RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA — Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bekasi menggelar Musyawarah Pimpinan Daerah (Musypimda) di SD Muhammadiyah Setu, Kabupaten Bekasi, Sabtu (7/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk konsolidasi organisasi sekaligus evaluasi dan perencanaan program kerja ke depan.
Musypimda dihadiri Ketua PDM Kabupaten Bekasi Bakir Nurhadi, Sekretaris Ferial Abadi, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Sarinande, unsur pimpinan majelis dan lembaga, organisasi otonom di lingkungan PDM, serta perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Nasyiatul Aisyiyah (NA) Kabupaten Bekasi.
Dalam sambutannya, Bakir Nurhadi menegaskan Musypimda merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh elemen persyarikatan dalam mendukung agenda dakwah Muhammadiyah.
“Musypimda dilaksanakan sebagai forum konsolidasi dan evaluasi kerja organisasi, sekaligus untuk merancang agenda kerja mendatang agar lebih terarah dan berdampak,” ujar Bakir.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarmajelis, lembaga, dan organisasi otonom dalam membangun dakwah Muhammadiyah di tengah masyarakat. Menurutnya, dakwah Muhammadiyah harus terus menekankan pendekatan dakwah bil hal yang memberikan manfaat langsung bagi umat.
“Dakwah persyarikatan Muhammadiyah menekankan dakwah bil hal, yang berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Usai sambutan, Musypimda dilanjutkan dengan penyampaian laporan serta pemaparan program kerja dari majelis, lembaga, dan organisasi otonom di bawah PDM Kabupaten Bekasi.
Paparan Program Majelis dan Lembaga
Sejumlah majelis dan lembaga yang menyampaikan laporan di antaranya Majelis Hukum dan HAM (MHH), Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBH AP), Majelis Ekonomi dan UMKM, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), serta lembaga lainnya.
Sekretaris MHH, Rahmat Banu Widodo, menjelaskan fokus program MHH meliputi advokasi industri, kompilasi hukum Islam, bantuan dan konsultasi hukum, pelayanan hukum, serta riset dan kajian hukum.
“Dengan kehadiran MHH, kami ingin memastikan tidak ada warga Bekasi yang kehilangan akses keadilan atau teraniaya hak-haknya sebagai warga sipil,” tegas Rahmat.
Sementara itu, Ketua LBH AP Muhammadiyah Kabupaten Bekasi, Guruh Putra, menyampaikan bahwa meski tergolong lembaga baru, LBH AP telah mulai menangani kasus sengketa warga dengan salah satu rumah sakit swasta di Bekasi.
“Alhamdulillah, LBH AP Muhammadiyah sudah mulai menangani kasus hukum warga. Ke depan, bersama MHH kami akan mengadakan pelatihan paralegal dari seluruh PCM dan organisasi otonom,” ujarnya.
Ketua MDMC Kabupaten Bekasi yang juga Wakil Sekretaris PDM, Dede Sulaiman, memaparkan penanganan bencana banjir yang terjadi di wilayah Bekasi dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, intensitas hujan tinggi membuat MDMC harus bekerja ekstra dalam pelayanan kebencanaan.
“Hujan kemarin tidak hanya menyebabkan banjir bertubi-tubi, tapi bertuba-tuba. Kami harus bekerja ekstra keras untuk melayani warga yang terdampak banjir,” kata Dede.
Adapun Lembaga Haji dan Umrah Al Ma’un melaporkan perkembangan kegiatan penyelenggaraan haji dan umrah. Lembaga tersebut mengajak warga persyarikatan untuk bergabung dan memanfaatkan layanan yang disediakan.
“Kami mengajak warga persyarikatan Muhammadiyah untuk bergabung bersama Lembaga Haji dan Umrah Al Ma’un dalam pendaftaran haji dan umrah,” ujarnya.
Musypimda PDM Kabupaten Bekasi diharapkan mampu memperkuat soliditas organisasi serta mendorong optimalisasi peran Muhammadiyah dalam pelayanan dakwah, sosial, dan kemanusiaan di tengah masyarakat.[]
Comment