by

Mesi Tri Jayanti*: Boikot Memboikot, Wabah Virus Pelangi Tetap Eksis

-Opini-54 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Berita tentang eksistensi gerakan lesbian, gay, biseksual, transgender, queer and Intersex (LGBTQI+) dengan semua problemnya seperti tak pernah ada habisnya. Diikuti dengan aksi kaum muslim untuk memboikot perusahaan yang kebanyakan adalah Multi Nasional Corporation (MNC) karena memberikan dukungan pada kaum LGBTQI+ terus terjadi.

Beberapa tahun lalu, secara terang-terangan Ustadz Abdul Shomad telah menyerukan haramnya kaum Muslim membeli produk Starbuck karena dukungan CEO nya terhadap perkawinan sejenis. Baru-baru ini justru bertambah produsen pendukung prilaku menyimpang LGBTQI+. Yakni produsen biscuit Oreo dan diikuti oleh Unilever yang berbagai produk-produk rumah tangganya menjadi konsumsi bagi kaum muslim di berbagai penjuru dunia.

Melalui akun sosial media resminya, perusahaan multinasional Unilever secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan terhadap LGBTQI+.

Dukungan tersebut sontak telah menuai kecaman di dunia maya. Tak sedikit seruan untuk memboikot produk Unilever, termasuk imbauan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Komisi Ekonomi MUI, Azrul Tanjung menyatakan akan memboikot Unilever, dan mengajak masyarakat untuk beralih pada produk lain, REPUBLIKA.CO.ID, (Ahad, 28/6/2020).

Seruan boikot memboikot produk pendukung LGBTQI+ hingga kini kian membesar. Membuat aksi boikot memang akan merugikan produsen, hanya saja kerugian itu cuma sepersekian persen alias sedikit. Lalu, cukupkah menyelesaikan LGBTQI+ hanya bermodalkan boikot saja?

Jelas tidak ada jaminan bahwa dukungan terhadap arus pelangi akan dihentikan. Mengingat bukan hanya Unilever yang mendeklarasikan dukungannya pada “kaum pelangi” ini, setidaknya ada puluhan perusahaan besar dunia seperti Microsoft, Apel, Google dan perusahaan Multinasional MNC lainnya yang keberadaannya seperti menjadi kebutuhan dalam kehidupan saat ini.

Fakta di era dominannya kapitalisme, MNC merupakan perusahaan Multinasional yang mendukung LGBTQI+ berpijak pada liberalisme yang diagungkan dan memberi lahan subur bagi bisnis mereka. Karena di dalam negara yang menganut sistem liberal kapitalis seperti di negeri ini, tidak akan melihat siapa yang mereka dukung selama itu memberikan keuntungan yang banyak bagi mereka. Bahkan tanpa peduli tolok ukur halal haram.

Arus LGBTQI+ merupakan agenda global yang terus dikampanyekan pada tiap-tiap negeri. Bahkan mirisnya saat ini LGBTQI+ telah berkembang dan dimaklumi sebagai gaya hidup. Di dunia internasional yang mengadopsi liberalisme hingga mendewakan kebebasan dalam konsep hak asasi manusia, LGBTQI+ berhasil mendapat dukungan kuat khususnya bagi para korporasi.

Bahkan jauh sebelum ini, badan di bawah PBB, United Nations Development Programme (UNDP) menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID. Dana sebesar US$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) pun dikucurkan dengan fokus ke empat negara: Indonesia, China, Filipina dan Thailand.

Inisiatif ini dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan komunitas LGBTQI+ dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI). Program ini diagendakan mulai Desember 2016 hingga September 2017.

Di negeri ini, pesta gay sering digerebek, tapi para pelakunya kembali dilepas karena tak ada pasal pidana yang bisa menjerat mereka. Upaya menjerat mereka dengan hukum legal yang sempat diusulkan, kandas di tangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak kriminalisasi bagi pelaku LGBTQI+.

Padahal perilaku LGBTQI+ adalah haram dalam pandangan Islam. Pelakunya dilaknat dan layak mendapat sanksi sesuai syariat Islam. Rasul SAW bersabda, “Dilaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual).” (HR at-Tirmidzi dan Ahmad dari Ibnu Abbas).

Al-Quran juga mengecam perilaku homoseksual yang direpresentasikan kaum nabi Luth as. Allah SWT berfirman,”Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kriminal itu. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini kaum yang melampaui batas.” (QS. Al A’raaf ayat 80-81).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT sebut kaum nabi Luth as yang melakukan perbuatan sodomi dengan sebutan “para pelaku kriminal”.

Dengan demikian, mereka ini sesungguhnya layak untuk disebut “penjahat seksual”, karena telah melakukan kejahatan (kriminal) dengan menyalurkan hasrat seksual ditempat yang terlarang.

Sebenarnya, keberadaan kaum sodom dan sejenisnya tentu membahayakan kehidupan sosial masyarakat tidak hanya kaum muslim. Cara pemuasan gharizah nau’ (naluri seksual) yang dibebaskan tanpa mengikuti petunjuk wahyu, sangatlah tidak sesuai dengan fitrah dan menimbulkan persoalan.

Kerusakan generasi, terputusnya keturunan, penyebaran penyakit menular, dan berbagai keburukan menjadi dampaknya. Namun selama hidup dalam sistem kapitalis sekuler dukungan terhadap mereka akan terus digerakkan secara internasional karena paham kebebasan.

Oleh sebab itu, solusi jitu untuk pemberantasan dan penolakan terhadap LGBTQI+ ini membutuhkan upaya yang serius. Upaya yang bukan hanya bersifat parsial dan sementara, tetapi harus secara sistematis sampai ke akar-akarnya. Dimulai dengan menghapus faham, sistem serta individu, hingga institusi (lembaga) yang liberal.

Apalagi kalau bukan ideologi Islam. Dengan seperangkat fikrah dan thariqahnya, hanya ideologi Islam yang secara kaffah diterapkan dapat mengambil sikap tegas menentang perilaku menyimpang LGBTQI+.

Dengan penegakan syarat Islam secara kaffah (menyeluruh), tidak ada tawar menawar dalam hal ini. Apalagi “menjual” hukum Allah SWT dengan pertimbangan untung rugi seperti yang dipraktikkan dalam sistem kapitalis-liberal saat ini. Na’udzubillah

Islam yang di wariskan oleh baginda Rasulullah SAW dan di teruskan oleh para sahabat telah terbukti mampu melahirkan individu, masyarakat bahkan sampai ke tingkat institusi (lembaga) yang taat, bertaqwa dan menebar rahmat.

Dalam Islam, negara dengan segenap fasilitasnya harus hadir sebagai perisai terlebih lagi untuk menjaga dan menjamin seluruh rakyatnya agar terhindar dari aktivitas dosa.

Sehingga menjadi kewajiban begi negara untuk mencegah, memberantas dan memberi hukuman kepada para pelaku LGBTQI+. Sistem ini ini juga didukung oleh sistem ‘uqubat yang memberi sanksi tegas sesuai dengan legislasi Khalifah.

Selain itu masyarakat akan dibangun ketakwaannya, selalu diawasi perilakunya agar senantiasa sesuai jalur yang benar.Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya” (QS. At-Talaaq: 2). Wallahu a’lam biash-shawab.[]

*Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =

Rekomendasi Berita