Penulis: Rais Hidayatullah | Pegiat Literasi, Public Speaker
“Kita hidup di zaman di mana dosa diselesaikan lewat klarifikasi, bukan tanggung jawab.”
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Belakangan publik kembali diguncang oleh kasus yang mencoreng nama agama. Seorang tokoh berlabel Gus, terseret dugaan pencabulan. Potongan video, pembelaan, hingga permintaan maaf berseliweran di media sosial. Namun belum ada Tindakan atau respon yang tegas dari pemerintah mengenai isu ini
Pertanyaannya, apakah klarifikasi lalu pergi akan terjadi lagi? Apakah setiap kali seorang tokoh publik atau figur agama tersandung masalah, kita akan selalu disuguhi drama klarifikasi dan penyesalan, tanpa tindakan nyata?
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya kita menyaksikan pejabat yang juga tersandung kasus publik dan mengakhirinya dengan klarifikasi “pembersihan nama baik”.
Begitu pula GM dengan kontroversi “es teh”-nya—alih-alih muhasabah, justru menjadikannya bahan kebanggaan dengan perkataan “kalau ga viral ga mungkin dapet rezeki”.
Dari semua peristiwa itu, ada satu benang merah yang menonjol: tidak adanya ketegasan dalam menegakkan nilai dan moral publik. Kita seperti sedang menjalani siklus pembungkaman pikiran dan desakralisasi agama yang sistematis. Pikiran dibungkam oleh retorika klarifikasi, sementara agama didegradasi menjadi simbol sosial yang bisa dijual dan dikomodifikasi.
Krisis Sistemik: Siapa yang Harus Berbenah?
Kita bisa menunjuk banyak pihak—masyarakat, penguasa, sampai ulama sekalipun. Namun sejatinya, semuanya saling terhubung. Imam al-Ghazali pernah berkata:
ما فسدت الرعية إلا بفساد الملوك وما فسدت الملوك إلا بفساد العلماء
“Tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu kecuali dengan kerusakan penguasa, dan tidaklah rusak para penguasa kecuali dengan kerusakan para ulama.”
Artinya, kehancuran satu lapisan sosial akan menular ke yang lain. Jika masyarakat terbius budaya klarifikasi dan fanatisme tokoh, penguasa akan merasa aman untuk abai. Jika penguasa tidak amanah, ulama yang diam akan ikut tercemar. Maka benah itu harus dimulai dari setiap diri yang sadar—sebagaimana firman Allah: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11).
Perubahan tidak menunggu penguasa. Ia lahir dari individu yang menolak menjadi bagian dari kerusakan. Namun tentu, perubahan itu akan lebih cepat jika dimulai dari atas.
Penguasa: Antara Amanah dan Populisme
Menjadi pemimpin bukan sekadar soal popularitas atau kemenangan kampanye. Tapi sayangnya, di negeri ini, banyak pemimpin naik bukan karena kapasitas, melainkan karena retorika populis yang membius massa. Janji-janji diucapkan, tapi hasilnya nyaris tidak ada.
Padahal, teladan pemimpin sejati sudah ditunjukkan Sayyidina Umar bin Khattab. Ia gelisah setiap kali memikirkan rakyatnya. Dalam satu kisah, Umar berjalan malam dan menemukan seorang ibu yang belum makan bersama anak-anaknya. Tanpa pikir panjang, ia kembali ke rumahnya dan memikul sendiri sekarung makanan dari miliknya, menolak dibantu, sambil berkata: “Apakah kau akan membantuku juga untuk memikul dosaku di hadapan Allah?”
Beginilah seharusnya pemimpin, merasa berdosa jika ada rakyat yang lapar. Rasulullah bersabda bahwa pemimpin adalah perisai, dan rakyat berlindung di baliknya. Di tangan pemimpin seperti inilah peradaban hidup. Di tangan penguasa populis, moral dan logika publik justru mati pelan-pelan.
Ulama: Cermin Umat dan Penuntun Kekuasaan
Namun semua itu tak akan berarti tanpa ulama yang berani. Ulama sejati bukan hanya pandai ceramah, tapi mampu menuntun umat dan menasihati penguasa. Jika ulama justru larut dalam kekuasaan, atau menjadikan mimbar dakwah sebagai panggung popularitas, maka umat akan hampa dan kehilangan arah.
Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri (penguasa) di antara kalian.” (QS. An-Nisa: 59).
Ayat ini tidak bermakna ketaatan mutlak pada penguasa, tapi ketaatan bersyarat: selama penguasa itu taat pada Allah dan Rasul-Nya. Di sinilah ulama berperan sebagai jembatan antara penguasa dan nilai-nilai ilahi—bukan sebagai penguat legitimasi kekuasaan.
Sebagaimana dijelaskan dalam Idzatun Nasyi’in bahwa pemimpin sejati adalah yang berilmu, berwawasan, berjiwa mulia, tulus hatinya, dermawan, dan giat menyebarkan ilmu demi kesejahteraan umat. Barang siapa tidak memenuhi syarat itu, maka ia hanyalah perampas yang bodoh, tapi merasa pintar dan gila pangkat.
Imam al-Ghazali juga menegaskan, “Tabiat rakyat merupakan cermin dari tabiat penguasa. Jika penguasa rusak, rakyat akan meniru kerusakannya.”
Menolak Normalisasi Kebodohan dan Klarifikasi
Kita hidup di zaman di mana “klarifikasi” lebih cepat dari refleksi, dan “viral” lebih penting dari tanggung jawab. Agama yang seharusnya menjadi pedoman moral justru diseret ke ranah hiburan dan politik citra. Ini bukan sekadar kesalahan individu, tapi gejala dari peradaban yang kehilangan rasa malu dan kehilangan arah berpikir.
Pertanyaan paling penting kini adalah: Apakah kita akan terus diam setiap kali agama direduksi menjadi konten klarifikasi? Ataukah kita mulai belajar berpikir jernih, menuntut adab, dan menegakkan nilai dengan ilmu?
Kita tidak bisa berharap pada tokoh atau sistem jika diri sendiri masih nyaman dalam kebodohan. Maka penulis mengajak untuk kembali ke akar: menuntut ilmu, menghidupkan akal sehat, dan menolak tunduk pada figur manapun, karena sejatinya penghormatan itu adalah refleksi ilmu yang ia miliki, bukan nasab ataupun jabatan.
Agama bukan soal siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Islam tidak akan hilang selama masih ada satu orang yang berani berpikir, meski dunia memaksanya untuk diam. Wallahu a’lam.[]
Comment