by

Mendudukan Problematika Intoleransi 

-Opini-55 views

 

 

Oleh : Fata Vidari, S.Pd*

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Diskursus seputar intoleransi masih saja menjadi isu hangat di tengah publik hingga mencuat pada level nasional.

Isu-isu daerah ikut mengemuka jika berkaitan dengan persoalan intoleransi. Diskusi intoleran ini semakin hangat saat muncul peristiwa pelajar nonmuslim terkait seragam dan busana Muslimah yang menjadi kebijakan internal sekolah di SMKN 2 Padang.

Pro kontra akibat persoalan ini pun muncul tak dapat dihindari.

Seperti pro kontra permasalahan jilbab di SMKN 2 Padang yang kabarnya dipicu dari laporan salah seorang wali murid nonmuslim yang anaknya dipaksa memakai jilbab sebagai aturan sekolah.

Menteri pendidikan pun langsung menindaklanjuti dengan kebijakan tegas dan akan memberi sanksi bila sekolah menetapkan atribut dan seragam keagamaan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Kasus-kasus intoleransi yang ada di negeri ini memang beragam mulai dari perbedaan pendapat, pemikiran, hingga perbedaan suku dan agama.

Namun realita hari ini berbagai pertentangan di masyarakat tersebut justru banyak dipicu oleh perbedaan agama. Bahkan sering juga dikaitkan dengan dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas meskipun faktanya tidak demikian.

Sebagai agama mayoritas di Indonesia tentu saja Islam tidak bisa lepas dari isu-isu intoleransi dibtengah beragam agama dan keyakinan yang lain. Seperti halnya saat ini sampai ada anggapan istilah ‘kaum intoleran’ yang diidentikkan dengan sekelompok orang tertentu yang notabene bergama Islam.

Namun, sejarah mencatat bahwa di masa kejayaan Islam, justru tidak sedikit para orientalis dan sejarawan barat yang mengakui bahwa kekuasaan islam atas agama dan keyakinan lain adalah gambaran sebuah toleransi terbaik sepanjang sejarah peradaban dunia.

Dalam buku The Story Of Civilization karya Will Durant digambarkan bagaimana keharmonisan serta kerukunan umat beragama antara pemeluk Islam, Yahudi dan Kristen di Spanyol di era Khilafah Bani Umayyah hingga abad ke-12 M.

Demikian pula diungkapkan oleh seorang orientalis dan sejarawan Kristen, T.W. Arnold, juga memuji toleransi beragama dalam negara Khilafah.

Dalam bukunya, The Preaching of Islam: A History of Propagation Of The Muslim Faith (hlm. 134), dia antara lain berkata, “Perlakuan terhadap warga Kristen oleh Pemerintahan Khilafah Turki Utsmani—selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani—telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa.”

Terlebih lagi dalam ajaran islam telah secara gamblang dijelaskan pada salah satu ayat dalam surah Al Kafiruun.

Jika dipahami sebab-sebab turunnya ayat tersebut adalah usaha kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah nabi Muhammad dengan berbagai upaya salah satunya adalah mereka mau menyembah Allah dengan syarat Nabi Muhammad bersedia menyembah Tuhan mereka selama satu tahun.

Dengan turunnya ayat ini ditegaskan dengan kalimat “untukmu agamamu, dan untukku agamaku”. Sehingga sangat jelas pesan, ajaran dan batasan toleransi dalam Islam. Di antaranya tidak ada pemaksaan dalam agama, tidak mencampuradukkan ajaran agama dengan cara saling bergantian mengakui Tuhan masing-masing, serta tetap berhubungan baik dengan mereka dalam kehidupan umum.

Dengan melihat fakta sejarah dan ajaran islam yang begitu gamblang mengajarkan toleransi, sesungguhnya tidak ada masalah dengan terminologi mayoritas dan minoritas serta keberagaman.

Kuncinya adalah saling menghormati serta tidak memaksakan pada masing-masing keyakinan dan ajarannya.

Justru yang dikhawatirkan adalah adanya upaya pihak-pihak tertentu untuk membenturkan kerukunan umat beragama yang telah terbangun sejak lama. Salah satunya muncul narasi-narasi semisal tuduhan intoleran pada seorang maupun kelompok yang mengajarkan serta menjadikan keyakinannya sebagai dasar untuk membuat pilihan politik.

Melakukan kritik dan koreksi terhadap kebijakan pemerntahan melalui teks keagamaan dianggap sebagai sebuah ujaran kebencian dan memicu sikap intoleran.

Walhasil, menyampaikan Islam yang berisi aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga dianggap sebagai biang intoleransi, padahal sejarah telah begitu jelas membuktikan sebaliknya.

Lalu, benarkah intoleransi menjadi faktor utama permasalahan di negeri ini?

Jika dipetakan, betapa banyak problematika bangsa ini yang jauh lebih penting untuk segera ditangani secara komprehensif mulai dari kemiskinan, hutang negara, kerusakan sosial seperti pergaulan bebas hingga kriminalitas dan korupsi para pejabat negara yang menghancurkan ekonomi negara dan rakyat.

Semua permasalahan utama ini tidak berkaitan sama sekali dengan narasi intoleransi. Justru penerapan aturan dan kebijakan tidak tepat yang menjadi sumber masalah.

Sebagai bukti, fakta angka kemiskinan semakin naik akibat segala kebutuhan dasar rakyat semakin tidak terjangkau. Mengapa? Tidak lain karena semua sektor vital rakyat diswastanisasi dan dijadikan lahan bisnis korporasi atas nama investasi, tentu bukan karena faktor intoleransi.

Pembunuhan dan kriminalitas meningkat karena faktor ekonomi dan rusaknya akhlaq, bukan karena masalah intoleransi. Pergaulan bebas dan narkoba semakin tak terkendali, karena budaya hedonis dan serba bebas yang terus difasilitasi, sekali lagi tidak ada kaitan dengan intoleransi.

Bagaimana dengan budaya korupsi, jelas sekali merekalah biang kerusakan negeri ini. Karena haus akan materi mereka berselingkuh dengan korporasi untuk membuat aturan yang menyengsarakan rakyat di semua lini.

Oleh karena itu sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang menginginkan kebaikan untuk negeri ini, sejatinya kita harus bijak dan jeli menyikapi berbagai isu utamanya yang mengarah pada perpecahan. Jangan sampai narasi yang dibuat oleh mereka yang memiliki kebencian terhadap agama dan toleransi yang sudah terbangun. Mereka itulah musuh negara yang sesungguhnya.

Mereka justru mengalihkan fokus kita pada masalah utama yang menjadi pangkal permasalahan di negeri kita.

Secara fisik, kita sudah merdeka, namun penguasaan ekonomi, politik, hukum serta gempuran budaya dan pemikiran oleh para penjajah terus menerus dimasukkan secara halus melalui kebijakan dan undang-undang dengan ruh ide kapitalisme liberalis.

Maka, apa jadinya jika ajaran agama yang mengatur urusan politik, juga urusan negara dan pemerintahan agar dikelola untuk kesejahteraan rakyat malah dikriminalkan.

Walhasil rakyat akan semakin jauh masuk ke dalam pemikiran penjajah serta tidak ada pilihan lain selain tunduk dan patuh terhadap keinginan mereka.[]

*Praktisi pendidikan

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 17 =

Rekomendasi Berita