Nasrudin Joha: Joko Widodo Di Ujung Tanduk

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Tampaknya sulit untuk mempertahankan citra Jokowi sebagai “sosok Ndeso yang hobi blusukan dan pro rakyat” untuk tetap mendapat preferensi politik publik dalam urusan politik. Segala hal dan agenda apapun, berasal dari sosok atau organisasi apapun menjadi menuai kontroversi ketika di asosiasikan dengan sosok Jokowi.

Belum lama ini, ICMI sebuah organisasi kaum cendekia Islam mendapat kritik keras dari publik, bahkan termasuk dari internal organisasi setelah Jimly menyebut ICMI akan mendukung Jokowi hingga 10 (sepuluh) tahun. Sontak saja, ungkapan nyeleneh dan bertendensi politik ini menuai kritik tajam dan kecaman dari internal organisasi.

Jika fenomena ICMI ini dijadikan sarana “testing the water”, fakta diatas menunjukan bahwa air aspirasi publik sedang bergolak panas, publik menyimpan kebencian yang dalam atas berbagai kebijakan dzalim rezim sehingga publik menyuarakan preferensi penolakan terhadap Jokowi. Ini adalah masalah krusial dan asasi bagi Jokowi and the gank, jika masih ingin meneruskan syahwat kekuasaannya di 2019.

Segala hal yang terkait dan berhubungan dengan Jokowi dianggap buruk, dzalim, hanya citra, tidak menyelesaikan esensi permasalahan umat. Ujung-ujungnya, jika pun Jokowi murni ingin membangun untuk negeri publik tetap melihat itu sebagai sesuatu yang palsu dan menyesatkan. Apalagi, setelah seabrek masalah yang mendera negeri ini justru disebabkan oleh kebijakan kacau yang dibuat Jokowi.

Suara-suara medsos adalah suara yang lebih mencerminkan realitas nyata politik keumatan, ketimbang suara media mainstream atau suara lembaga survei seperti SMRC. Suara medsos adalah suara politik yang natural, meluas secara alami, dan cermin sikap politik yang paling mendekati kesahihannya.

Suara-suara medsos tidak di buat diatas rel framing isu, bukan diproduksi dengan kisi-kisi pertanyaan survei yang mengarahkan, tidak dipengaruhi oleh tangan-tangan kekuasaan, tidak tercemar oleh bedak-bedak dari cebong dan salon-salon kekuasaan.

Memang semestinya Jokowi tidak melakukan pengendalian opini secara tidak alami. Penggiringan opini dengan citra, media, framing survei atau yang semisalnya, ibarat bedak pembalut badut-badut kekuasaan yang mudah luntur diterpa hujan deras kenyataan. 

Seharusnya Jokowi berfokus pada penerapan kebijakan yang pro umat, pro Islam, mensejahterakan. Alih-alih melakukannya, Jokowi justru menumpuk bibit kebencian publik dengan menerapkan kontrol dan kendali kekuasaan yang mendzalimi umat.

Banyaknya kasus pembubaran pengajian -meskipun tidak dilakukan langsung oleh tangan-tangan rezim- tetapi terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dibawah kendali rezim. Sebenarnya, mudah saja bagi rezim untuk menghabisi kecongkakan persekusi individu rakyat kepada rakyat lainnya dengan pendekatan ketegasan dan penegakan hukum.

Faktanya, pada kasus-kasus pembubaran pengajian -terakhir apa yang dialami UAS di Bali – terang menunjukan bahwa negara hadir melalui aparat penegak hukum, bukan untuk menegakkan hukum tetapi melakukan Pembiaran dan memupuk Kegentingan yang meluas.

Sebenarnya dengan sekali tepuk, kelancangan individu atau ormas yang membubarkan pengajian ini selesai. Namun, isu ini justru di uri-uri, dilembagakan sebagai model baku untuk mengintimidasi ustadz dan para mubaligh yang menyampaikan dakwah Islam. Meskipun sejauh ini, taktik ini gagal total. Tindakan ini justru memperdalam kebencian umat kepada rezim.

Wajar-lah jika umat, hari ini melihat persoalan parsial maupun gradual yang menimpa umat, dari kriminalisasi ulama, habaib, ustadz, ormas, simbol dan ajaran Islam, dipahami akar dan sumbernya berasal dari Jokowi selaku pemegang kendali kekuasaan. Wajar saja, jika kemudian umat menafsirkan apapun langkah yang diambil Jokowi bukanlah berangkat untuk dan atas nama kepentingan umat, melainkan hanya menjadi sarana membangun citra dan wibawa kekuasaan.

Sebut saja kecaman Jokowi atas pernyataan Trump soal Palestina, ditanggapi umat sebagai “basa-basi dan kemunafikan” setelah sebelumnya kedubes AS telah memberi pernyataan bahwa AS telah berkonsultasi dengan sekutu politiknya termasuk dengan Pemerintah Indonesia.

Memang benar, apa yang dimainkan Jokowi bukanlah kebijakan Jokowi. Jokowi hanyalah agen dan antek kekuasaan yang hanya menjalankan misi. Jokowi tidak bisa menggeser posisi berdiri -bahkan sampai tidak bisa berbuat apapun hingga menggerakkan jari telunjuknya- kecuali setelah mendapat arahan dan persetujuan para penjajah asing dan aseng.

Realitas politik ini sebenarnya yang harus dibaca mitra koalisi Jokowi. Mendukung Jokowi tidaklah menguntungkan secara politik saat ini, apalagi nanti menjelang hajat politik 2019. Jika sebelumnya Jokowi adalah gula, semua partai bisa dibenarkan menyemut dan mengerubutinya.

Tetapi saat ini Jokowi sudah dipandang umat sebagai common enemy, pemimpin yang dzalim, pemimpin yang represif dan anti Islam. Sulit bagi Jokowi untuk dapat keluar dari stereoatip ini, karena kebijakan yang diterapkannya justru semakin meneguhkan pandangan umat. Saya sendiri melihat, jika partai tidak segera menjaga jarak, atau membuat arus politik lain, dikhawatirkan kejatuhan politik Jokowi juga akan menjatuhkan elektabilitas partai. []