by

RUU PKS Tuntaskan Kekerasan Seksual, Benarkah?

-Opini-25 views

 

Oleh: Nanik Farida Priatmaja, S.Pd*

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Miris! Kasus kekerasan seksual kian meningkat di negeri ini. Pegiat gender mendesak pengesahan RUU PKS yang dinilai mampu menuntaskan kasus kekerasan seksual. Mampukah RUU PKS menuntaskan kasus kekerasan seksual di tengah krisis moral yang melanda negeri ini?

Komnas Perempuan menyambut baik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Sebab, RUU PKS tersebut sudah diusulkan sejak 2012.

Komnas Perempuan mengapresiasi DPR RI yang telah menetapkan RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas 2021. RUU PKS diusulkan sejak 2012, artinya, pengesahannya sudah 8 tahun ditunda. Hal ini dikatakan Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini.

Tingginya kasus kekerasan seksual masih menjadi PR besar permasalahan negeri ini. Meski begitu banyak upaya negara menuntaskan kasus tersebut, namun nampaknya masih jauh panggang dari api.

Solusi pemerintah tak mampu menyentuh akar masalah. Selama ini kasus kekerasan seksual hanya berupa pendampingan korban (itupun yang telah terlapor). Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, nyatanya tak mampu memberi efek jera.

Hal ini bisa terlihat dari begitu banyaknya kasus kekerasan seksual yang terus terjadi meski banyak pelaku yang telah dipidanakan.

Upaya pegiat gender menginginkan segera disahkannya RUU PKS yang dinilai mampu menuntaskan kasus kekerasan seksual. Hal ini selayaknya perlu dikritisi dan dikaji ulang.

Apakah RUU PKS nantinya benar-benar mampu mensolusi ataukah hanya akan menjadi undang-undang yang begitu mudah dilanggar tanpa menyentuh akar permasalahan yang mendasar.

Jika ditelaah lebih dalam, kasus kekerasan seksual disebabkan oleh dua faktor yakni internal dan eksternal.

Faktor internal, individu yang tidak memiliki keyakinan yang kuat bahwa selalu ada Pencipta yang selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Sehingga menjadikan ia merasa bebas berbuat apapun sesuai keinginannya tanpa takut atau mau tunduk terhadap aturan Pencipta.

Hal inilah yang menyebabkan seseorang tidak takut berbuat maksiat yang merugikan orang lain yang sebenarnya juga merugikan dirinya sendiri karena telah berbuat dosa.

Faktor eksternal, diantaranya tidak ada aturan yang benar yang diterapkan di masyarakat. Sistem sekuler liberal disadari atau tidak ikut berperan kebebasan berperilaku di tengah masyarakat.

Sehingga masyarakat merasa biasa ketika terjadi tindakan amoral semisal berinteraksi dengan lawan jenis secara bebas, berforum secara bebas laki-laki dan perempuan tanpa batasan aturan, dan sebagainya.

Peran negara yang menganut sekulerisme pun turut mencetak masyarakat yang tak takut bermaksiat. Misalnya maraknya media yang menyuguhkan konten pornografi dan pornoaksi tanpa filter.

Dalam hal ini negara tak tegas meski telah melegalkan undang-undang pornografi ataupun undang-undang ITE.

Adapun para pelaku kejahatan pun rasanya tak pernah merasa jera meski diberikan pidana penjara.

Akar permasalahan kekerasan seksual sejatinya karena penerapan sistem sekuler di tengah masyarakat.

Pemikiran sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan akan melahirkan manusia-manusia tanpa rasa takut berbuat maksiat dan merasa mampu mengatur  tanpa menghadirkan Pencipta dalam setiap aktivitasnya.

Wajar jika dalam keseharian, manusia sekuler akan berbuat semaunya tanpa mau diatur oleh aturan Pencipta yang pastinya sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia.

Islam sebagai agama yang sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia memiliki separangkat aturan yang komprehensif bagi kehidupan manusia.

Hubungan individu dengan Penciptanya, hubungan sesama manusia, hingga negara seluruhnya diatur dalam syari’at. Tak hanya tentang kasus kekerasan seksual, namun kasus lainnya pun akan mudah tersolusi jika islam diterapakan dalam kehidupan secara sempurna.

RUU PKS hanya akan menjadi undang-undang yang berlaku secara tekstual semata tanpa mampu memberikan solusi tuntas jika negara masih saja menerapkan sekulerisme dalam kehidupan, tak menerapkan sistem sosial yang tertata menjaga martabat manusia, dan pemberlakuan sistem sanksi yang memberi efek jera bagi pelaku kejahatan.[]

*Aktivis Muslimah Gresik

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + 6 =

Rekomendasi Berita