by

Rika R. Wijaya: Ganyang Komunis, Umat Jangan Pragmatis!

-Opini-21 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Di tengah pandemi virus corona hari ini, umat semakin tak gentar menilik dan menyerang setiap hal yang diperkirakan akan membawa pada kerusakan.

Terlebih jika hal itu berkaitan dengan luka lama yang belum terlupakan oleh bangsa Indonesia, yakni peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah kegagalan kudeta Gerakan 30 September (G30S/PKI) pada tahun 1965-1966.

Peristiwa berdarah-darah ini tentu tidak bisa dilupakan begitu saja. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diduga kuat menjadi dalang terjadinya pembantaian ini pun akhirnya membekas di benak umat sebagai penjahat tak berperikemanusiaan.

Untuk itulah, luka lama yang belum sembuh ini akan kembali menuai semangat untuk melindungi diri dari hal-hal dan siapa saja yang berpotensi memunculkan kembali ‘penjahat’ masa lalu, terlebih pembantaian di negeri mayoritas muslim ini pun memakan korban dari kalangan ulama Islam.

Hal ini tampak dalam Apel Siaga Ganyang Komunis yang digelar oleh Persaudaraan Alumni atau PA 212 dan Aliansi Nasional Anti Komunis di Jabodetabek, Ahad 5 Juli 2020.Dalam apel ini, peserta diminta berikrar untuk siap jihad qital memerangi kaum komunis dan pihak yang ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. (tempo.co 5 Juli 2020).

Aksi umat tolak komunis hingga resolusi jihad qital ini sesungguhnya adalah berkat wujud semangat dalam memperjuangkan al-Haq, yakni Islam. Semangat membela para ulama dan ajaran Islam merupakan hal yang memang seharusnya ada pada umat Islam, terlebih di tengah sistem yang meniscayakan adanya penistaan, penodaan bahkan pertumpahan darah orang-orang yang memperjuangan Islam.

Hanya saja, penolakan terhadap komunis tentu tidaklah cukup. Pasalnya, ada ideologi kufur lain yang harusnya juga ditolak, yakni ideologi kapitalisme beserta pemikiran turunannya, seperti nasionalisme, liberalisme, sekulerisme, dsb. Sebab, ideologi yang satu ini juga bertentangan dengan ajaran Islam.

Ideologi kapitalisme adalah ideologi yang meniadakan peran Pencipta dalam kehidupan alias memisahkan agama dari kehidupan (sekuler). Agama dipandang sebagai aspek individu semata bahkan merupakan hak privasi yang dilindungi oleh negara.

Namun, maknanya bukan negara mengamini aturan agama untuk diberlakukan. Akan tetapi melindungi hak beragama maksudnya setiap individu bebas memilih keyakinannya atau bebas berpindah agama kapan pun dia inginkan.

Dengan demikian, wajar jika di dalam pemberlakuan sistem kapitalisme –sebagaimana hari ini- tidak akan kita jumpai penerapan hukum-hukum Islam secara kaffah (menyeluruh) di seluruh aspek kehidupan.

Akibatnya, Islam hanya dipandang sebagai agama ritual yang mengurusi perkara Rukun Iman dan Rukun Islam saja ditambah hukum seputar warisan, pernikahan dan perceraian.

Dalam sistem ekonomi mislanya, di dalam sistem kapitalisme sumber dalam alam (SDA) diserahkan pengelolaannya pada swasta atau asing dengan dalih bahwa uang negara tidak cukup untuk mengadakan teknologi pengelolaannya dan sumber daya manusia (SDM) yang tidak mumpuni.

Padahal, di dalam Islam kekayaan alam yang berlimpah seperti hutan, air, tambang emas, tambang batubara dll merupakan milik umat dan tidak boleh menjadi milik individu apalagi swasta dan asing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Adapun pengelolaannya, maka negaralah yang wajib mengelola dan hasilnya adalah untuk kemaslahatan umat. Bisa dalam bentuk pendidikan dan kesehatan gratis, jalan-jalan, jembatan, maupun fasilitas publik lainnya.

Pada aspek lain seperti politik, aspek ini juga jauh dari penerapan Islam. Politik hanya dimaknai kursi kekuasan semata. Pesta lima tahunan nyatanya belum mampu menuntaskan permasalahan, malah kian hari kian parah problematika yang ada di tengah-tengah umat.

Padahal perebutan kursi jabatan di awal digadang-gadang umat akan membawa perbaikan yang berarti.

Di dalam Islam, politik dikenal dengan istilah siyasah yang bermakna mengatur dan mengurusi segenap urusan umat. Artinya, penguasa wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan urusan rakyatnya.

Rasulullah SAW bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari).

Di dalam hadits tersebut jelas bahwa para Khalifah, sebagai pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak pada hari kiamat, apakah mereka telah mengurusnya dengan baik atau tidak berdasarkan hukum Islam.

Bagaimana dengan para pemimpin dalam sistem demokrasi yang merupakan buah dari ideologi kapitalisme, apakah mungkin mereka bertindak sebagai raa’in?

Abdul Qadim Zallum, dalam kitabnya berjudul “Demokrasi Sistem Kufur” (PTI,2015 hlm 17-19), menjelaskan bagaimana kedustaan sistem demokrasi. Parlemen yang dikatakan sebagai wakil rakyat, pada faktanya adalah wakil dari para pemilik modal yang memiliki dana untuk menempatkan orang yang diinginkannya.

Maka aturan yang dibuat adalah aturan yang menguntungkan mereka, bukan meguntungkan rakyat. Dan aturan inilah yang harus diterapkan oleh penguasa.

Maka tidak mengherankan jika hari ini SDA Indonesia berada di tangan para pemilik modal melalui regulasi-regulasi yang ada.

Ini baru dua aspek. Belum lagi jika kita berbicara terkait sistem kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya. Maka kita pun akan mendapati hal yang sama, yakni jauhnya ajaran-ajaran Islam dari kehidupan.

Untuk itulah maka umat tidak boleh bersikap pramatis dengan hanya menolak pemikiran rusak sebagian-sebagian saja.

Semestinya umat tidak hanya terhenti pada perjuangan menolak komunis, tetapi dilanjutkan dengan menolak segala macam sistem dan pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam, seperti sistem kapitalisme yang telah nyata kita rasakan kerusakannya hari ini.

Di samping itu, umat kembali memperjuangkan tegaknya sistem Islam  sebagai solusi bagi permasalahan dunia hari ini.

Karena, hanya Islamlah satu-satunya sistem yang memanusiakan manusia dan telah terbukti mampu membentuk rekayasa sosial yang beradab selama kurang lebih 13 abad lamanya. Wallahu a’lam bi as-Showwab.[]

*Aktivis Muslimah & Pemerhati Sosial Politik

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + six =

Rekomendasi Berita