Rakyat Papua Dalam Pangkuan NKRI, Tidak Bisa Diganggu Gugat

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Demikian pernyataan Hendrik Yance Udam (HYU) Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta NKRI (Gercin-NKRI) dalam keterangan pers di Jakarta,  Rabu Sore, (19/12/2018),

Persoalan Papua telah final dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan pepera ‘Pemungutan Pendapat Rakyat’ 1 Mei 1969 yang difasilitasi oleh PBB dan hukum internasional yang berlaku.

“Itu berarti Papua telah merdeka secara berdaulat dalam NKRI, saatnya kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal positif dan membangun Papua dalam bingkai NKRI. “ujar Hendrik.

Selanjutnya Hendrik Yance Udam yang biasa dipanggil HYU mengatakan, di Papua terdapat tujuh (7) wilayah adat dan terdiri dari kurang lebih dua ratus lebih suku-suku asli papua yang mendiami tanah papua.

“Seandainya Papua didorong untuk keluar dari NKRI oleh elit-elit politik dan antek- antek asing yang adalah petualang-petualang politik yang ada, apakah Papua akan lebih sejahtera dan aman? kami yakin tidak, sebab akan terjadi pembunuhan di mana-mana untuk merebut kekuasaan yang ada. “ungkap Hyu.

Sedangkan kata Hyu, Papua masih dalam NKRI saja sesama orang asli Papua (OAP) saling membunuh melalui perang sesama suku-suku di Papua dan terjadi sukuisme yang sangat tinggi untuk jabatan-jabatan strategis di pemerintahan dan politik di Papua, bahkan hanya suku tertentu yang mendominasi pemerintahan yang ada.

“Papua merdeka keluar dari NKRI bukan solusi, malah akan mendorong orang Papua ke dalam lembah maut dan akan membuat hidup kita orang Papua semakin sengsara dan menderita. “jelasnya.

Hyu menilai Gubernur provinsi Papua sebagai penyulut perpecahan, ia tidak semestinya melontarkan statemen kontraversi atas kemerdekaan Papua.

Untuk itu, Hyu meminta Gubernur agar segera melakukan komunikasi dengan semua stakeholder yang ada di Papua, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat serta TNI/Polri agar membangun komunikasi baik dalam menyelesaikan krisis Nduga berdarah yang mengakibatkan para perkerja jalan trans Papua ditembak oleh Kelompok  Bersenjata.

“Gubernur Papua Lukas Enembe harus mengeluarkan statemen atau peryataan yang santun dan menyejukkan sehingga dapat menenangkan situasi di Ppapua yang lebih harmonis bukan mengeluarkan statemen yang menakutkan orang yang dapat menyuburkan semangat perpecahan serta menimbulkan benih-benih konflik baru lagi di Papua. “tegas Hyu.

Hyu tidak sependapat dengan statemen Lukas Enembe yang mengatakan bahwa persoalan Nduga adalah persoalan orang Papua minta merdeka dan telah dimuat di beberapa media lokal maupun nasional.

Statemen tersebut sangat berbeda dengan statemen Wakil Gubernur Klementinal yang telah dimuat di beberapa media lokal maupun nasional ‘mengutuk keras dan menyatakan bahwa persoalan penembakan karyawan PT. Istaka ketika membangun jembatan jalan trans Papua adalah merupakan kekejian Kelompok Sipil Bersenjata (KKB) dan meminta aparat TNI/Polri untuk menangkap pelaku tersebut.’

Perbedaan pendapat antar kedua tokoh tersebut dinilai Hyu sangat berbeda isu politik yang diletakan sebagai alat munculnya konflik yang tak berkesudahan. “satunya mendukung pemerintah pusat dan yang satunya tidak mendukung malah melemahkan kekuatan negara di Papua. “kata Hyu.

Hyu berharap agar Gubernur segera mencari solusi strategis dalam penyelesaian persoalan Papua dengan mengedepankan komunikasi yang terarah sebagai kesatuan NKRI.[KT]