by

Puadi S.Pd M.M*: Impilkasi Hukum Terhadap Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Puadi S.Pd M.M
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Undang-Undang No.7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan kepada KPU, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemutahiran Data Pemilih dalam
Penyelenggaran Pemilu Tahun 2019. KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dan jajaranya
menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disandingkan
dengan Data Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir yang dimutahirkan secara
berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara yang
selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pentingnya pemutahiran daftar
pemilih dalam penyelenggaraan pemilu memiliki implikasi
cukup besar, tidak hanya pada persoalan hak konstitusional warga negara yang
punya hak pilih, hal mana jika menghilangkan satu hak pilih warga negara dapat
berimplikasi pada pelanggaran tindak pidana pemilu, pemutahiran data pemilih
juga berimplikasi pada penentuan berapa jumlah daftar pemilih, berapa jumlah
TPS yang harus dibuat, serta nerapa jumlah surat suara yang harus dicetak. Selain
itu dalam proses akhir pemilu jika pihak Peserta pemilu akan mengajukan gugatan
permohonan sengketa hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Mahkamah
Konstitusi, maka daftar pemilih selalu menjadi salah satu alasan dasar perkara
yang dipersoalkan tersebut.

Dalam pelaksanaan
pemutahiran data pemilih oleh KPU dan Jajarannya mendasarkan pada data pemilih
awal yaitu data pemilih A-KPU (yang merupakan data hasil sinkronisasi antara
DP4 dan jumlah pemilih pada pemilu terakhir. Data pemilih A-KPU ini kemudian
dilakukan pemutahiran dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) oleh
Pantarlih kepada warga pemilih kemudian hasil dari coklit tersebut dijadikan
bahan dasar untuk penyusunan daftar pemilih dan ditetapkan sebagai Daftar
Pemilih Sementara (DPS), selanjutnya ada masukan dan tanggapan masyarakat
serta  perbaikan data pemilih kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih
Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)  kemudian ditetapkan sebagai Daftar
Pemilih Tetap (DPT).
Prinsip-prinsip
dalam Pemutahiran Data Pemilih
Pemutahiran data pemilih
merupakan tahapan krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik Pilkada
maupun Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Permasalahan klasik daftar
pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan yang tak pernah kunjung
usai. Dalam pemutahiran daftar pemilih, KPU dan jajarannya bekerja dengan
berpedoman kepada prinsip-prinsip  komprehensif, mutakhir dan akurat:

Prinsip komprehensif adalah
daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik
yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi
persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam
kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan
diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam
daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.

Prinsip mutakhir adalah
daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih,
meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin,
status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara,
dan meninggal.

Prinsip akurat adalah daftar
pemilih diharapkan dapat memuat informasi jelas tentang pemilih, meliputi nama,
umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat,
tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak
berhak.

PKPU No.11 Tahun 2018 dalam
Pasal 13 ayar (3) menyatakan kegiatan coklit dilakukan dengan pada huruf d – l,
yaitu mencoret pemilih sudah meninggal dunia, yang berstatus TNI/POLRI, yang belum
genap berumur 17 Th (kecuali sdh menikah), yang tidak diketahui keberadaanya, yang
tidak dikenal, yang dicabut hak pilihnya, yang mengalami gangguan jiwa/
hilang ingatan (sesuai surat keterangan dokter), yang bukan penduduk setempat, yang
pindah domisili dan juga pemilih dengan data ganda (dihapus satu atau dua nama
ganda nya).

Akurat dan mutahir juga
terkait dengan jumlah data pemilih yang  memenuhi syarat dan tidak
mememuhi syarat. KPU dan jajaranya akan memasukan data pemilih baru bagi warga
yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum masuk dalam daftar pemilih,
selain itu juga akan menghapus/mencoret pemilih yang ada dalam data pemilih
tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut diatas.

