by

PPDB Sistem Zonasi Mampukah Atasi Persoalan Pendidikan Hari Ini?

-Opini-26 views

 

 

 

 

Oleh: Pitasari, Mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

__________

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Bulan Juli ini, para orang tua dan  calon peserta didik disibukkan dengan pendaftaran masuk sekolah awal tahun ajaran baru.  Kondisi ini menjadi rutinitas yang terjadi setiap tahun.

Namun yang perlu diperhatikan adalah adanya perubahan kebijakan yang terjadi dan berbeda setiap tahun, utamanya kebijakan zonasi dan proses penerimaan calon peserta didik yang berlaku saat ini,

Pemeberlakuan sistem zonasi terhitung sejak tahun 2019 sebelum pandemi dan pemeberhentian sistem ujian nasional.

Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi atau wilayah berdasarkan jarak rumah dan juga akademik atau prestasi menuai berbagai polemik di masyarakat.

Dikutip dari suarakaltimid, Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Tahun Ajaran 2021 di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menggunakan sistem zonasi.

Mekanisme teknisnya itu menurut Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Rusman Yaqub, diserahkan ke masing-masing kabupaten, karena mereka yang akan menyesuaikan ketentuan di daerah masing-masing.

Namun sayangnya kebijakan ini tidak dibarengi dengan berbagai fasilitas pendidikan, hal ini terjadi di beberapa daerah Kaltim seperti Balikpapan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan, penerapan sistem zonasi dalam proses PPDB online di Kota Balikpapan masih belum didukung ketersediaan fasilitas pendidikan.

Menurutnya, pelaksanaan sistem zonasi dalam proses PPDB tidak akan berjalan lebih baik tanpa didukung ketersediaan fasilitas pendidikan yang merata. (Balikpapan.prokal.co)

Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah belum signifikan karena belum terintegrasi secara menyeluruh.

Kebijakan yang ada seputar zonasi belum menyentuh mekanisme pelaksanaan dan belum bisa diimplementasikan terhadap sekolah tempat penerimaan peserta didik baru.

Apalagi kondisi pandemi yang semakin menambah terkendalanya fasilitas dan kualitas pendidikan.

Hal ini terjadi bukan tanpa sebab.  Akar masalah sesungguhnya yakni tidak meratanya kualitas dan juga fasilitas pendidikan di setiap daerah dan masih terdapat ketimpagan antaara pendidikan di kota dan juga pelosok desa.

Permasalahan pendidikan yang sering berganti ganti kebijakan ini tidak mampu mengatasi permasalahan utama karena sstem kapitalisme masih menjadi dasar kebijakan tersebut.

Pendidikan nasional pun hanya memiliki visi dan gairah tapi tidak memiliki misi sehingga pendidikan hanya berjalan di tempat.

Orientasi pendidikan dalam konsep kapitalisme hanya menjadi muara bagi kalangan the haves saja. Pada akhirnya terdapat jurang pendidikan yang dalam antara mereka yang berkantong tebal dengan kaum miskin. Pendidikan berkualitas hanya dinikmati oleh kalangan berduit. Ini sangat berbeda dengan pendidikan yang bersifat gratis yang dipenuhi oleh kalangan the poor.

Memang benar bahwa negeri ini telah menerapkan wajib belajar 9 tahun demi memperbaiki sisitem pendidikan, namun pada kenyataannya sekolah belum layak dari segi kuantitas, maupun kualitas.

Output yang dihasilkan dari sistem pendidikan kapitalisme hari ini bersifat sekuler dan tidak berkualitas disebabkan bergesernya orientasi pendidikan yang  bukan lagi mencari ilmu pengetahuan dan manfaat bagi nusa bangsa.

Orientasi pendidikan kapitalisme kini diarahkan berdasarkan kepentingan dan  sistem yang berkuasa. Tambal sulam kebijakan pendidikan termasuk zonasi di dalamnya, belum mampu mengatasi permasalahan pendidikan di negeri ini secara komprehensif.

Mencerdaskan kehidupan segenap bangsa merupakan salah satu penggalan kalimat yang terdapat pada Undang-Undang negeri ini. Namun miris, hal ini tidak berkorelasi dan berjalan sebagaimana mestinya.

Padahal sudah tercetak jelas bahwasanya pendidikan merupakan tanggung jawab negara. Negara harus memastikan bahwa warga negara dapat memperolwh dan mengenyam pendidikan sebgaimana mestinya.

Sangat berbeda saat sistem Islam menangani permasalahan pendidikan.  Negara memprioritaskan pendidikan sebab itu adalah tanggung jawab negara dan juga hak umat untuk mendapatkan nya.

Dicerittakan pada masa Daullah Abasiyah. sistem pendidikan Islam berkembang sangat luar biasa,  menghasilkan generasi Islam terdidik dengan ilmu pengetahuan dan  banyak mencetak ilmuwan. Ini membuktikan bahwa tujuan, metode, kurikulumm, tenaga pengajar, fasilitas pendidikan dan juga pembiayaan diatur dengan sangat baik oleh negara.

Negara mempunyai tujuan pendidikan yang jelas berdasarkan syariat Islam, menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan yang Rasul ajarkan, maka kurikulum pun disusun dan dirancang berdasarkan Islam.

Dengan begitu tenaga pengajar pun berkualitas dan mumpuni dengan bidang kemampuan ditambah dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan lengkap di setiap sekolah. Pembiayaan segala fasilitas ini sepenuhnya didanai oleh negara alias diberikan secara cuma-cuma. Pembiayaan ini diperoleh dari harta kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dan dipakai untuk umat.

Output pendidikan dalam Islam sangat  jelas yakni mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Pendidikan ala islam ini berhasil mencetak manusia kaliber dunia seperti Ibnu Sina (Aveciena) yang kitab-kitab kedokteran nya dijadikan sebgai bahan rujukan dunia kedokteran yang maju saat ini.

Dari sini,  sejatinya kita sadari bahwa mengatasi masalah pendidikan dan segala problematika kehidupan yang lain hanya dapat diselesaikan dengan Islam. Wallahu’alab bisshawab.[]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =

Rekomendasi Berita