Pengangguran Meningkat, Kapitalisme Gagal Sediakan Lapangan Kerja 

Opini268 Views

 

 

Oleh: Hamsina Halik, Pegiat Literasi

__________

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Betapa banyak masalah berkepanjangan dan tak selesai dalam keidupan kapitalisme yang rusak saat ini. Termasuk masalah pengangguran yang fluktuatif dan mustahil melandai.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Agustus 2022 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada Februari 2022 sebanyak 8,40 juta orang.

Jika dibandingkan dengan total angkatan kerja yang sebanyak 143,72 juta orang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia terpantau sebesar 5,86% pada Agustus 2022. Angka tersebut meningkat 0,03% poin dibandingkan pada Februari 2022 yang sebesar 5,83%. (dataindonesia.id, 07/11/2022)

Banyaknya pengangguran yang dialami kelompok usia produktif menjadi pemicu yang memperparah masalah kompleks lainnya.  Pengangguran itu setali tiga uang dengan kemiskinan.

Jika sebagian besar para pengangguran itu adalah seorang laki-laki berstatus kepala keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga, berarti di balik angka pengangguran itu masih ada individu-individu lain yang sedang terancam kesejahteraan hidupnya. Meski, belum menikah sekalipun tetap saja ini bukanlah persoalan yang sepele. Sebab, hal ini bisa menjadi jalan tercepat menuju kemiskinan yang semakin merajalela akibat ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat.

Meningkatnya angka pengangguran tak bisa dipisahkan dari ketersediaan lapangan kerja. Jika lapangan kerja yang tersedia mencukupi, maka tentu saja pengangguran tak akan ada. Tapi, fakta berkata sebaliknya. Ini membuktikan sistem kapitalisme saat ini telah gagal menyediakan lapangan kerja yang sangat luas bagi rakyatnya. Namun di sisi lain, memberikan ruang yang sangat luas pada penguasaan kekayaan alam yang merupakan kepemilikan umum kepada segelintir orang.

Karena itu, kepemilikan umum yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat, dengan sangat mudahnya dimiliki oleh para individu yang didukung dengan bany modal. Begitulah kapitalisme yang berlandaskan pada materi, siapa yang memiliki banyak modal, maka ia bisa menguasai dan mengelola segala kepemilikan umum yang ada. Karena itu, kekayaan hanya berputar pada para pemodal tersebut.

Belum lagi dengan fenomena monopoli pasar yang terjadi. Sekeras apapun masyarakat berbuat dan membuat usaha, sistem hari ini akan tetap memarginalkan mereka yang bermodal kecil dan tidak memiliki relasi pada korporasi. Hanya yang bermodal besar saja yang akan tetap bertahan. Sisanya harus berlapang hati karena gulung tikar.

Inilah bukti kelemahan tata kelola kehidupan masyarakat dalam sistem kapitalisme sekuler dan materialis. Sejatinya, indikasi ini sudah cukup menjadi pertimbangan kita berpikir tentang sebuah alternatif sistem hidup yang lebih baik. Kapitalisme sekuler akan terus menciptakan masalah yang tidak ada habisnya. Mengapa tidak memilih Islam yang kebenarannya dijamin oleh Allah SWT?

Islam telah membebankan kewajiban pada negara, dalam hal ini pemimpin, untuk mengurusi rakyatnya dan menjamin pemenuhan segala kebutuhannya sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW:

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari).

Negara harus menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Apalagi menyangkut kelangsungan hidup mereka. Jika seorang yang tak memiliki pekerjaan, maka mereka tak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara dalam mengatasi masalah pengangguran adalah dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan sosial ekonomi.

Pendekatan individu dilakukan dengan menanamkan ketakwaan kepada Allah SWT serta memberikan pemahaman kepada setiap individu dan warganya, terutama laki-laki, tentang kewajiban bekerja. Serta kemuliaan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah SWT.

Dalam hal ini pula, negara akan memberikan layanan pendidikan secara gratis kepada rakyatnya. Selain itu, mereka akan diberikan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Termasuk memberikan keahlian atau keterampilan kepada rakyat terutama bagi laki-laki yang memiliki kewajiban bekerja.

Adapun pendekatan sosial ekonomi, negara memberikan modal untuk dikembangkan di sektor riil. Baik di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, tambang maupun perdagangan. Negara tidak mementingkan sektor non ril.

Sektor non riil ini selain diharamkan, juga menyebabkan peredaran uang hanya berputar dalam lingkaran orang-orang kaya saja. Sehingga tidak akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan bahkan menyebabkan ekonomi gelembung atau bubble economic yang merugikan para pelaku usaha.

Di sisi lain, adanya sektor industri akan lebih banyak menyerap tenaga dalam negeri dan dikelola oleh negara langsung. Dengan tujuan agar rakyat mudah mendapatkan pekerjaan dan tidak ada yang menganggur. Baik muslim maupun non muslim.

Kedua pendekatan ini berjalan dalam kebijakan negara yang terintegrasi dengan kebijakan lain secara sistematis sesuai dengan tuntunan Qur’an dan Sunnah. Dengan demikian, kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa kecuali. Wallahu a’lam.[]

Comment