Oleh : Lesy Ayunda, S.Tr.T, Komunitas Akademi Menulis Kreatif
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA— Tak kunjung usai, rupa-rupa ujian berlabuh silih berganti. Membuat warga Papua tak bisa bernapas lega. Dada terasa sesak kondisi kemiskinan menghimpit dan menjerat. Krisis terjadi di berbagai lini akibat Sumber Daya Alam (SDA) yang salah kelola. Sehingga mencuat problem yang sudah menjadi rahasia umum berupa tindakan separatis Teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kian menunjukkan kebrutalan dan kebengisan karena ingin melepaskan diri dari kesengsaraan.
Dilansir oleh Databoks (20/07/22), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Papua pada Maret 2022 mencapai 922,12 ribu orang. Angka ini setara dengan 26,56% dari total penduduk di provinsi tersebut. Sama seperti tahun sebelumnya, persentase kemiskinan di Papua menjadi yang tertinggi di antara seluruh provinsi lainnya. Angkanya juga jauh di atas persentase kemiskinan nasional yang tercatat 9,54% pada periode sama.
Tidak hanya persoalan kemiskinan yang terus mencuat. Aktivitas kelompok separatis KKB pun meningkat. Penyanderaan di Distrik Paro Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan terjadi. Beruntung warga korban intimidasi dan 15 sandera pekerja kesehatan korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan TNI dan Polri ke Distrik Kenyam.
Sementara itu, seperti ditulis laman liputan6.com (10/02/2023), selama kurun waktu 2022 hingga 2023 terdapat insiden penembakan 4 pesawat yang melintasi langit Papua di antaranya pesawat Sam Air , pesawat Asian One dan baru-baru ini pesawat Trigana Air dan pesawat Ikairos beruntung tidak ada korban jiwa.
Warga sipil dan aparat korban aksi KKB kian bertambah, apakah solusi yang selama ini digunakan adalah solusi yang tepat? Mengapa masih banyak korban berjatuhan yang menjadi tumbal aksi keji KKB? Hal ini menyebabkan ketakutan dan mengganggu keamanan masyarakat.
Bila dikaji ulang, munculnya KKB di Papua dipicu oleh kemiskinan dan minimnya keadilan sehingga muncul ketidakpuasan dan tuntutan untuk merdeka dari sekelompok rakyat Papua. Bagaimanapun keadilan dan kesejahteraan adalah hak bagi setiap rakyat dan tanggung jawab penuh Negara.
Kemiskinan dianggap sebagai masalah yang sulit untuk diatasi. Kemiskinan juga dianggap sebagai hal yang wajar. Sehingga masyarakat dibuat pasrah akan keadaan yang menimpa mereka. Seolah tidak ada solusi yang tepat untuk menanganinya.
Akar permasalahan dan puncak kemiskinan sebenarnya adalah buruknya sistem tata kelola aset SDA oleh Negara karena mengadopsi sistem kapitalisme. Status kepemilikan SDA bebas menjadi hak milik individu yang secara tidak langsung memberlakukan hukum rimba. Siapa yang kuat maka ia yang akan berkuasa dan yang lemah akan tersingkir.
Hadirnya kapitalisme dalam hal ini mengakibatkan Negara kehilangan fungsi utama sebagai pengurus rakyat. Kapitalisme memberi peluang kebebasan individu berkompetisi mengeruk SDA sepuas-puasnya.
Eksploitasi SDA terjadi secara terus-menerus mengakibatkan kerusakan ekosistem dan mempengaruhi terjadinya bencana alam serta menghancurkan penghidupan masyakat Papua.
Islam memberikan rumus dan aturan khusus yang tegas dan jelas untuk mengelola SDA sehingga dapat mengentas kemiskinan, berbagai kerusakan alam dan kerusuhan.
Pertama, pemanfaatan dan pengelolaan SDA harus sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan dan pengelolaan aset tidak boleh dikuasai perorangan dan intervensi asing.
Kedua, kepemilikan terbagi menjadi tiga yaitu kepemilikan individu, umum dan Negara. Kekayaan alam seperti barang tambang, minyak bumi, laut, hutan, air, sungai, jalan umum yang jumlahnya banyak dan menjadi kebutuhan masyarakat, adalah harta milik umum tidak boleh dikuasai perorangan. Merujuk pada hadis Nabi ﷺ, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud).
Ketiga, Negara wajib mengelola kepemilikan umum (SDA) terkait hal konsumsi yang dibutuhkan rakyat, kemudian mengembalikan hasilnya untuk memenuhi hak-hak rakyat secara gratis atau diberikan harga murah sebatas biaya produksi, termasuk pembiayaan sarana atau fasilitas umum.
Keempat, Negara wajib memiliki sistem keamanan dan ketahanan mandiri dan tegas, militer yang tangguh, angkatan bersenjata yang terlatih, senjata tempur yang mumpuni, dan siap mempertahankan kedaulatan Negara dari serangan musuh.
Pengelolaan SDA yang diatur sistem Islam dan sesuai dengan syariat akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Sehingga krisis ekonomi dan krisis keamanan dapat teratasi dengan baik tanpa permainan kejam kapitalistik. Kembali pada aturan Islam adalah satu-satunya solusi .
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,…. ( Q.S. Al-A’raf : 96). Wallahualam bish-shawab.[]
Comment