Remisi Kemerdekaan, Sebuah Solusi?

Opini117 Views

Penulis : Ari Rismawati | Aktivis Muslimah Purwakarta

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA–  Ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta mendapatkan potongan masa tahanan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78.

Penyerahan remisi tersebut dilaksanakan dalam rangkaian upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-78 di lembaga pemasyarakatan yang terletak di Jalan Dr Kusumahatmaja, Purwakarta.
Kepala Lapas Kelas II B Purwakarta Yusep Antonious mengatakan, ada sebanyak 275 warga binaan yang mendapatkan remisi pada momen Hari Kemerdekaan RI kali ini. Dia menyebut, dari ratusan warga binaan yang mendapatkan remisi tersebut, satu diantaranya dinyatakan langsung bebas. (PURWAKARTA, RAKA )

Sudah tidak asing lagi mendengar remisi para tahanan di negeri ini yang menggunakan hukum yang berasaskan demokrasi. Di saat peringatan hari kemerdekaan RI yang seharusnya bisa memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan kemerdekaan yang hakiki, tetapi para pemangku kekuasaan malah membuat kebijakan yang tidak di harapkan oleh masyarakat, para pelaku kejahatan yang seharusnya mendapatkan sanksi berat, malah diberi hadiah berupa remisi tahanan bahkan ada yang sampai dibebaskan.

Tentu ini bukanlah yang diharapkan oleh masyarakat, karena hal itu malah akan menambah angka kejahatan karena sanksi hukum yang diberikan oleh pemerintah tidaklah tegas dan memberikan efek jera, justru malah diberikan dispensasi hukum. Begitulah potret hukum demokrasi.

Dalam demokrasi, Legislator (pembuat hukum) adalah manusia yang sifatnya lemah dan memiliki banyak kekurangan. Karena itu produk yang dihasilkan pun pasti mengandung banyak kelemahan, kekurangan, potensi remisi dan tidak melampaui zaman.

Standar yang digunakan membuat UU adalah akal manusia berdasarkan suara terbanyak. Jadi, legislasi dalam sistem demokrasi sekuler mengacu pada suara mayoritas. Kebenaran diukur dari berapa banyak produk hukum tersebut mendapatkan persetujuan.

Padahal akal manusia tidak akan mampu menentukan bahwa sesuatu perbuatan terpuji atau tercela, termasuk dalam kategori jahat atau bukan, berimplikasi pahala ataukah dosa, sehingga layak mendapatkan sanksi hukum ataukah tidak.

Pangkal kekisruhan hukum yang terjadi hingga kini disebabkan karena sistem hukum yang diterapkan saat ini berlandaskan pada sekularisme  yang memisahkan agama dari kehidupan atau memisahkan agama dari politik dan negara.

Berbeda dengan sistem sekular, islam memiliki sumber hukum yang sangat jelas dan disepakati oleh ulama yakni Al-Quran, as-sunnah, ijmak sahabat dan Qiyas syar’i. Dengan kejelasan sumber hukumnya, maka akan terhindar dari perselisihan, karena rujukannya jelas dan baku yakni wahyu Allah SWT.

Sistem hukum pidana islam disyariatkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan.  Allah SWT berfirman (yang artinya) :  “Dalam hukum qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang berakal, supaya kalian bertaqwa (TQS Al Baqarah[2]:179). Maksudnya, terdapat hikmat yang sangat besar dalam hukum qishash yaitu menjaga jiwa.

Artinya orang yang berakal sehat sadar, jika dia melakukan pembunuhan, dia terancam diberi sanksi berupa hukuman mati, maka dia tidak akan berani melakukan pembunuhan, disinilah fungsi pencegahan (zawajir), yakni mencegah manusia dari tindak kejahatan.

Islam menetapkan bahwa penyusunan hukum syariah dari awal semata-mata hanya menjadi hak Allah SWT. Manusia tidak berhak membuat keputusan terkait halal atau haram. Dalam hal ini, Allah SWT sebagai Al-Hakim (pembuat hukum) telah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk merujuk pada kitab-Nya dan sunnah Rasulullah saw.

Ketika landasan hukum bukan berdasarkan wahyu Allah SWT, maka manusia akan merujuk pada akal yang  tentunya memiliki keterbatasan. Segala sesuatu yang terbatas pasti tidak akan menghasilkan kesempurnaan. Wallahua’lam bishawab.[]

Comment