RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin (8/9/2025). Pergantian ini dinilai mencerminkan penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional, terutama terkait penguatan peran negara dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
Ekonom INDEF sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Dr. Ariyo Irhamna, menilai perubahan tersebut merupakan langkah konsisten Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kebijakan fiskal selaras dengan visi pembangunan nasional.
“Sejak awal, terdapat perbedaan visi yang cukup jelas antara Sri Mulyani dengan Presiden. Sri Mulyani cenderung menekankan peran pasar, sementara Presiden mendorong keterlibatan aktif pemerintah melalui instrumen fiskal, pembiayaan, dan penguatan BUMN,” kata Doktor bidang ekonomi yang kini sedang menempuh PhD Program di University of East Anglia, Inggris melalui rilis ke Redaksi Radar Indonesia News, Selasa (9/9/25).
Menurut Ariyo, Menteri Keuangan baru perlu segera fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas fiskal dan sosial.
Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan antara lain meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hingga Rp75–80 juta per tahun agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memiliki ruang konsumsi lebih luas.
Selain itu, ia juga menyarankan penurunan tarif PPN menjadi 10 persen dengan 1 persen ditanggung pemerintah (PPN DTP). “Kebijakan ini akan menjaga daya beli rumah tangga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara,” ujarnya.
Sehari setelah pelantikan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi. Ariyo menilai hal itu sebagai respon wajar dari pasar.
“Penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukan indikator fundamental negatif, melainkan respon awal terhadap ketidakpastian,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya disiplin fiskal agar APBN tidak berubah menjadi “ATM tanpa batas” bagi semua kebutuhan.
“Setiap kebijakan fiskal harus diukur secara hati-hati, tepat sasaran, dan terencana agar APBN tetap sehat sekaligus efektif mendorong pertumbuhan,” tambahnya.
Ke depan, keberhasilan Menteri Keuangan sangat ditentukan oleh kecepatan implementasi kebijakan, kualitas komunikasi publik, serta profesionalisme birokrasi.
“Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien,” imbuh Ariyo.[]
Comment