by

Rindyanti Septiana S.Hi*: Sistem Ilahi Solusi, Bukan Ancaman Bagi Negeri

-Opini-101 views

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA Kondisi dunia tak terkecuali Indonesia begitu memprihatinkan. Karena sedang menghadapi krisis besar yang bermula dari krisis kesehatan disebabkan pandemi Covid-19.

Salah satu negara yang menjadi sorotan Dunia akibat pandemi ini ialah Brazil. Dinas pelayanan kesehatan suku asli pemerintag Brazil melaporkan 23 warga suku asli meninggal dunia akibat Covid-19.

Disebabkan amat rendahnya tes Covid-19 dan penelusuran kontak di negeri tersebut.

Presiden Brazil, seperti dikutip antaranews.com (4/7/2030), Jair Bolsonaro ngotot menganggap pandemi itu utopia. Akhirnya menambah jumlah keseluruhan kasus Covid-19 di Brazil menjadi 1.539.081, terparah kedua di Dunia setelah Amerika Serikat.

Begitu juga ekonomi dunia  ikut mengalami resesi. Kepala ekonom CIMB Niaga berdasarkan keterangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Adrian dalam laman republika, 27/4/2020) mengatakan, vaksin untuk menangani pandemi Covid-19 diperkirakan baru bisa dilakukan 12-18 bulan ke depan. Artinya, solusi global terhadap krisis ekonomi sekarang baru akan terjadi pada pertengahan 2021 atau pertengahan tahun depan.

Sejumlah negara-negara Asia Tenggara turut menyikapi kondisi yang sulit selama pandemi. Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa meluncurkan panel tingkat tinggi beranggotakan para ahli di bidang ekonomi, keuangan, dan kesehatan untuk membantu para menteri, gubernur bank sentral, dan pejabat senior dari negara-negara Asia Tenggara untuk mengidentifikasi langkah-langkah pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Sudah hampir enam bulan berlangsung, makin tampak betapa sistem politik, ekonomi dan kesehatan yang berjalan di berbagai negara gagal untuk segera mengatasi masalah.

Dikhawatirkan pandemi sangat mungkin menimbulkan gelombang kedua dan ketiga yang kemudian akan berdampak pada kemerosotan ekonomi yang lebih dalam lagi.(msn.com,11/6/2020)

Ketika berbagai negara mengalami kebuntuan atas kesulitan yang melilit akibat dampak dari pandemi.

Sebenarnya ada jalan keluar terbaik untuk mengatasinya. Bagi muslim tentunya menyadari sistem alternatif, yaitu sistem Ilahi.

Dalam Islam, negara tampil memenuhi kebutuhan rakyat, berupaya menjaga perekonomian agar tidak mengalami krisis, adanya jaminan kesehatan yang berkualitas dan gratis. Kondisi politik juga diupayakan untuk tetap stabil. Lantas, bagaimana caranya?

Dalam sistem dan konsep Islam,  Khilafah memiliki sumber pendapatan negara dari harta zakat. Lalu dari harta milik negara baik fa’i, ghanimah, jizyah, ‘usyur, kharaj, khumus rikaz, harta ghulul pejabat dan aparat.

Kemudian negara mengoptimalkan dalam mengelola harta milik umum seperti hutan, kekayaan alam, dan barang tambang. Jika semua itu belum cukup barulah negara memungut pajak kepada laki-laki muslim dewasa yang kaya. Semua dana tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan ekonomi negara.

Hal tersebut terbukti ampuh menjadi jalan keluar di tengah kondisi apapun termasuk pandemi. Bukan mimpi namun riil dapat diwujudkan. Karena konsep Khilafah merupakan perwujudan nyata berlakunya sistem Ilahi. Namun, saat ini ada beberapa pihak yang merespon negatif atas sistem tersebut. Sebenarnya ada kepentingan apa melakukan hal itu?

Konsep khilafah bukan ancaman.

Sungguh naif, begitu cepat menyimpulkan bahwa Khilafah sebagai sesuatu yang berbahaya. Bahkan politisi PDIP, Hasto Kristiyanto, mensejajarkan Khilafah dengan Marxisme, Komunisme, Kapitalisme, Liberalisme yang dianggapnya bertentangan dengan Pancasila.

