Rumah Layak Adalah Hak Semua Rakyat

Opini94 Views

 

Penulis: Dhevyna Wahyu Tri Wardani | Santri Ideologis

 

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Dikutip dari laman Solopos (12/01/2025), luasan kawasan kumuh kota Solo turun signifikan yang merupakan upaya dari para pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan, termasuk sektor swasta. Sisa kawasan kumuh kini tinggal seluas 57,4 hektare atau 1,23% dari total luas wilayah Solo yang mencapai 4.600-an hectare.

Penurunan kawasan kumuh tersebut faktanya belum sepenuhnya memberikan angin segar bagi seluruh warga Solo. Pasalnya kawasan kumuh seluas 57.4 hektar termasuk kawasan yang masih cukup luas.

Dalam penangganannya pun banyak andil swasta. Belum nampak pemerintah turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah kawasan kumuh ini.

Misalnya pembangunan rumah bagi kawasan kumuh dikolaborasikan pemangku kepentingan dan didanainya pembangunan ini oleh shopee, bank Mandiri, dan sektor sektor swasta lain.

Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah masih kurang peduli dengan pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Pemenuhan papan layak ini, malah diganti alih oleh para pihak swasta. Walaupun tidak melarang swasta untuk berbuat kebaikan tetapi tetap negaralah yang seharusnya bertanggung jawab.

Masyarakat seakan dibuat puas dengan adanya data penurunan kawasan kumuh yang ada di kota Solo. Padahal kita tahu bahwa kota Solo adalah salah satu kota yang mudah dijangkau perdistribusian bantuan oleh pemerintah. Di kota ini saja masih didapati kawasan-kawasan yang tidak terjangkau dalam pendistribusiannya.

Apalagi jika dibandingkan dengan daerah-daerah terpencil di Indonesia akan banyak didapati warga yang masih belum memiliki rumah layak bahkan ada yang tidak memiliki rumah.

Masyarakat seharusnya paham bahwa kebutuhan tersebut adalah tanggung jawab negara. Banyak hak yang seharusnya didapatkan namun kenyataannya tidak demikian. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan setiap individu, terutama kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pokok atau primer yakni sandang, pangan, dan papan.

Pemerintah seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh baik di dalam maupu di luar kota Solo. Solusinya pun harus tuntas hingga akar masalah.

Permasalahan seperti ini akan terus terjadi bila negara masih menerapkan sistem yang tidak mementingkan kepentingan rakyat. Sistem ini tidak memprioritaskan rakyat dan mementingan keuntungan pengusaha. Padahal ada sistem yang jauh lebih baik sebagai alternatif yang pasti menjamin kehidupan serta kesejahteraan rakyat.

Tidak hanya pemenuhan kebutuhan saja namun sistem tersebut memudahkan kita menjalani segala aspek kehidupan. Seperti mendapatkan rumah layak huni dengan lingkungan yang nyaman adalah prioritas pemimpin juga.

Tidak akan ada penguasa zalim yang hanya mementingan keuntungan semata. Pemimpin dalam sistem ini pastilah adil dan lebih memihak pada kaum kecil dan akan memberi sanksi tegas jika para pengusaha atau pemilik modal itu berlaku curang.

Sistem tersebut adalah Islam, satu-satunya sistem terbaik berassl dari Allah. Sang Pencipta yang maha pengaturlah yang menurunkan aturan ini.

Islam bukan hanya agama namun juga sebuah ideologi. Sebab Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhannya saja tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan manusia dengan dirinya sendiri. Wallahu A’lam bi Ash shawwab.[]

Comment