Penulis: Giovanny Sincilia | Aktivis Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Sebagaimana ditulis Google Finance (16/5/2026), nilai tukar rupiah kembali melemah hingga menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat pada periode long weekend pertengahan Mei 2026. Bahkan pada Sabtu pagi, rupiah sempat berada di level Rp17.602 per dolar AS.
Jika dibandingkan beberapa bulan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp16.802, pelemahan ini menunjukkan tekanan yang semakin serius terhadap kondisi ekonomi nasional.
Angka tersebut bukan sekadar grafik di layar pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama karena banyak kebutuhan dalam negeri masih bergantung pada impor.
Sebagaimana dilansir berbagai media ekonomi nasional (15/5/2026), Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi oleh memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah serta arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed.
Pergantian kepemimpinan The Fed dari Jerome Powell kepada Kevin Warsh juga dinilai menjadi faktor yang memengaruhi pasar. Ibrahim menyebut tingginya inflasi dan kenaikan harga gasolin di Amerika membuat peluang penurunan suku bunga pada 2026 semakin kecil.
Kompas.com (16/5/2026) melaporkan, Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi santai kekhawatiran terkait pelemahan rupiah. Dalam pidato peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ia menyebut masyarakat desa tidak terlalu terdampak langsung oleh gejolak kurs dolar.
“Rakyat di desa enggak pakai dollar kok,” ujar Prabowo sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Pernyataan tersebut memang terlihat sederhana. Namun dalam realitas ekonomi, masyarakat tetap merasakan dampak pelemahan rupiah meski tidak bertransaksi menggunakan dolar secara langsung.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dan kebutuhan strategis seperti kedelai, gandum, hingga bahan bakar minyak membuat kenaikan dolar otomatis mendorong naiknya biaya produksi dan distribusi.
Akibatnya, harga kebutuhan pokok ikut merangkak naik. Beras, minyak goreng, telur, hingga bahan bakar menjadi semakin mahal. Kondisi inilah yang memicu kepanikan di tengah masyarakat menengah ke bawah. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan, sebab pendapatan rakyat tidak naik secepat laju kenaikan harga barang di pasar.
Gaji pekerja harian maupun pendapatan masyarakat kecil cenderung tetap, sementara harga kebutuhan terus berubah dalam hitungan minggu. Selisih inilah yang membuat daya beli masyarakat semakin tertekan.
Persoalan ini bukan soal masyarakat memahami teori ekonomi makro atau tidak, tetapi karena dampaknya langsung terasa pada isi dompet mereka.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, konsumsi masyarakat bisa melambat. Orang mulai menahan belanja, pedagang kecil kehilangan pembeli, dan roda ekonomi rakyat ikut tersendat.
Pada titik itu, persoalan bukan lagi sekadar nilai tukar rupiah, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi negara.
Lebih jauh, masyarakat akhirnya harus menanggung sendiri beban hidup akibat kebijakan yang dinilai belum mampu menyelesaikan akar persoalan. Bahkan, peningkatan utang negara yang terus membengkak dinilai justru memperberat situasi ekonomi.
Pola “gali lubang tutup lubang” terus berulang tanpa solusi mendasar yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.
Dampaknya semakin terasa ketika daya beli masyarakat terus menurun, kelas menengah semakin tertekan, dan kelompok rentan jatuh lebih dalam ke jurang kesulitan ekonomi.
Negara yang seharusnya hadir melindungi rakyat justru dianggap belum optimal menjalankan perannya. Kebijakan yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang sering kali berujung kontraproduktif dan menambah beban fiskal negara.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang dianggap menjadi akar persoalan. Sistem ekonomi modern dinilai terlalu bergantung pada utang, spekulasi pasar, dan pertumbuhan tanpa batas.
Dalam situasi krisis, solusi yang ditempuh hampir selalu berujung pada pencetakan likuiditas baru yang justru memperlemah nilai mata uang dan menurunkan kepercayaan publik.
Dalam pandangan Islam, negara memiliki kewajiban menjadi pengelola ekonomi yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Salah satu konsep yang kerap ditawarkan adalah penerapan sistem mata uang berbasis emas dan perak.
Sistem tersebut diyakini mampu menjaga stabilitas moneter karena nilai uang memiliki dasar intrinsik dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik maupun permainan pasar global.
Sistem uang berbasis emas dan perak dinilai berpotensi mengurangi inflasi, mencegah manipulasi ekonomi, serta mengembalikan fungsi uang sebagai alat tukar yang adil bagi masyarakat.
Namun di sisi lain, penerapannya juga menghadapi tantangan besar di tengah dinamika ekonomi modern yang saat ini berbasis sistem keuangan global.
Karena itu, dibutuhkan peran negara yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi rakyat dari tekanan krisis berkepanjangan.
Dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab sebagai pengurus rakyat. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus/pemelihara) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim). Wallahu a’lam bishawab.[]
Comment