Dalam perjalanan pemutahiran
data pemilih dari data awal  A-KPU sebagai 
bahan data untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (CokLit) oleh Pantarlih yang
kemudian menjadi dasar untuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan dari
data DPS ada tanggapan masyarakat (pemilih baru mendaftar dan ada pemilih
dilakukan pencoretan karena tidak memenuhi syarat= TMS) dan dilakukan perbaikan
untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP),
terjadi koreksi pengurangan. Berikut data pemilih untuk wilayah Provinsi DKI
Jakarta dari Data A-KPU, DPS dan DPSHP sebagai berikut:

Saat ini KPU Provinsi DKI
Jakarta dan jajaran dibawahnya telah melakukan kegiatan tahapan penetapan
Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditingkat KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada
tanggal 17 Juni 2017 dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
(DPSHP) di tingkat KPU Kabupaten/Kota dtelah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli
2018. Saat ini PPS telah mengumumkan data DPSHP tersebut di setiap papan
pengumuman kantor kelurahan masing-masing. Terhadap DPSHP yang telah ditetapkan
tersebut beberapa permaslaahan muncul.
Jumlah Data Pemilih dari A-KPU,
DPS dan DPSHP se Provinsi DKI Jakarta
No
Kabupaten/Kota
A-KPU
TPS
DPS
TPS
DPSHP
TPS
1.
Jakarta
Pusat
799.937
3.010
761.899
3.003
757.645
2.995
2.
Jakarta
Selatan
1.667.758
6.383
1.616.666
6.386
1.611.695
6.348
3.
Jakarta
Barat
1.741.238
6.748
1.660.558
6.706
1.675.647
6.713
4.
Jakarta
Utara
1.174.431
4.355
1.118.922
4.340
1.123.694
4.341
5.
Jakarta
Timur
2.115.110
7.816
2.053.654
7.815
2.037.622
7.818
6.
Kep.
Seribu
18.830
72
18.431
72
17.916
70
JUMLAH
7.517.304
28.384
7.230.130
28.322
7.224.219
28.285
*Sumber BA KPU Kota
se Provinsi DKI Jakarta pertanggal 22 Juli 2018

Menurut Data KPU Provinsi
DKI Jakarta dalam proses coklit yang dilakukan Pantarlih selain memasukan data
pemilih baru, KPU DKI Jakarta dan jajaran juga menemukan data pemilih yanag dinyatakan
Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Kreteria pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebagai
berikut: Meninggal Dunia, Dibawah Umur 17 tahun, Anggota TNI/POLRI, Pindah Domisili,
Tidak Dikenal, Hilang Ingatan (sesuai Ket.Dokter), Bukan Penduduk Setempat,
Dicabut Hak Politiknya, Pindah TPS, Terdaftar lebih dari 1 (satu) kali atau
Ganda.

Terhadap data TMS tersebut
dilakukan pencoretan dari DPS, sehingga dari Data A-KPU menuju Data DPS, mengalami
pencoretan data cukup banyak, sebagai berikut:

No
Kabupaten/Kota
Data Pemilih Baru
Data Pemilih TMS
1.
Jakarta
Pusat
27.665
65.693
2.
Jakarta
Selatan
53.960
105.052
3.
Jakarta
Barat
40.511
121.191
4.
Jakarta
Utara
29.789
85.298
5.
Jakarta
Timur
64.381
125.837
6.
Kep.
Seribu
1.518
1.917
JUMLAH
217.814
504.988
*Sumber
data KPU Provinsi DKI Jakarta per 20 Juni 2018.

Data pemilih sebanyak 504.988 adalah yang oleh KPU DKI
Jakarta dan jajarannya dianggap tidak memenuhi syarat dengan berbagai kreteria
diatas, data pemilih tersebut telah dilakukan pencoretan dari data pemilih dr
A-KPU menuju DPS.

