RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA– – Polri terus memperkuat reformasi internal melalui pengembangan sistem meritokrasi dan manajemen talenta sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Salah satu langkah yang ditempuh adalah melibatkan Founder ESQ Corp., Ary Ginanjar, dalam pelaksanaan Assessment Center Perwira Tinggi Polri untuk kepangkatan Brigadir Jenderal Polisi Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang diikuti 100 peserta tersebut dibuka Wakapolri Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (9/6/2026).
Keterlibatan pihak eksternal itu menjadi bagian dari komitmen Polri dalam membangun tata kelola sumber daya manusia yang lebih transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. Langkah tersebut juga menjawab rekomendasi KPRP terkait penguatan sistem merit dalam kaderisasi dan pengisian jabatan strategis di lingkungan Polri.
Dalam arahannya, Dedi Prasetyo menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Polri ke depan semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, ancaman siber, kejahatan transnasional, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Karena itu, menurut dia, Polri membutuhkan pemimpin yang adaptif, berintegritas, humanis, serta mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat melalui sistem kaderisasi yang objektif, transparan, dan berbasis meritokrasi.
Sementara itu, Asisten SDM Kapolri Anwar menjelaskan bahwa Assessment Center Polri merupakan instrumen strategis dalam membangun sistem manajemen talenta yang modern dan berkelanjutan.
Menurut Anwar, perkembangan assessment center di berbagai institusi dunia saat ini tidak lagi sekadar digunakan untuk menilai kompetensi individu. Instrumen tersebut telah berkembang menjadi sarana untuk memetakan potensi kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, kapasitas kolaborasi, kualitas pengambilan keputusan, hingga kesiapan menghadapi perubahan yang dipicu perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.
“Assessment Center Polri dibangun untuk memastikan pembinaan karier personel berjalan secara objektif dan berbasis data. Tujuannya bukan sekadar menilai seseorang layak atau tidak menduduki jabatan tertentu, melainkan menemukan potensi terbaik setiap personel agar dapat dikembangkan secara optimal,” ujar Anwar.
Ia menambahkan, assessment menjadi salah satu fondasi utama dalam penerapan sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Polri.
“Melalui assessment, kami dapat memetakan kompetensi, potensi, kesiapan, serta karakter kepemimpinan personel secara lebih komprehensif. Hasilnya menjadi dasar dalam pengembangan karier, pendidikan, promosi jabatan, maupun penyiapan kader pimpinan Polri di masa depan,” katanya.
Menurut Anwar, penguatan Assessment Center merupakan bagian dari transformasi SDM Polri yang sejalan dengan Grand Strategy Polri 2025–2045 serta berbagai rekomendasi reformasi kelembagaan yang mendorong tata kelola SDM yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan setiap personel memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kompetensi, integritas, dan potensi yang dimiliki. Inilah esensi meritokrasi yang terus diperkuat di lingkungan Polri,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ary Ginanjar menilai dunia saat ini tengah memasuki era talentism, yakni periode ketika keunggulan organisasi semakin ditentukan oleh kemampuannya mengelola dan mengembangkan talenta manusia.
Mengacu pada berbagai kajian global, termasuk yang dipublikasikan oleh World Economic Forum, Ary menjelaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan robotika akan mengubah banyak pola kerja konvensional.
Dalam situasi tersebut, kemampuan yang tidak dapat digantikan teknologi seperti kepemimpinan, kreativitas, adaptasi, pengaruh sosial, integritas, dan pengambilan keputusan akan menjadi faktor pembeda utama.
“Di masa depan, organisasi tidak lagi bersaing berdasarkan siapa yang memiliki sumber daya terbesar, tetapi siapa yang paling mampu menemukan, mengembangkan, dan menempatkan talenta terbaiknya secara tepat,” kata Ary.
Ia menilai organisasi modern di berbagai negara mulai bergeser dari pendekatan penilaian berbasis jabatan menuju pendekatan berbasis talenta dan potensi. Assessment tidak lagi dipandang sekadar alat evaluasi, melainkan instrumen strategis untuk memetakan kekuatan individu dan menyiapkan kepemimpinan masa depan.
Ary juga mengapresiasi langkah Polri yang mulai membangun basis data talenta (big data talent) guna memetakan potensi personel secara lebih akurat sebagai dasar pengembangan karier dan penempatan jabatan.
“Saya melihat Polri menjadi salah satu institusi pionir yang mulai membangun Big Data talenta untuk mengidentifikasi profil keunggulan setiap personel secara lebih presisi. Ini merupakan fondasi penting bagi sistem meritokrasi yang objektif dan terukur,” ujarnya.
Menurut Ary, asesmen modern tidak lagi berfokus pada pencarian kelemahan individu, melainkan mengungkap potensi autentik yang selama ini belum terpetakan.
“Assessment bukan tentang mencari siapa yang paling hebat, tetapi menemukan di mana seseorang dapat memberikan kontribusi terbaiknya. Ketika talenta ditempatkan secara tepat, organisasi akan bergerak lebih efektif dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, penempatan berbasis talenta akan menghasilkan personel yang lebih memahami makna tugasnya, lebih mandiri dalam bekerja, lebih cepat berkembang kompetensinya, serta mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi organisasi maupun masyarakat.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan pemimpin yang sukses secara individu, tetapi membangun organisasi yang mampu berkembang secara berkelanjutan melalui sistem yang berjalan berdasarkan kompetensi, talenta, dan integritas,” ujar Ary.
Assessment Center Perwira Tinggi Polri Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu langkah konkret Polri dalam menindaklanjuti rekomendasi KPRP untuk memperkuat sistem meritokrasi, manajemen talenta, dan tata kelola SDM yang profesional.
Melalui proses yang objektif serta melibatkan perspektif eksternal, Polri berupaya memastikan kaderisasi kepemimpinan berjalan berdasarkan kompetensi, integritas, dan potensi terbaik setiap personel.
Pada akhirnya, penguatan kualitas kepemimpinan tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, humanis, transparan, dan mendapat kepercayaan yang lebih kuat dari masyarakat.[]
Comment