RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pakar dari berbagai disiplin ilmu mendorong integrasi sains, politik, dan etika dalam setiap kebijakan pembangunan guna menjaga batas-batas ekologis Indonesia.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi meja bundar bertajuk Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan & Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia di Universitas Paramadina, Kampus Cipayung, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Diskusi yang digelar di Aula T.P. Rachmat itu dihadiri akademisi, peneliti, ekonom, jurnalis, dan aktivis lingkungan. Kegiatan dibuka dan ditutup oleh jajaran pimpinan Universitas Paramadina serta dimoderatori Abdul Malik Gismar, dosen Magister Ilmu Komunikasi sekaligus Senior Advisor PPPI.
Dalam forum tersebut, para narasumber menilai Indonesia tengah menghadapi tantangan serius pada era Antroposen. Mereka mengidentifikasi tiga faktor utama yang memicu krisis ekologis, yakni perusakan habitat, menurunnya keanekaragaman hayati, dan pola konsumsi pangan yang dinilai mempercepat kerusakan lingkungan.
Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menyoroti kebijakan energi berbasis kelapa sawit, termasuk program B50. Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan carbon debt jangka panjang akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Laode M. Syarif menyatakan deforestasi secara langsung mengubah biomassa dan memperparah krisis iklim.
Para peneliti juga menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sumber daya alam yang disebut sebagai triple curse. Mereka menjelaskan, cadangan sumber daya alam bersifat terbatas, penerimaan negara masih bergantung pada sektor tersebut melalui skema fiskal khusus, sementara eksploitasi sumber daya alam berlangsung bersamaan dengan kerusakan ekologis yang masif.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah negara seperti China, India, dan Rusia pada periode 2000–2020.
M. Iqbal Damanik dari Climate & Energy menambahkan rantai nilai ekonomi Indonesia masih relatif pendek sehingga manfaat pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Persoalan politik dan korupsi juga menjadi perhatian dalam diskusi. Pakar ekologi sekaligus dosen, Wardah Alkatiri, menilai kerusakan lingkungan semakin kompleks karena adanya keterkaitan antara kepentingan bisnis dan kekuasaan.
“Titik sejarah baru di Indonesia adalah ketika ormas pun dikooptasi dalam praktik ekosida,” ujar Wardah.
Dalam sesi mengenai kebencanaan, Joni Aswira Putra menekankan pentingnya peran media dan pendidikan jurnalisme yang berbasis data ilmiah untuk meningkatkan kesadaran publik. Menurut dia, sejumlah lembaga riset telah memprediksi potensi bencana besar di Sumatera jauh sebelum peristiwa terjadi, termasuk fenomena siklon tropis yang melintasi wilayah dekat garis khatulistiwa akibat perbedaan suhu laut di barat Sumatera.
Praktisi media yang hadir menilai peliputan bencana masih menghadapi tantangan, terutama dalam menyeimbangkan aspek kemanusiaan dan dampak trauma terhadap korban. Mereka mendorong agar informasi ilmiah mengenai perubahan iklim disampaikan secara lebih sistematis kepada masyarakat.
Diskusi yang turut menghadirkan A. M. Amin Abdullah, Abdul Malik Gismar, Ahmad Ashov Birry, dan M. Rosyid Jazuli itu menghasilkan rekomendasi agar integrasi sains, kebijakan politik, dan etika menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Para peserta juga menilai pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat penting agar pembangunan tidak melampaui daya dukung lingkungan serta batas-batas biofisik alam.
Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang hasilnya akan dikompilasi menjadi sebuah buku sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan masyarakat.
Penyelenggara, Muhammad Fajar Anandi, menegaskan pentingnya the power of words dalam mendorong perubahan. Diskusi ditutup dengan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus menyuarakan perbaikan tata kelola lingkungan di Indonesia.[]
Comment