonesia dapat menghasilkan 2,9 juta ton namun sekarang hanya sekitar 2,6 juta ton.

Ini tidak seharusnya terjadi, jika regulasi pertanian menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, banyak penyebab stok gula regional tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Misalnya, pemerintah secara bertahap memutus subsidi bibit, pupuk dan bantuan sarana produksi (saprodi). Tentu ini dapat meningkatkan biaya produksi sehingga banyak petani yang enggan untuk melanjutkan menanam tebu. Akibatnya para petani dengan mudah menjual lahan-lahan mereka kepada developer dan beralih fungsi menjadi lahan-lahan properti.

Para petani yang sudah tidak memiliki lahan akhirnya memilih menyewa lahan karena mereka tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain selain bertani. Di sini problem lain muncul, yakni mahalnya harga sewa lahan yang berimbas pada bertambahnya harga produksi. Jika disandingkan dengan harga gula impor akan sangat merugikan para petani lokal. Inilah beberapa faktor yang membuat produksi gula dalam negeri terus menurun.

Apakah hal ini wajar? Jelas, karena kita hidup pada sistem ekonomi kapitalis,  di mana dalam sistem ini hubungan rakyat dan pemerintah ibarat partner bisnis. Pemberian subsidi pada rakyat adalah dipandang sebagai sebuah kerugian. Hajat dasar rakyat diserahkan kepada swasta dan pemerintah hanya menjadi regulator.

Belum lagi lembaga-lembaga internasional yang memaksa dengan segala perjanjian-perjanjiannya, menjadikan Indonesia tidak bisa menghentikan barang impor walaupun harus mengorbankan produk dalam negeri.

Berbeda pada sistem pemerintahan Islam di mana Khalifah dengan semua jajarannya bertugas untuk mengurus kehidupan rakyat dengan aturan Allah, Sang Pemilik Kehidupan. Karena itu keterjaminan kebutuhan rakyat menjadi perhatian yang serius.

Khalifah berusaha untuk memaksimalkan potensi kekayaan negara itu kemaslahatan rakyat. Dalam kasus pengadaan gula ini contohnya, daulah tak segan memberikan subsidi untuk kebutuhan bibit, pupuk dan segala sarana produksi. Karena hubungan antara pemerintah dan rakyat bukanlah penjual dan pembeli. Pemerintah tidak pernah sedikitpun mengambil laba dan petani hanya perlu membayar biaya pokok pengadaan pupuk, bibit sarana produksi lainnya.

Itupun jika perlu, karena jika ada kekayaan negara yang lain seperti minyak, gas, emas dan lain sebagainya dimanfaatkan untuk menutupi biaya produksi pertanian maka Khalifah akan memberikannya secara cuma-cuma.

Selain itu, Khalifah juga bertugas untuk menjaga kedaulatan negara. Segala perjanjian yang merugikan negara terlebih yang datang dari negara-negara kafir harbi, maka akan tegas ditolak. Tidak ada keharusan Daulah Islam untuk menerima barang-barang impor dan tidak akan ada ketergantungan pada asing.

Khalifah mengupayakan independensi pangan dengan cara-cara yang sesuai syariat Islam, seperti mengatur prosedur terkait fungsi tanah untuk membatasi para developer secara bebas membangun bangunan. Ini akan menjadi salah satu solusi jitu untuk membentengi persediaan gula domestik.

Khalifah juga akan menerapkan syariat pada tanah yang telantar lebih dari 3 tahun. Tanah-tanah tersebut diambil alih oleh negara dan akan diberikan kepada siapa saja yang dapat menghidupkan. Jika ini diterapkan, swasembada pangan bukanlah sebuah mimpi di siang bolong.

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggung-jawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

Tanggung jawab Khalifah dalam Daulah Islam tidak perlu diragukan. Masa kejayaan Islam yang terjadi selama 1.300 tahun dan menaungi hampir 2/3 dunia, menjadi bukti bahwa syariat Islam bukanlah ilusi semata. Hal ini diakui oleh para orientalis barat sekalipun. Maka haruskah kita berdiam diri dengan sistem kapitalis yang menyengsarakan rakyat?[]

Comment