Kemudian dalam proses
perbaikan data pemilih Daftar Pemilih Sementara (DPS) ada tanggapan masyarakat,
masukan Pengawas pemilu, temuan data ganda dan terjadi koreksi pengurangan data
pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menuju Daftar Pemilih Sementara
Hasil Perbaikan (DPSHP), sebagai berikut:

      
Kota Jakarta Pusat terkoreksi 4.254 pemilih,
      
Kota Jakarta Selatan terkoreksi 4.971 dan
      
Kota Jakarta Timur terkoreksi 16.032,

jika digabungkan berjumlah
25.257, artinya dalam proses perbaikan data pemilih dari DPS menuju DPSHP KPU
DKI Jakarta dan jajarannya telah mencoret data pemilih sebanyak 25.257.  Atas pencoretan data pemilih tersebut KPU
Provinsi DKI dan KPU Kab/Kota  harus memastikan bahwa data pemilih yang
dicoret tersebut dapat dipertanggungjawabkan, betul-betul pemilih yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) baik secara kreteria pemilih maupun
secara jumlah harus benar,. Terkait jumlah pemilih yang dicoret, jika ada
Peserta pemilu maupun pihak pemantau pemilu yang mempertanyakan data yang
dihapus tersebut, maka KPU dan jajaranya dapat menjelaskan secara rinci dan
detail data pemiih tersebut.
Dugaan
Pelanggaran Dalam Proses Pemutahiran Data Pemilih.
Undang-Undang No.7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 460 menyatakan Pelanggaran administrasi
pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan
penyelenggara pemilu. Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2018, Pasal 1 angka 28
menyatakan Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang
melanggar tata cara, prosesur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelengaraan pemilu.

Pemutahiran data pemilih
yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya  merupakan bagian dari prosedur
administrasi  pendataan, ada proses penambahan pemilih baru dan ada proses
pencoretan pemilih yang oleh KPU dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Pencoretan
data pemilih harus dilakukan sesuai prosedur, jika tidak sesuai prosesur maka dapat
dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran administrasi. Kesalahan terhadap
pencoretan pemilih berakibat pada tindakan penghilangan hak pilih seseorang. 

Dalam proses pemutahiran data pemilih yang dilakukan KPU dan jajarannya jika
Parpol Peserta pemilu menemukan adanya dugaan tindakan kekeliruan prosedur
administrasi dalam pemutahiran data pemilih, baik mengenai pemilih memenuhi
syarat yang tidak dimasukan dalam daftar pemilih maupun pemilih yang dicoret, maka
agar segera sampaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota dan
jajarannya agar segera melakukan perbaikan terhadap pemutahiran data pemilih. Setelah
Rekapitulasi DPSHP akhir kemudian KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) dan jika data pemilih sudah ditetapkan menjadi DPT maka tidak ada
lagi perbaikan terhadap data pemlih tersebut kecuali atas rekomendasi dari
Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dugaan pelanggaran
administrasi dalam pemutahiran data pemilih dapat dilaporkan kepada Pengawas
pemilu sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Perbawaslu No.8 Tahun
2018 Pasal 4 menyatakan ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
dan Pengawas LN berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan
pelanggaran administrasi pemilu sesuai denagn tempat terajdinya pelanggaran.
Ayat (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat
rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai dugaan pelanggaran administrasi
pemilu kepada Pengawas pemilu secara berjenjang. Ayat (3) Panwaslu Kelurahan/Desa
menerima dan menyampaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada
Panwaslu Kecamatan.

Terkait laporan dugaan
pelenggaran administrasi pemilu sebagai berikut:
     Laporan
dugaan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administasi pemilu
     Laporan
disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan memenuhi syarat formil  dan syarat materil.
     Pemeriksaan
terhadap pelanggaran administrasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka oleh Majelis Pemeriksa.
     Majelis
Pemeriksa memutus pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan paling sedikit 2
(dua) alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut dapat berupa: keterangan saksi,
bukti surat atau tulisan, petunjuk, dokumen elektronik,  keterangan pelapor atau terlapor dalam pemeriksaan
sidang, dan keterangan ahli.
     Bawaslu.
Temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu yang telah dikaji dan terbukti
kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu LN dan
Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan
diregistrasi. Dalam hal memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut,
keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.     
     
