LPG Melon Kembali Langka, Rakyat Bisa Apa?

Penulis : Anna Ummu Maryam |Pegiat Literasi Peduli Negeri

________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– PT Pertamina (Persero) menjamin bahwa ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram (kg) dalam kondisi aman, meskipun saat ini terjadi peningkatan konsumsi di berbagai daerah.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, demi menjaga stok LPG, perusahaan akan melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,” ungkap Nicke dalam keterangannya, Selasa seperti ditulis Tirto.id (25/7/2023).

Ia juga menambahkan bahwa subsidi yang diberikan belum memadai. Menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya.

“Namun hari ini jika melihat data, berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen. Jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,” ungkap Nicke.

Ada beberapa hal yang patut kita cermati bahwa adanya jaminan pasokan gas memadai dan aman oleh Pertamina. Padahal ada beberapa wilayah malah kosong sama sekali stok gas LPG melon.

Ketua Hiswana Migas DPC Sumatera Utara, Haris Razali mengatakan untuk wilayah Sumut, tidak ada penyaluran secara fakultatif dari Pertamina ke agen di hari libur, artinya pengiriman LPG justru berhenti ketika tanggal merah atau libur nasional. Akibatnya stok LPG bersubsidi di pangkalan banyak yang kosong.

Hal ini menimbulkan situasi panic buying – masyarakat yang biasanya memiliki tabung cadangan, mengisi full seluruh tabung miliknya. Selain itu, masih ditemukan adanya indikasi LPG 3 kilogram yang dioplos menjadi LPG 5 kilogram dan 12 kilogram,” ujar Haris seperti ditulis CNN Indonesia.com (2/8/2023).

Artinya jaminan itu belum bisa dijadikan pegangan oleh masyarakat yang sejatinya sebagai konsumen tetap dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Belum lagi maraknya oknum yang bermain untuk mengambil keuntungan dari sisi harga dan penyediaan gas LPG melon di lapangan.

Penyelesaian masalah ini adalah dengan mendata kembali dengan melakukan registrasi ulang bagi masyarakat yang berhak menerima gas LPG melon. Hal ini belum efektif mengingat masih banyak terjadi kecurangan dan belum bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.  Padahal jika ditelusuri, sejatinya mereka berhak mendapatkan pembelian gas LPG melon tersebut.

Ditambah lagi dengan pengawasan yang kurang signifikan sehingga kerap terjadi perbedaan antara yang dikirim dan yang sampai ke masyarakat. Ini pulalah yang membuat oknum kian berani melakukan spekulasi harga dan kelangkaan gas LPG karena penumpukan di suatu tempat.

Sistem Kapitalis Biang Masslah LPG Langka

Kapitalisme adalah sebuah sistem buatan kapital global dengan tujuan merampok sumber daya alam di berbagai negara yang dianggap strategis bagi tercapainya kemakmuran mereka.

Kapitalisme dirancang untuk memenuhi segelintir para kapital bukan untuk rakyat lebih luas. Merekalah sejatinya yang menikmati hasil tambang berupa gas dan sebagainya.

Mereka membuat perangkap dalam bentuk perjanjian global sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh sebuah negara tetap atas dasar dan tujuan kepentingan global.

Maka bila kita amati, mengapa negeri kita yang kaya dengan banyak sumur gas namun pasokan gas kian sulit untuk dinikmati masyarakat.

Hal ini tidak terlepas dari Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Maka setiap kebijakan dipastikan harus sejalan dengan kesepakatan para kapital global ini. Sehingga amat sulit melahirkan kebijakan yang memihak rakyat sedangkan pada satu sisi telah memiliki kesepakatan dengan negara kapitalis asing.

Oleh tangan kotor kaum kapitalis baik  nasional maupun global, peran negara dibuat mandul sehingga tercipta hubungan antara negara dan rakyatnya tak lebih ibarat penjual dan pembeli. Hubungan ini semisal produsen dan konsumen yang berkutat sebatas keuntungan dari hasil penjualan. Inilah kebusukan kapitalisme yang tidak peduli dengan kondisi ekonomi dan rakyat dalam sebuah negara yang menjadi cengkramannya.

Ketersediaan Gas LPG Dalam Islam

Islam adalah agama mulia dan komprehensif yang mengatur segala sisi kehidupan dan menjawab tantangan dunia di masa depan. Islam telah menempatkan negara pada posisi yang tinggi yaitu sebagai pelaksana, pengawas dan pelayan bagi rakyatnya.

Negara dalam konsep Islam adalah sebagai pelaksana yang memastikan bahwa sistem Islam berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Islam telah menjadikan pengaturan kehidupan selaras dengan keyakinan setiap mukmin.

Siapapun melanggar adalah bentuk kejahatan yang akan diberi sanksi sesuai  kejahatan yang dilakukan.

Dalam pandangan Islam ketersedian Gas LPG adalah tanggung jawab negara. Bahkan setiap warga negara berhak mendapatkannya tanpa memandang miskin dan kaya. Tidak hanya sampai di situ – harganyapun dipastikan terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh setiap kalangan.

Keberadaan Gas LPG dipandang sebagai bahan pokok dan ketersediaannya di pasar menjadi hal penting.  Maka wajib bagi negara untuk mengelola hasil gas yang hasilnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Islam melarang negara terlibat perjanjian dengan negara asing dalam setiap aset milik rakyat dan negara.

Keterikatan dengan asing akan melumpuhkan dan memandulkan peran negara dalam upaya memberikan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Hanya dengan kembali menerapkan konsep Islam saja peraturan kehidupan akan sejahtera. Karena Islam merupakan sebuah management keadilan total yang lahir dari Sang Pencipta dunia dan seluruh isinya.[]