by

Pencabutan Subsidi Minyak Goreng Tak Cukup Untuk Menyelesaikan Polemik

-Opini-62 views

 

 

 

Oleh: Suriani, S.Pd.I, Pemerhati Kebijakan Publik

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Hingga hari ini, polemik minyak goreng masih menyisakan keresahan masyarakat di ruang publik. Barang yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat ini bak komoditi yang luar biasa berharga. Dicari dan diperebutkan baik oleh ibu-ibu rumah tangga maupun pelaku industri yang bergerak di bidang kuliner.

Pasca kenaikan harga minyak goreng yang membebani masyarakat, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan penurunan harga dengan subsidi di harga Rp 14.000 per liter baik untuk kemasan sederhana maupun kemasan premium yang berlaku pada 19 Januari 2022. Kebijakan penurunan harga tersebut ternyata tidak efektif sebagai strategi menyelesaikan persoalan yang ada.

Penetapan harga tersebut berdasarkan keputusan pemerintah yang menggelontorkan subsidi sebesar Rp 7,6 triliun untuk 1,5 miliar liter minyak goreng selama 6 bulan. Dana tersebut diambil dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) guna menstabilkan harga. Skemanya, selisih harga akan dibayarkan kepada produsen minyak goreng sebagai pengganti selisih harga keekonomian.

Meski telah lakukan penetapan harga, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi manilai bahwa harga tersebut masih relatif tinggi. Mahalnya harga bahan baku, yaitu minyak sawit yang mengikuti tren harga pasar dunia diakui oleh Direktur jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan menjadi pangkal masalah kenaikan harga minyak goreng.

Karenanya, untuk menekan harga minyak goreng di pasaran agar tidak mahal, Kemendag lantas mengambil kebijakan untuk menetapkan penurunan harga minyak sawit khusus dalam negeri lewat kebijakan Domestic Price Obligation (DPO). Melalui DPO ini, pemerintah menetapkan harga maksimal dari bahan baku, yaitu Rp 9.300/kg untuk Crude Palm Oil (CPO) dan Rp10.300/kg untuk Olien.

Mekanisme kebijakan DPO tersebut seperti dikutip kiputan6.com (27/1/2022) berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Tak hanya menetapkan DPO, Kemendag juga mengeluarkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20% bagi eksportir bahan baku minyak goreng dari total ekspor minyak di tahun 2022.

Dengan adanya DPO ini, harga CPO sudah ditetapkan dan diturunkan sehingga pembayaran selisih harga dari harga keekonomian (subsidi) tidak diperlukan lagi. Dengan kata lain, pemerintah tidak lagi menganggarkan subsidi atas harga minyak goreng yang beredar di masyarakat.

Sebagai gantinya, Kemendag sebagaimana dilansir republika.co.id (27/1/2020) menetapkan harga eceran tertinggi (HET) yang dimulai per tanggal 1 Februari 2022 dengan rincian, minyak goreng curah dipatok dengan harga Rp 11.500 per liter, kemasasn sederhana Rp 13.500 dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Kebijakan Pemerintah Tumpang Tindih

Alih-alih menjadi solusi, penetapan DPO ternyata ciptakan masalah baru. Pasalnya kebijakan DPO berpotensi menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani. Industri (produsen minyak sawit) bisa menekan harga ke produsen kelapa sawit yang sebagian besar adalah petani.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad. Dikutip dari JatimNow.com, (28/01/2022),  Ia menjelaskan, CPO yang tinggi dipengaruhi oleh harga TBS yang tinggi dari petani. Sementara harga TBS yang tinggi salah satunya dipengaruhi oleh mahalnya harga pupuk sebab para petani sawit tidak mendapat pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kebijakan DPO yang rendah akan membuat produsen minyak sawit menekan harga beli hingga ke level bawah.

Sebagai konsekuensinya, harga TBS akan tertekan, baik bagi petani maupun perusahaan perkebunan sawit. Mereka tidak akan panen karena kebijakan DPO rendah tidak dibarengi dengan kebijakan harga pupuk yang turun harga.

Tak hanya itu, dampak buruk yang juga akan muncul adalah para petani sawit dan perusahaan perusahaan akan mencari cara untuk memprioritaskan ekspor karena harga minyak internasional jauh lebih tinggi. Sebab bila dijual ke produsen minyak goreng dalam negeri, harga DPO tidak akan mampu menutupi biaya produksi pihak petani sawit, sehingga merugikan pihak petani.

Terlebih dalam waktu dua tahun ke depan diproyeksi harga minyak sawit akan tinggi yang tentu akan berdampak harga minyak pun akan kembali alami kenaikan. Dengan kata lain, sewaktu-waktu masyarakat akan kembali alami kenaikan harga minyak goreng.