Karena gagal paham menyikapi ajaran Islam terkait Khilafah, dengan mudahnya melontarkan pernyataan untuk memasukkan Khilafah sebagai salah satu yang harus diberangus dari negeri ini lewat RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila).

Khilafah ialah ajaran Islam yang menjadi solusi atas segala masalah kehidupan. Perkara itu sudah diyakini urgensinya oleh umat Islam sepanjang zaman, seterang mentari. Kalau ada kelelawar yang mengingkari, itu karena tak sanggup menatap sinar mentari.

Khilafah tidak lain merupakan sistem negara yang berhukum dengan al-Quran. Menjadi keyakinan bagi muslim yang menjadi mayoritas di negeri ini bahwa kemaksiatan terbesar adalah keengganan manusia untuk berhukum dengan al-Quran yang bersumber dari Mahapencipta.

Inilah juga yang dikeluhkan oleh Rasulullah Saw. Beliau bahkan mengadukan kepada Allah SWT atas umatnya yang mengabaikan al-Quran, sebagaimana firman-Nya:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا

Berkata Rasul, “Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan al-Quran ini suatu yang diabaikan.” (QS al-Furqan: 30).

Menurut mufassir ternama, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir al-Qur’sn al-‘Azhim (2/631), di antara sikap mengabaikan al-Quran adalah tidak mengamalkan isinya dan tidak mau mengambil hukum-hukum yang ada di dalamnya.

Perlu dipahami bahwa musuh utama bangsa bukan Khilafah yang dianggap berbahaya tapi kapitalisme liberal yang dikawal elit boneka penjajah. Dalam sistem kapitalisme terjadi pergeseran peran negara sebagai pengelola kekayaan alam milik rakyat menjadi sekadar regulator pengelolaan kekayaan alam.

Negara bukan lagi satu-satunya pengelola kekayaan milik rakyat karena swasta pun diizinkan untuk mengelolanya. Bahkan dalam beberapa kasus seperti Freeport, negara justru tunduk dan takluk kepada perusahaan swasta asing itu.

Bahkan, kendati sekadar regulator, Negara pun tak memiliki independensi dalam menyusun aturan. Ini dibuktikan dengan keberadaan undang-undang yang pembuatannya diintervensi oleh asing dan kepentingan kalangan kapitalis.

Guru Besar FE UGM, Prof. Mubyarto pun semasa hidupnya sudah bersusah-payah berusaha menyusun ekonomi pancasila. Namun yang berjalan di negara ini hingga sekarang tetap saja ekonomi kapitalis liberal.

Hal ini dibuktikan dengan UU Penanaman Modal yang memberi peluang kekuatan asing melakukan investasi di segala bidang nyaris tanpa hambatan, UU Migas yang merugikan peran Pertamina sebagai BUMN yang notabene milik rakyat dalam pengelolaan migas, dan banyak lagi UU yang sangat berbau neo-liberal, apakah itu semua tidak bertentangan dengan nilai nilai Pancasila?

Memperjuangkan Khilafah merupakan bentuk nyata melindungi negeri ini dari kejahatan kapitalisme, sekulerisme dan liberalisme, serta mengusir para komprador Barat dari Indonesia. Menghentikan para koruptor yang juga gemar menjual aset negara kepada pihak asing, yang semua itu jelas-jelas telah menimbulkan kerugian besar pada bangsa dan negara ini.

Sebagaimana diakui oleh sejarawan terkemuka Will Durant dalam The Story of Civilization (vol. XIII, hal. 151). Ia menulis: “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas.”

Maka dari statemen sejarawan tersebut dapat disimpulkan bahwa Khilafah bukan ancaman bagi negeri melainkan solusi atas semua permasalahan yang terjadi baik di Indonesia maupun dunia.

Maka sudahilah segala bentuk lontaran keji yang ditujukan pada Khilafah dan para pejuangnya. Sungguh Islam ialah rahmat bagi seluruh alam.[]

*Kontributor Muslimah News dan Pemerhati Sospol

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × five =

Rekomendasi Berita