Pelanggaran
Hak Asasi dan Tindak Pidana Pemilu
Hak untuk memilih sebagaimana
dinyatakan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 198
menyebutkan ayat (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara (17
April 2019) sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin,
atau sudah pernah kawin, mempunyai hak pilih. Hak untuk memilih dan dipilih
dalam suatu pemilihan merupakan prinsip Hak Asasi Manusia yang universal.
Karena itu negara wajib melindungi dan menjamin hak memilih (right to vote) dan
hak untuk dipilih (right to be elected). Tidaklah dibenarkan secara konstitusi
siapapun menghilangkan hak pilih rakyat, hak untuk berpartisipasi dalam
pemerintahan karena hak memilih adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap
warga negara.

Dalam pendataan pemilih KPU
DKI Jakarta memisahkan kreteria data pemilih yang belum memiliki KTP-elektronik
atau yang disebut dengan data Model AC-KPU yaitu daftar pemilih yang berisi
para pemilih yang belum memiliki KTP-Elektronik dan pemilih yang tidak
dipastikan kepemilikan KTP-elektroniknya. Pemilih ini akan dikoordinasikan dengan
Disdukcapil DKI Jakarta untuk di identifikasi dan ditindaklanjuti, dalam hal
pemilih Model AC-KPU ini diidentifikasi bukan warga DKI Jakarta maka pemilih
ini akan dihapus dari data pemilih. Untuk saat ini Pemilih Model A-KPU
dikeluarkan dari data pemilih DPSHP, karena belum dipastikan kepemilikan KTP-elektroniknya,
karena sesai aturan dalam pelaksanaan pemungutan suara seorang pemilih harus menunjukan
KTP elektronik.

Berikut data pemilih Model
AC-KPU Kab/Kota se Provinsi DKI Jakarta

No
Kabupaten/Kota
Data Pemilih
Model AC-KPU
Blm Merekam KTP-El
1.
Jakarta
Pusat
5.846
3.312
2.
Jakarta
Selatan
7.552
4.845
3.
Jakarta
Barat
9.937
3.896
4.
Jakarta
Utara
9.156
2.816
5.
Jakarta
Timur
9.371
2.697
6.
Kep.
Seribu
693
511
JUMLAH
42.555
18.077
*Sumber BA KPU Kota
se Provinsi DKI Jakarta pertanggal 22 Juli 2018

Terkait data pemilih Model
AC-KPU sesuai BA DPSHP KPU Kota/Kab se Provinsi DKI Jakarta yang belum
melakukan perekaman KTP-EL tercatat sejumlah 18.077,  mungkin jumlahnya bisa lebih banyak lagi di Provinsi
lainnya. Karena pemilih ini belum dipastikan kepemilikan KTP-Elektroniknya maka
sejumlah data pemilih 18.077 tersebut dikeluarkan dari sistem data pemilih
(Sidalih), sambil menunggu Disdukcapil dan jajarannya menindaklanjuti melakukan
perekaman terhadap warga pemilih tetrsebut, Jika tidak tertindaklanjuti atau
terlambat membuatkan KTP elektronik sampai melebihi hari H Pemungutan suara
tanggal 17 April 2018, maka pemilih tersebut dimungkinkan akan kehilangan hak
pilihnya.

Dalam persoalan ini Negara, Pemerintah,
 Disdukcapil wajib memberikan menjamin
kepada warga pemilih secara maksimal, untuk dapat memiliki KTP elektronik, sehingga
tidak ada seorang warga pun yang bisa dihilangkan hak pilihnya. Pencoretan dan
penghapusan data pemilih dapat berakibat pada tindakan penghilangan hak pilih
seorang warga, jadi dalam melakukan pencoretan data pemilih oleh KPU dan
jajarannya harus memastikan pemilih tersebut benar-benar masuk dalam kreteria
pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Undang-Undang No.7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur Pasal pidana bagi setiap orang yang
menghilangkan hak pilih. Pasal 510 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja
menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan danda paling banyak dua puluh empat juta rupiah dan Pasal
511 Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang
ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar
sebagai pemilih dalam pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan penjara
paling lama 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Diambil dari berbagai
sumber.    



*Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta,
Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 12 =

Rekomendasi Berita