Jika para petani dan perusahaan perkebunan sawit mengalokasikan suplai minyak sawit untuk ekspor jauh lebih banyak dari suplai dalam negeri demi mencegah terjadinya kerugian, ini Akan berimplikasi terhadap ketersediaan bahan dasar minyak goreng yang akan berkurang. Jika bahan pokok berkurang, bukankah hal tersebut justru akan merugikan masyarakat termasuk pelaku industri yang membutuhkan minyak goreng?

Kebijakan pencabutan subsidi, penetapan HET hingga penurunan harga DPO ternyata bukanlah solusi untuk menyelesaikan persoalan harga dan kelangkaan minyak goreng di negeri ini.

Inilah salah satu kelemahan dalam sistem kapitalisme. Kebijakan yang dikeluarkan dan dibuat untuk menyelesaikan satu masalah namun memunculkan masalah di sisi yang lainnya. Kebijakan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa keberpihakannya kepada rakyat sangat nihil sekaligus memperlihatkan ketidakmampuan menyelesaikan persoalan rakyat.

Strategi Islam Menjamin Kebutuhan Pangan Rakyat

Minyak goreng adalah salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Banyak pelaku usaha di industri makanan bergantung pada ketersediaan minyak goreng sebagai bahan utama industri mereka. Jika harga minyak goreng di pasaran tinggi, masyarakat akan kesulitan mendapatkan bahan pokok untuk penuhi kebutuhan sehari-hari dan industri makanan akan sulit menjual produk mereka jika harus dijual dengan harga yang tinggi.

Karena menjadi bahan pokok yang vital, peran negara sebagai pelayan dan penjamin kebutuhan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat urgen. Ideologi kapitalisme telah gagal menyelesaikan persoalan.

Islam sebagai agama yang sempurna sarat strategi jitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

Islam memiliki sistem politik pertanian, di mana negara dengan sistem pemerintahan Islam mengatur tata kelola lahan pertanian berdasarkan hukum-hukum Islam. Dalam skala individu, Islam melarang setiap pemilik tanah mengabaikan tanahnya. Setiap muslim yang memiliki tanah diwajibkan menggarap tanahnya agar menjadi lahan produktif. Jika pemiliknya tak mampu menggarapnya maka dibolehkan mempekerjakan seorang pekerja atau petani untuk menggarap tanah tersebut dengan skema pembayaran upah atau bagi hasil setelah panen.

Sedangkan pada skala negara, untuk tanah-tanah yang dimiliki oleh negara, khalifah/pemimpin dalam pemerintahan Islam menggunakannya untuk kemaslahatan rakyat dengan membuka seluas-luasnya pertanian untuk komoditi-komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Negara menyiapkan para petani yang mahir menggarap tanah tersebut, termasuk menjamin ketersediaan bibit, pupuk hingga pengairan. Tak hanya itu, pemerintah dalam Islam juga  bekerjasama dengan para ahli agronom untuk mengembangkan teknologi canggih dalam upaya menunjang hasil panen yang melimpah dan berkualitas sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bagi para petani, pemerintah menjamin ketersediaan pupuk dan bibit dengan harga murah dengan kualitas terbaik sehingga memudahkan para petani mendistribusikan produk hasil pertanian mereka sampai ke tangan masyarakat dengan harga yang murah. Pembiayaan dari semua program di atas ditanggung oleh negara melalui baitul maal.

Demi menjaga kondisi pasar yang sehat, pemerintah tidak akan melakukan pematokan harga, sebab hal tersebut haram dalam Islam dan merupakan bentuk kezaliman. Para produsen diberikan keleluasaan untuk menetapkan harga atas produk yang mereka jual di pasaran. Tugas negara dalam hal ini adalah melakukan kontrol terhadap harga-harga produk yang ada di pasaran agar tetap stabil dan tidak ada permainan harga yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Sementara ekspor dilakukan ketika memang sangat dibutuhkan dan stok dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sudah dipastikan terjamin. Sedangkan kebijakan impor untuk bahan pangan tidak akan dilakukan oleh negara. Sebaliknya negara akan menggunakan potensi wilayah-wilayah yang subur untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Dengan demikian, para petani lokal tidak akan mengalami kerugian akibat persaingan harga dengan produk-produk impor.

Islam juga mengharamkan penimbunan barang, terlebih barang-barang pokok yang dibutuhkan masyarakat. Sebab penimbunan barang akan menyebabkan barang langka di pasaran dan mengakibatkan harga melambung tinggi. Kondisi itu akan memaksa masyarakat untuk membeli kebutuhan mereka dengan harga tinggi dan distribusi barang tidak merata.

Demi menjaga mekanisme pasar yang sehat, ada seorang hakim yang bertugas mengawasi pasar dari perbuatan-perbuatan kriminal yang merugikan masyarakat seperti kecurangan, penipuan, perampasan hak, termasuk monopoli barang dan permainan harga.

Melalui strategi tersebut di atas,  Islam mampu mengatasi polemik yang di hadapi negeri ini, bukan hanya polemik minyak goreng, tetapi juga semua polemik yang menyengsarakan masyarakat.[]

Comment

Rekomendasi Berita