Muslim Arbi: Jika Reshuffle, Tiga Menko Layak Diganti

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Tiga Menko, Polhukam, Perekonomian, Maratim dan Sumber Daya patut di ganti, jika reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat ini. Demikian ungkap Muslim Arbi melalui rilisnya ke redaksi radarindonesianews.com, Senin (17/7/2017)

Mengapa ke tiga menko itu patut di ganti? Karena kinerja ketiga menko sangat tidak optimal dalam mengkoordinasika kementrian teknis di bawah nya, sehingga memperburuk citra pemerintahan yang ada. Akibat itu pula, terlihat Presiden Jokowi seperti bekerja sendiri. Lalu apa kerja ketiga menko itu?

Misalnya, dalam soal kestabilan politik dan keamanan, apa yang dilakukan menkonya sehingga Presiden harus menemui utusan GNPF-MUI didampingi Mentri Agama, Mmensesneg dan Mmenko polhukam? Padahal ini terkait dengan faktor politik dan keamanan yang kondusif yang menjadi tanggung jawab Menkopolhukam.

Semestinya cukup ditemui menkonya. Karena jika terjadi pertemuan yang mencapai kesepakatan antara GNPF-MUI dengan pemerintah, soal aksi massa berjumlah jutaan bisa saja dikurangi. Tentunya dialog dan kesepakatan antara perwakilan Umat dan Pemerintah dapat tercapai. Dan ini cukup dihandle oleh menko lalu melaporkan dan mendiskusikan dengan Presiden.
 

Karena itu tidak terjadi dan Presiden yang langsung temui delegasi itu, maka isu setelah itu pun merebak bahkan Presiden dianggap pergunakan pertemuan itu sebagai ajang perbaiki citranya di mata Umat untuk kepentingan Pilpres 2019?

Bahkan, Menko polhukam lakukan pembubaran terhadap Ormas HTI dan terlihat Presiden seperti terjebak, keluar kan Perppu Ormas No 2/2017, yang menjadi bulan-bulanan publik, para pakar dan politisi, kampus, akademisi bahkan para pendukung Jokowi sekali pun. Dan jika Perppu ini berujung pada pembatalan, akan semakin membuat Presiden Jokowi semakin tidak berwibawa dan kehilangan muka.

Ini termasuk hal yang cukup fatal dalam menjaga kodusifitas dan kestabilan politik dalam negeri yang semestinya menkopolhukam lebih smart terkait isu-isu besar itu. Di sinilah kegagalan menkopolhukam. Persoalan sosial politik tidak segera dicarikan solusi yang bersifat meredam aksi-aksi umat itu, banyak energi terbuang. Di sinilah teruji kinerja menkopolhukam yang terlihat sangat lemah dan malah terkesan tidak tahu harus berbuat apa.

Berikutnya adalah Menko Perekonomian, tidak terlihat apa record atas beban utang yang semakin menumpuk dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menjadi indikator ekonomi dalam pergerakan dan pertumbuhannya. Tapi posisi menko yang dijabat oleh mantan Gubernur BI itu tidak salah. Yang salah adalah orang yang menempatkannya di posisi Menko Perekonomian. Tentunya ini kesalahan Presiden. Mengapa menempatkan yang bersangkutan tersebut sebagai Menko Perekonomian?

Di tengah hutang negara yang menumpuk, pendapatan yang minim dan gagal bayar yang membayangi neraca hutang negara, Menko Perekonomian tidak terlihat gregat dalam menempuh langkah-langkah di saat situasi ekonomi genting. Indikatornya menurut World Bank (WB) posisi hutang kita di level yang berbahaya. Sinyal WB ini mesti direspon dengan langkah-langkah yang smart segera.

Menko Maritim dan Sumber Daya lain lagi. Pak Menko yang berlatar belakang militer ini tidak tahu harus berbuat apa. Publik menilai Pak Luhut lebih banyak habiskan energi bela Ahok, baik di saat jabat Menkopolhukam, ketika Ahok berurusan dengan KPK dan di saat sudah jadi Menko Maratim, ketika Ahok di adili di Pengadilan dan menyerang KH Ma’ruf Amin, sebagai Saksi Ahli di PN Jakarta Utara itu.

Luhut juga pasang badan untuk bela Reklamasi Teluk Jakarta yang bukan bidangnya lagi. Karena soal Reklamasi adalah urusan Pemprov DKI di bawah Gubernur baru nanti. LBP, panggilan akrab Luhut, juga terlihat bicara soal Utang Negara dan meminta para pengkritik soal Hutang Negara datang menemuinya.

Padahal, soal Utang Negara bukan urusan Menko Maratim dan Sumber Daya. Atas kelatahan Mantan Menperindag di Era Presiden Abdurahman Wahid itu, ada yang berseloroh, mendingan jabatan Pak Luhut ditambah yaitu, Menko Maratim, Sumber Daya dan Urusan Hutang Negara.

Menko Luhut juga didemo oleh pemuda dan Mahasiswa ke KPK. Dengan Isu di duga terima dana Reklamasi. Mahasiswa desak KPK agar periksa Luhut. Kalau lihat ngototnya Luhut bela Reklamasi Teluk Jakarta itu, dugaan Pemuda dan  Mahasiswa di Lembaga Anti Rasuah itu beralasan. Mengapa Luhut menggebu bela Reklamsi kalau tidak ada apa-apanya.?

Terakhir adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dijabat oleh Puan Maharani, Puteri Mantan Presiden Megawati. Sampai saat ini lebih tidak jelas lagi keberadaannya. Apakah Kemenko itu masih ada atau tidak. Karena sangat jarang terdengar beritanya. Meski kinerja Menko Puan ini sangat banyak mendapat kritik Publik, tapi Presiden tidak berani menggantinya. Karena resiko justru akan berhadapan dengan Ibunya Puan, Megawati. Bisa jadi, malah Kursi Jokowi amblas.

Tulisan ini sebagai masukan, jika Presiden Jokowi mau mengevaluasi ulang atas perjalanan kabinet dan mencari figur-figur yang lebih kapable dan mumpuni sebagai nakhoda di menko masing-masing. Agar beban pekerjaan tidak lagi turun langsung seakan presiden tidak memiliki menko.

Atau Presiden Jokowi mau tampil One Man Show sehingga peran Wapres hanya sebagai ban serep yang dipakai hanya sewaktu waktu saja. Wapres hanya sebagai penyeimbang kalau saja Presiden kebablasan, misalnya, di saat ada Insiden Tol Brebes Exit yang terkenal dengan Brexit tahun lalu, Wapres sibuk minta maaf ke publik atas tragedy tersebut. Presiden malah dalam kasus itu terlihat cuek,  seperti tidak terjadi apa-apa padahal di pihak Rakyat jatuh korban jiwa dalam peristiwa tahun lalu itu.[]