RADARINDONESIANEWS .COM, JAKARTA-– Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Partai Ummat menyampaikan evaluasi kritis sekaligus apresiatif terhadap arah kebijakan pemerintah.
Evaluasi yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Aznur Syamsu ini menyoroti tiga sektor utama: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut Aznur, satu tahun pertama pemerintahan ini telah menunjukkan sejumlah langkah positif, namun juga masih menyimpan banyak pekerjaan rumah besar yang perlu segera dibenahi.
Apresiasi atas Langkah Positif
Dalam sektor ekonomi, Partai Ummat menilai pemerintah cukup berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui program ketahanan pangan nasional serta restrukturisasi BUMN yang menargetkan efisiensi dari sekitar 1.000 menjadi 200 perusahaan.
Di bidang pendidikan, peningkatan alokasi dana untuk daerah terpencil dan program beasiswa vokasi dianggap langkah progresif. Sementara di sektor kesehatan, Partai Ummat mengapresiasi pembangunan fasilitas kesehatan di luar Jawa serta peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan masyarakat rentan.
“Kami menghargai komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperluas layanan publik. Program seperti Makan Bergizi Gratis menunjukkan niat baik untuk menyejahterakan rakyat, namun implementasinya harus lebih transparan dan tepat sasaran,” ujar Aznur, Senin (20/10/25).
Sorotan terhadap Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai ikon sosial pemerintahan Prabowo–Gibran. Berdasarkan data per 8 September 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk MBG, namun baru terealisasi sekitar Rp 13 triliun atau 18,3 persen.
Hingga September 2025, terdapat 7.644 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menjangkau 22,7 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta orang. Pemerintah menargetkan realisasi meningkat hingga Rp 76,4 triliun pada akhir tahun.
“MBG adalah langkah positif, tapi belum cukup. Pemerintah harus memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke daerah 3T — tertinggal, terluar, dan terdepan. Jangan sampai MBG hanya menjadi proyek simbolik tanpa keberlanjutan,” tegas Aznur.
Kritik dan Tantangan
Partai Ummat juga mengingatkan masih banyak tantangan yang harus diselesaikan.
Ekonomi: Pertumbuhan masih di kisaran 5 persen, jauh dari target 8 persen. Harga bahan pokok fluktuatif dan lapangan kerja formal belum terbuka luas.
Pendidikan: Kualitas guru dan pemerataan fasilitas pendidikan masih tertinggal di wilayah pedalaman. Kurikulum dinilai belum seimbang antara kemajuan digital dengan nilai moral dan kebangsaan.
Kesehatan: Akses layanan dan tenaga medis di daerah terpencil masih terbatas, sementara jaminan kesehatan belum menjangkau seluruh masyarakat miskin.
Rekomendasi: Ekonomi Berkeadilan, Pendidikan Bermoral, Kesehatan Merata
Partai Ummat menawarkan tiga pendekatan strategis untuk memperkuat fondasi kebijakan publik:
1. Ekonomi Berkeadilan – memperkuat peran UMKM dalam rantai pasok MBG, mengurangi impor pangan, dan mendorong industri rakyat berbasis lokal.
2. Pendidikan Bermoral – mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis moral, agama, dan kebangsaan serta pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah timur.
3. Kesehatan Merata – memberikan insentif bagi tenaga medis di daerah terpencil, memperluas cakupan BPJS Kesehatan, serta memperkuat edukasi gizi melalui MBG.
“Kritik kami bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai panggilan moral agar pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Indonesia harus tumbuh bukan hanya dari angka statistik, tapi dari kesejahteraan yang dirasakan di meja makan rakyat,” ujar Aznur menegaskan.
Partai Ummat menutup evaluasinya dengan komitmen untuk tetap menjadi oposisi konstruktif—mengapresiasi langkah yang benar, mengoreksi yang keliru, dan menawarkan solusi yang realistis bagi bangsa.
Dengan semangat “Tegakkan Keadilan, Lawan Kezaliman”, Partai Ummat berjanji terus mengawal arah pemerintahan Prabowo–Gibran agar tetap berpijak pada keadilan sosial, transparansi, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.[]
Comment