Oleh: Halizah Hafaz Hutasuhut S.Pd, Aktivis Dakwah dan Praktisi Pendidikan
_________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali menjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Pasalnya Sulaiman (70) warga Lingkungan 31, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan menceritakan keluh-kesah kondisi ekonomi keluarganya yang miskin, apalagi kini mereka tak lagi mendapat bantuan langsung tunai (BLT).
Pria renta itu tinggal bersama istrinya, Samsiah yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera Indonesia nomor: 6013017724883158 (GPN) BRI.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Sulaiman dan istrinya mengutip sampah dari masyarakat. Dari usahanya itu pasangan keluarga miskin tersebut mendapat Rp 300.000 per bulan.
“Saat ini, belum seorang pun aparat Pemerintah Kota Medan menolong saya dan istri yang hidup di bawah garis kemiskinanan, sementara ada warga yang memiliki rumah, sepeda motor dan perlengkapan rumah tangga lainnya memperoleh BLT,” ujar Sulaiman dengan wajah sendu seperti dikutip dalam Medanbisnisdaily.com.
Sungguh kemiskinan menjadi momok menakutkan bagi siapa pun. Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah ruah, nyatanya pula tidak mampu menjadikan negerinya kaya dan rakyatnya sejahtera seperti kehidupan Sulaiman yang sangat amat bergantung pada bantuan.
Kemiskinan dan ketimpangan seolah menjadi PR yang tak pernah terselesaikan. Adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) pun seperti setengah hati. Pendataan yang buruk menyebabkan BLT tidak tepat sasaran.
Selain itu nominalnya yang kecil bahkan disertai korupsi berjemaah di setiap level dari pusat hingga daerah, membuat kebijakan BLT tak menjadi solusi.
Akhirnya kemiskinan merajalela dan ketimpangan melahirkan problem sosial yang begitu besar. Tingginya kemiskinan meningkatkan angka kelaparan yang berujung pada kriminalitas. Hal demikian tentu akan meresahkan kehidupan masyarakat.
Jelas bahwa sistem yang diterapkan saat ini tidak mampu menyelasaikan persoalan kemanusiaan termasuk kemiskinan. Maka, sulit pula menuntaskan segala permasalahan yang terjadi pada negeri. Ditambah, tidak adanya pemimpin yang amanah dalam mengurusi rakyat, mengelola kekayaan SDA, dan bersih dari korupsi. Semua itu menjadi satu paket yang menyebabkan negeri terus berada dalam kesulitan dan lingkaran kemiskinan.
Selama negeri ini menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang berasaskan sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) maka penguasa hanya diposisikan sebagai regulator saja. Negara tidak memiliki fungsi menjamin kesejahteraan masyarakat secara penuh. Seluruh kebutuhan masyarakat diserahkan pada swasta yang hanya berorientasi profit belaka tanpa ada nilai dan rasa kemanusiaan.
Inilah yang menyebabkan ketimpangan makin tinggi dan mustahil mengeluarkan negeri dari lingkaran kemiskinan.
Sungguh tidak ada cara lain untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, selain mengambil seluruh aturan Islam dan memilih pemimpin amanah dan bertakwa.
BLT hanya merupakan bagian kecil dari solusi yang sesungguhnya. Solusi yang bersifat sementara dan tidak mendasar. Kemiskinan sesungguhnya akibat dari kapitalisme liberal yang hanya memenangkan kaum pemodal.
Dengan demikian, menyelesaikan masalah kesejahteraan tidak bisa menggunakan sistem ekonomi kapitalisme. Negara harus menggantinya dengan sistem ekonomi Islam yang telah terbukti mampu menyejahterakan warga selama berada-abad lamanya. Solusi Islam mengatasi kemiskinan bukan hanya sebatas tataran wacana dan konsep, melainkan terealisasikan melalui politik ekonomi Islam yang dijalankan para pemimpinnya.
Pemimpin dalam sistem Islam mengelola harta untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, yang diambil dari Baitulmal. Khalifah juga akan memenuhi kebutuhan mendesak dan kebutuhan jangka panjang bagi penerima subsidi.
Departemen sosial bertugas membantu Khalifah mendata orang per orang secara detail terkait penghasilan rakyatnya, siapa saja yang terkategori miskin dan tidak miskin. Bagi yang miskin dan memiliki kemampuan bertani, Khalifah (Pemimpin) memberikan modal, seperti sebidang tanah, traktor, bibit, hingga pupuk.
Selain itu, juga memberikan pengarahan terkait teknologi pertanian yang dihasilkan lembaga riset di bawah Dinas Perindustrian. Jika rakyatnya miskin dan memiliki kemampuan yang lain, akan didukung dengan sejumlah modal untuk membangun usahanya.
Khalifah juga akan membuat sistem yang memonitor pergerakan harta, siapa-siapa saja yang memiliki harta, sehingga bisa dijadikan indikator kapan terjadi ketimpangan ekonomi dan kapan mengambil langkah subsidi.
Selanjutnya mengenai sumber dana subsidi pada rakyat bisa diambil dari harta zakat, sebab fakir atau miskin (orang tidak mampu) berhak mendapatkan zakat.
Lalu dari harta milik negara, baik fai, ghanimah, jizyah, ‘usyur, kharaj, khumus rikaz, serta harta ghulul pejabat dan aparat. Kemudian dari harta milik umum, seperti hutan, kekayaan alam, dan barang tambang.
Jika semua itu belum cukup, barulah negara boleh memungut pajak, itu pun hanya kepada laki-laki muslim dewasa yang kaya.
Dengan demikian, kesejahteraan hanya akan bisa kita raih jika menerapkan Islam secara utuh. Wallahu’alam.[]
Comment